Es Carstensz Simpan Jejak Sejarah Iklim

Apakah Gurun Sahara Dhulunya Kawasan Hijau ?

Sumber : Kompas, Minggu, 2 Mei 2010

KILAS IPTEK

Es Carstensz Simpan Jejak Sejarah Iklim

Enam peneliti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; dua peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; serta sejumlah peneliti dari Byrd Polar Research Center Universitas Negara Bagian Ohio, AS, dan Lamont Doherty Observatory Universitas Columbia, AS, bekerja sama meneliti inti es Puncak Jaya, Papua. Inti es itu menyimpan data sejarah perubahan iklim dan cuaca selama 5.000-6.000 tahun terakhir.

Kepala Bidang Litbang Klimatologi dan Kualitas Udara BMKG Dodo Gunawan mengatakan, ”Kami akan naik ke Carstensz pada 24 Mei. Kami akan mengebor enam lokasi, mengambil silinder inti es berdiameter 10 cm, dengan kedalaman 10–30 meter,” kata Dodo di sela peluncuran tim peneliti itu di Jakarta, Selasa (18/5). Peneliti Lamont Doherty Observatory Universitas Columbia, Dwi Susanto, menyatakan, ”Inti es itu seperti kue lapis legit, selama ribuan tahun menyimpan berbagai informasi tentang kondisi iklim dan cuaca di Papua,” kata Dwi.

Pengambilan inti es itu merupakan yang pertama kali dilakukan. ”Penelitian itu penting untuk dunia karena Indonesia merupakan bagian dari sabuk sirkulasi udara global sehingga inti es Puncak Jaya menyimpan berbagai debu yang terbawa udara global,” kata Dwi. Menurut peneliti Byrd Polar Research Center Universitas Negara Bagian Ohio, Lonnie G Thompson, timnya telah meneliti inti es pegunungan Andes, Peru, Amerika Selatan. ”Kami akan bisa merekonstruksi sejarah fenomena El Nino dan El Nina dengan membandingkan data inti es dari Andes dengan inti es Puncak Jaya,” katanya. (ROW/Kompas) ***

Sumber : Kompas, Kamis, 20 Mei 2010 | 03:18 WIB

La Nina Datang Terlampau Cepat

METEOROLOGI

La Nina Datang Terlampau Cepat

JAKARTA - Fenomena El Nino 2009-2010 baru saja menghilang sekitar Februari 2010 dan diperkirakan mulai awal Mei 2010 dapat diketahui berubah menuju La Nina. Perubahan sangat cepat ini tergolong ekstrem karena lazimnya terjadi pada periode 2-6 tahun.

”Perubahan yang sangat cepat itu sebagai dampak pemanasan global,” kata Kepala Pusat Perubahan Iklim dan Kualitas Udara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Edvin Aldrian, Jumat (9/4) di Jakarta.

Menurut Edvin, saat ini nilai indeks Nino 3 untuk memantau perubahan fenomena El Nino dan La Nina menunjukkan angka 0,5. Diperkirakan, angkanya terus menurun hingga pada awal Mei nanti bisa menembus minus satu, yang berarti timbul fenomena La Nina di wilayah Pasifik.

Dampak La Nina bagi wilayah Indonesia umumnya mendatangkan intensitas hujan lebih tinggi dibandingkan pola normal. Diperkirakan, La Nina bisa terjadi sampai November atau Desember 2010.

Manajer Laboratorium Teknologi Sistem Kebumian dan Mitigasi Bencana Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Fadli Syamsudin mengatakan, La Nina hingga masuk musim hujan akan berdampak pada meningkatnya curah hujan. Potensi banjir pun menjadi meningkat.

”Upaya mitigasi banjir semestinya ditingkatkan. Seperti di wilayah Jawa Barat, lokasi yang sudah terkena banjir pun kembali rentan terkena bencana tersebut,” kata Fadli.

Banjir di Jawa Barat yang datang bertubi-tubi pada tahun 2010 ini, menurut Fadli, dipengaruhi kondisi ekstrem. Berdasarkan analisisnya, banjir di Jawa Barat dipengaruhi hujan lokal yang deras di wilayah pegunungan dan kondisinya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Fadli menyampaikan, analisis terhadap penyebab intensitas hujan deras itu dipengaruhi gangguan gelombang atmosfer periode 5-6 hari. Suhu di wilayah pegunungan Bogor dan Bandung begitu cepat berubah.

”Suhunya lebih cepat meningkat dari biasanya sehingga akumulasi penguapan lebih cepat dan mengakibatkan pembentukan awan yang mendatangkan hujan deras,” kata Fadli.

Gangguan gelombang atmosfer ini belum diketahui penyebabnya. Menurut Fadli, periode musim hujan 2009-2010 juga tidak menimbulkan banjir besar di wilayah Jakarta meski lokasinya berdekatan dengan wilayah Bogor yang turut terpengaruh dengan adanya gangguan gelombang atmosfer tersebut.

”Banjir di wilayah Jakarta umumnya dipengaruhi terjangan angin dingin dari wilayah Asia utara atau Siberia sehingga pertemuan dengan udara panas menimbulkan pembentukan awan yang mendatangkan hujan deras di Jakarta,” kata Fadli.

Menurut Edvin, periode musim hujan 2010-2011 puncaknya diperkirakan akan sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu Februari sampai Maret 2011. Fenomena La Nina ini diperkirakan paling berdampak, Juli-November 2010, tidak sampai pada puncak musim hujan.

”La Nina berdampak merugikan bagi perikanan, tetapi menguntungkan bagi pertanian,” kata Edvin.

Menurut dia, begitu pula sebaliknya, ketika El Nino justru menguntungkan di sektor perikanan. Tetapi, untuk bidang pertanian dalam beberapa tahun terakhir ini tidak dinyatakan terjadi gangguan produksi.

Fadli mengimbuhkan, hujan di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Jakarta dan sekitarnya akhir-akhir ini bukanlah dampak menuju fenomena La Nina. Sebab, sekarang masih merupakan masa transisi dari musim hujan ke musim kemarau. Kejadian La Nina ditandai perpindahan air hangat di Samudra Pasifik (warmpool) dari tengah ke barat atau menuju utara Papua. (NAW)***

Source : Kompas, Sabtu, 10 April 2010 | 03:18 WIB

Perbandingan ilmuwan yang terlibat dalam IPCC antara negara maju dan berkembang amat tidak seimbang

Perubahan Iklim dan Kegalauan Keilmuan

Oleh BRIGITTA ISWORO LAKSMI

Climategate. Itu isu ”terpanas” dalam perkara perubahan iklim. Sementara di berbagai belahan dunia terjadi bencana terkait iklim: cuaca serba tak menentu dan cenderung ekstrem, badai salju, dan badai pasir tak terperikan terjadi di daerah yang tak terduga, di dalam tubuh Panel Ahli Antarpemerintah mengenai Perubahan Iklim terjadi ”badai kepercayaan”. Secara keseluruhan, bahkan urusan perubahan iklim ini, mengandung berbagai ironi.

Kepercayaan pada Panel Ahli Antarpemerintah mengenai Perubahan Iklim (IPCC) terguncang keras. Guncangan awal terjadi menjelang Konferensi PBB mengenai Perubahan Iklim Pertemuan Para Pihak Ke-15 (COP-15) di Kopenhagen, Denmark, awal Desember lalu, berupa bocornya e-mail dari Unit Riset Iklim dari Universitas East Anglia, Norwich, Inggris, yang prestisius.

E-mail itu mengisyaratkan betapa IPCC berusaha menghindari upaya pihak lain untuk turut melihat data-data yang dikoleksi dari seluruh dunia. Maka, muncullah kecurigaan bahwa model iklim yang digunakan oleh IPCC selama ini cenderung berlebihan. Dan, hasil polling publik kemudian menunjukkan turunnya kepercayaan publik akan keniscayaan terjadinya proses pemanasan global.

Peristiwa itu bak ranjau yang ditanam di kebun orang. Dan ”ranjau” itu meledak tak tertahan ketika diketahui terjadi kesalahan dalam laporan IPCC pada tahun 2007: Assessment Report 4. Di sana disebutkan, lapisan es di Puncak Himalaya akan habis meleleh pada tahun 2035. Para ahli terguncang dan debat pun berlangsung berkepanjangan.

Namun, eloknya, dengan mudahnya kesalahan tersebut lantas dinyatakan sebagai ”salah cetak” (typographical error). Angka tahun yang benar adalah 2305 tetapi tercetak 2035. Itulah ironi pertama. Ironis, ketika kesalahan ketik terjadi—jika memang benar demikian—pada sebuah laporan yang akan memengaruhi lebih dari 6 miliar penduduk dunia, memengaruhi sistem politik global karena Kerangka Kerja PBB atas Konvensi mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC) beranggotakan lebih dari 190 negara!

Meminta maaf

Ketua IPCC Rajendra Pachauri pada akhir Februari lalu berusaha ”meredam” rasa tidak percaya di kalangan negara-negara anggota UNFCCC tersebut dengan hadir pada pertemuan para menteri lingkungan pada Forum 11th Special Session of the United Nations Environment Programme (UNEP) Governing Council/Global Ministerial Environment. Di sana ia berusaha meminta maaf. Hadirin pun diminta ”tutup mulut” tentang isi pertemuan tersebut. Dan, rupanya Pachauri dimaafkan... oleh PBB.

Pekan lalu, Sekjen PBB Ban Ki-moon telah mengumumkan badan baru yang bakal bertugas memeriksa cara dan prosedur IPCC dalam menyusun laporan (AR). Badan tersebut dinamai Dewan Antarakademi (Interacademy Council/IAC).

Pachauri dalam wawancara dengan jaringan televisi NDTV, India, dengan tegas menyatakan, ”Kami memiliki ribuan ilmuwan yang bekerja menyusun laporan tersebut. Mereka adalah para profesional di bidang perubahan iklim. Yang dilakukan IAC adalah mengawasi prosedur, dan bagaimana kami menjalankan prosedur itu untuk menyusun laporan. Mereka tidak campur tangan dalam soal keilmuan. Itu kompetensi IPCC.” Laporan berikutnya akan terbit sekitar tiga tahun lagi.

Ironis, ketika orang memperkarakan kompetensi IPCC dalam membuat kesimpulan dalam laporan, yang muncul justru badan pengawas untuk urusan ”salah cetak”—untuk meringkas segala jenis dan level prosedur. Ini sejalan dengan keputusan hakim yang sering menjatuhkan keputusan bebas terdakwa koruptor karena ternyata sang terdakwa hanya melakukan ”kesalahan administrasi”.

Padahal, yang riil adalah kesangsian terhadap cara kerja IPCC. Cara kerja yang kemungkinan berdampak pada interpretasi keilmuannya. Pendapat tersebut terpicu isi surat elektronik yang bocor—yang mengisyaratkan adanya sikap IPCC yang berusaha menutup-nutupi data dan proses kerja mereka. Kesangsian kelompok yang skeptis ini rupanya telah disimpan di bawah karpet. Padahal, laporan itu juga salah menyebutkan, 55 persen wilayah Belanda ada di bawah permukaan laut. Yang benar, 26 persen. Hal lain dalam laporan tersebut yang dinilai salah yaitu klaim IPCC bahwa perubahan curah hujan yang kecil pun akan memengaruhi hingga 40 persen hutan tropis Amazon dan hutan itu akan berubah menjadi padang rumput.

Ketika yang diketahui masyarakat awam adalah bencana banjir yang semakin sering, gelombang laut yang makin tinggi dan makin sering, dan badai yang semakin kerap, meja-meja perundingan di tingkat global telah menetapkan perubahan iklim masuk dalam ranah politik, ketika dia menjadi urusan PBB.

Seorang ilmuwan klimatologi Indonesia yang kini menarik diri sejak awal telah mengatakan, urusan perubahan iklim ini tidak merata secara global. Perkara ini menjadi arena lain dari dominasi negara maju. Perbandingan ilmuwan yang terlibat dalam IPCC antara negara maju dan berkembang amat tidak seimbang. Alasannya, jumlah paper dari negara berkembang di level internasional kurang memadai jumlahnya. Menurut ilmuwan tersebut, dengan demikian akan ada asumsi-asumsi dan faktor-faktor yang sesuai dengan kondisi negara-negara berkembang yang terlewat. Namun keberatan ini seakan tidak penting.

Kini, terbukanya berbagai kesalahan dalam laporan AR4 dikhawatirkan bakal mengguncang kepercayaan banyak kalangan terhadap kesahihan ilmu pengetahuan. Akibat lainnya, secara politis kegalauan keilmuan itu dikhawatirkan melemahkan komitmen negara-negara secara global dalam menghadapi ancaman dampak perubahan iklim. (Ada sejumlah kalangan ilmuwan yang skeptik, yang menyatakan, penyebab perubahan iklim yang dipicu pemanasan global tidaklah antropogenik, tidak berbanding lurus dengan konsentrasi CO. Penyebab pemanasan global adalah medan magnet matahari).

Sekjen PBB Ban Ki Moon memberikan ”kemudahan” di tengah kegalauan keilmuan tersebut. ”Kesalahan dalam laporan itu amat kecil jumlahnya”—tebal AR4 sekitar 3.000 halaman. ”Saya tidak melihat ada bukti kredibel yang menentang kesimpulan utama laporan tersebut. (Bahwa) Ancaman dampak perubahan iklim adalah nyata,” ujarnya. ***

Source : Kompas, Rabu, 17 Maret 2010 | 03:29 WIB

Indonesia akhir tahun lalu menargetkan reduksi emisi karbon dioksida 26 persen hingga tahun 2020.

PERUBAHAN IKLIM

Menyusun Neraca Karbon

Oleh YUNI IKAWATI

Indonesia akhir tahun lalu menargetkan reduksi emisi karbon dioksida 26 persen hingga tahun 2020. Berbagai upaya dilakukan untuk itu. Sedangkan untuk mengetahui tingkat pencapaiannya, dibangun sistem pemantau karbon yang kemudian dituangkan dalam neraca karbon nasional.

Langkah ini didukung Jepang dengan satelit GOSAT dan Australia yang membantu penanganan kebakaran lahan.

Target pengurangan emisi karbon yang dilontarkan Presiden RI pada pertemuan PBB tentang perubahan iklim di Kopenhagen Denmark, Desember 2009, bahkan dikatakan pencapaian dapat menjadi 41 persen bila ada dukungan internasional.

Pengurangan emisi karbon tersebut harus dicapai di sektor kehutanan (14 persen), energi (6 persen), dan pengelolaan limbah (6 persen). Selain itu, juga telah ditargetkan penurunan jumlah hotspot (titik panas) kebakaran hutan atau lahan sekitar 20 persen per tahun.

Tentang target itu, Ketua Pelaksana Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) Rachmat Witoelar, dalam Simposium Ke-4 GEOSS (Global on Earth Observation System of Systems) Asia-Pasifik, di Hotel Sanur Paradise Plaza Bali, pekan lalu, mengatakan optimistis dapat tercapai. ”Yang penting harus dijaga, jangan ada lagi kawasan hutan terutama di Kalimantan yang berubah fungsi,” tegas Rachmat.

Selama ini emisi CO di Indonesia terus menunjukkan kecenderungan meningkat. Proyeksinya dari 1,72 gigaton (Gt) pada tahun 2000 akan menjadi 2,95 Gt pada tahun 2020 dan naik jadi 3,6 Gt pada tahun 2030. Ini akan terjadi bila tak ada upaya perubahan pengelolaan karbon di berbagai sektor.

Namun dengan program terpadu, Indonesia berpotensi mengurangi emisi CO hingga 2,3 Gt pada tahun 2030 atau 4.5 persen dari yang diperlukan di tingkat global. Pengurangan itu, saran Rachmat, harus diutamakan pada sektor kehutanan karena kontribusi reduksinya bisa mencapai 50 persen atau 1,16 Gt. Lalu ditambah kawasan gambut 0,60 Gt (26 persen).

Lahan gambut dan kehutanan merupakan sumber terbesar emisi gas rumah kaca di Indonesia, mencapai 45 persen. Untuk menekan emisi tersebut, Indonesia juga harus merehabilitasi hutan dan lahan gambut yang rusak.

Ia pun melihat ada tekanan konversi kawasan hutan untuk perkebunan. Ini harus diatasi pemerintah dengan mengeluarkan larangan pembukaan hutan untuk perkebunan.

Jejaring observasi Bumi

Dalam simposium internasional yang membahas upaya pemantauan dampak perubahan iklim tersebut, Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata berpendapat untuk mengurangi emisi diperlukan penguasaan teknologi hijau dan pengembangan jejaring sistem observasi Bumi secara global.

”Pertemuan ini harus dapat memperkuat kerja sama regional untuk penelitian keragaman hayati, kehutanan, dan penelusuran sumber karbon di Asia Pasifik,” tegasnya.

Menurut mantan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Mahdi Kartasasmita, serangkaian program telah dilakukan terkait pemantauan CO, antara lain Indonesian National Carbon Accounting System (INCAS), proyek pengelolaan karbon dan satwa liar di hutan gambut Indonesia, dan pemantauan perubahan tutupan lahan menggunakan satelit ALOS PALSAR milik Jepang.

”Lapan dalam hal ini memotori upaya memantau karbon dengan mengobservasi kawasan hutan menggunakan satelit penginderaan jauh,” jelasnya. Selain dengan ALOS, pemantauan juga dilakukan dengan satelit Landsat.

Pada program observasi karbon mendatang, Jepang akan mendukung dengan satelit GOSAT yang telah diluncurkan pada 23 Januari 2009, jelas Takashi Moriyama dari Jaxa Jepang. Pada Juli hingga September tahun lalu satelit ini telah memperoleh citra kondisi CO dan gas metana (CH) di dunia, namun belum divalidasi.

Pada INCAS, jelas Mahdi, Indonesia melakukan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca, termasuk CO dengan mengatasi deforestasi dan melakukan penanaman kembali hutan serta mendorong pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

INCAS merupakan sistem terintegrasi beberapa sektor terkait termasuk dalam penyediaan data tutupan lahan, pengelolaan lahan, data iklim, dan biomassa. Semua data tersebut akan menjadi masukan dalam penyusunan neraca karbon nasional. Upaya ini telah dilakukan dengan menggalang kerja sama dengan Australia dalam hal ini IAFCP (Indonesian-Australian Forest Carbon Partnership). Pada pertama tahun ini akan diselesaikan untuk Sumatera dan Kalimantan.

Melalui badan kerja sama itu, lanjut Mahdi, dilakukan pula FRIS (Forest Resource Inventory System), KFCP (Kalimantan Forest & Climate Partnership), FWI (Fire Watch Indonesia) Monitoring Hot Spot (IndoFire) dari data satelit Terra/Aqua MODIS.

Simposium GEOSS

Pembahasan utama dalam Simposium GEOSS yang diadakan Lapan, jelas Agus Hidayat selaku Kepala Pusat Pengembangan Pemanfaatan dan Teknologi Penginderaan Jauh Lapan, selain mengenai perubahan iklim, juga membahas tentang keragaman hayati dan sumber daya air.

Simposium GEOSS ini juga berfungsi sebagai wadah negara di Asia-Pasifik untuk bertukar informasi dan pemahaman dalam menangani perubahan iklim. Hasil pertemuan tersebut nantinya akan menjadi rekomendasi untuk GEO Ministerial Summit di Beijing, China, pada November mendatang.

Pertemuan GEOSS merupakan kolaborasi internasional untuk menggali potensi pengamatan bumi guna mengatasi masalah lingkungan di dunia. Anggotanya adalah organisasi internasional dan pemerintah yang berhubungan dengan kegiatan pengamatan Bumi. Ada sembilan lingkup kegiatan GEOSS, yakni bencana alam, kesehatan, energi, iklim, air, cuaca, ekosistem, pertanian, serta keragaman hayati. ***

Source : Kompas, Rabu, 17 Maret 2010 | 03:31 WIB

MIKROBIOLOGI "Beyonic" untuk Revegatasi

MIKROBIOLOGI

"Beyonic" untuk Revegatasi

Oleh Nawa Tunggal

Istilah beyonic dikenalkan sebagai singkatan dari beyond bio-organic. Artinya, beyonic sebagai teknologi untuk menjadikan pupuk organik tidak sekadar sebagai pupuk penyubur tanaman, tetapi menjadi pupuk yang bisa menjalankan misi lain, seperti pemulihan lahan bekas tambang yang kini terserak mahaluas di Tanah Air.

Logam berat yang biasa terkandung pada lahan bekas tambang adalah ancaman mematikan. Logam berat tak hanya di lahan bekas tambang, tetapi bisa di mana-mana.

Logam berat juga biasanya terlarut di dalam air. Dia pasti terbawa air menuju permukaan tanah yang lebih rendah, lalu bermuara ke laut.

Di dalam tanah, logam berat diserap tanaman. Kalau kebetulan itu tanaman pangan, sumber pangan itu berpotensi karsinogenik, menyebabkan penyakit kanker.

Manakala terlarut di dalam air dan hanyut ke laut, ikan liar atau yang dibudidayakan di tambak-tambak berpotensi menyerap logam berat. Bagi yang mengonsumsinya, akumulasi logam berat bisa menyebabkan kanker.

Sindrom Minamata mengingatkan kita pada kandungan logam berat merkuri (Hg) atau air raksa di dalam tubuh ikan. Begitu pula logam berat kadmium (Cd) dan timbal (Pb) juga sering ada pada udang tambak ekspor.

Bukan hanya aktivitas tambang yang menghasilkan logam berat. Industri di perkotaan pun bisa. Pemakaian pupuk dan pestisida berbahan kimia juga bisa. Untuk mengantisipasi, dibutuhkan perlakuan khusus terhadap media yang ditumpangi logam berat, yaitu tanah dan air.

Penggunaan teknologi beyonic di lahan bekas tambang hanyalah sebagai ilustrasi bioremediasi atau pemulihan lahan. Masih banyak lahan, seperti tambak, sempadan sungai, lahan pertanian, kawasan perkebunan, dan sebagainya, yang sudah tercemar logam memerlukan terapi beyonic ala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Total kandungan

I Made Sudiana sebagai Koordinator Riset Beyonic dari Pusat Penelitian Biologi LIPI mengatakan, teknologi beyonic sudah diaplikasikan di lahan bekas tambang Freeport, Papua. Pertama kali yang harus dilakukan adalah mengetahui total kandungan unsur pada lahan.

”Di lahan bekas tambang biasanya terdapat total karbon, mikronutrien, dan nitrogen yang rendah, sedangkan kandungan sulfur dan logam beratnya tinggi. Itulah yang harus ditangani,” kata Sudiana.

Pertama-tama, total karbon harus ditingkatkan dengan membuat pupuk organik dari bahan yang ada di wilayah setempat. Di Freeport, Sudiana mencontohkan, pupuk kompos dibuat dari enceng gondok yang mudah dan banyak ditemui.

Enceng gondok dijadikan pupuk kompos dengan ditambahkan mikroba. Mikroba untuk pembuatan kompos ini lazim diperoleh di toko-toko pertanian.

Setelah jadi, pupuk kompos ditebarkan untuk meningkatkan total karbon dan mikronutrien. Mikroba penambat nitrogen dari udara juga disertakan sehingga ketersediaan nitrogen cukup tinggi.

Menurut Sudiana, untuk contoh kasus di Freeport itu di dalam tailing terdapat kadar total fosfat yang perlu dilarutkan supaya tanaman mudah tumbuh. Maka, dicari mikroba yang mampu melarutkan fosfat.

Untuk mengetahui mikroba di dalam tanah setempat, dilakukan analisis enzim tanah dengan metode fluorescein diacetate. Metode ini mampu mengukur aktivitas total enzim protease, lipase, dan esterase.

”Di Freeport kemudian ditemukan mikroba Bacillus sp dan Pseudomonas sp yang membantu melarutkan fosfat batuan menjadi fosfat yang dibutuhkan tanaman,” kata Sudiana.

Pemulihan lahan di Freeport pertama kali diutamakan agar lahan bisa ditanami kembali. Tanaman yang dipilih adalah tanaman yang tumbuh cepat.

Ada empat tanaman yang tumbuh cepat, yaitu angsana (Pterocarpus indicus), sengon buto (Enterolobium cuclocarpum), Paraseriantes falcataria, dan Acasia mangium.

Keempat jenis tanaman itu terbukti tumbuh subur setelah diberi pupuk dan mikroba yang berhasil dikembangbiakkan. Di sinilah peran teknologi beyonic. Teknologi ini melampaui fungsi pupuk organik yang sekadar menyuburkan, menjadi pupuk dengan mikroba yang mengantar ke tujuan yang ingin dicapai.

Saat ini, Pusat Penelitian Biologi LIPI telah mengoleksi berbagai mikroba dari sejumlah tempat lahan bekas tambang atau tailing, seperti pada lokasi bekas tambang batu bara yang kini dipersoalkan di Kalimantan.

Mikroba yang diisolasi dari lahan bekas tambang batu bara memiliki kemampuan melarutkan fosfat organik dan anorganik, mereduksi senyawa SO (sulfate reducing bacteria) dan penambat nitrogen.

Revegetasi lahan bekas tambang merupakan langkah awal untuk menyelamatkan lingkungan dari kerusakan akibat penambangan.

Ketika lahan dimanfaatkan untuk tanaman pangan, yang harus dicari adalah mikroba pemakan unsur logam berat. Caranya tak jauh beda dengan menemukan mikroba pelarut fosfat. Mikroba itu akan menumpang pada pupuk organik untuk memakan logam berat sehingga logam berat tidak terserap tanaman atau makhluk hidup. ***

Source : Kompas, Jumat, 29 Januari 2010 | 03:21 WIB

Ada 2 Komentar Untuk Artikel Ini. Posting komentar Anda

yuwono @ Jumat, 29 Januari 2010 | 15:11 WIB
Sungguh luar biasa! Bolehkah saya mengetahui lbh dalam penelitian dari LIPI? Dalam situs apa bisa saya lihat?

Carmelita Mamonto @ Jumat, 29 Januari 2010 | 09:18 WIB
untuk menetralkan bahan kimia, dibutuhkan lebih banyak lagi bahan kimia sehingga semakin banyak bahan kimia masuk ke lingkungan kita..Stop Pencemaran skrg juga!

Masyarakat Diminta Agar Berhemat Air

WADUK GAJAH MUNGKUR

Keadaan di sekitar pintu air Waduk Gajah Mungkur, Wonogiri, Jawa Tengah, pertengahan Oktober 2009. Elevasi waduk yang terus turun membuat air tidak bisa digunakan untuk memutar turbin PLTA dan irigasi pertanian. (Foto:Kompas/Heru Sri Kumoro)***

KELISTRIKAN

Berhemat Air agar Listrik Tetap Menyala

Di sejumlah daerah di Tanah Air, hujan masih saja turun. Bahkan, di wilayah tertentu, ancaman banjir dan longsor akibat masih tingginya curah hujan masih terus diwaspadai. Namun, jangan lupa, meski kemarau belum juga datang, potensi kekeringan sudah mengintai.

Kekeringan tak hanya jadi ancaman serius pada sektor pertanian, tetapi juga bisa mengganggu kelangsungan sektor industri yang memanfaatkan listrik sebagai salah satu roda penggerak produksi. Begitu waduk-waduk penampungan air untuk memproduksi listrik di sejumlah pembangkit listrik tenaga air (PLTA)—terutama yang ada di Jawa, seperti PLTA Cirata, Saguling, dan Jatiluhur—tak terisi sesuai batas ketinggian normal, optimalisasi produksi jelas terganggu.

”Guna mengantisipasi kemungkinan terburuk akibat terjadinya fenomena El Nino, kami telah menerapkan penghematan air,” kata Tuwarso, anggota staf teknik hidrologi dan sedimentasi Badan Pengelola Waduk Cirata (BPWC), Selasa (19/1).

Kendati hujan masih turun, saat ini elevasi Waduk Cirata baru di angka 210 meter di atas permukaan laut. Padahal, batas kritis di angka 206 meter. Jika ketinggian air waduk di bawah 206 meter di atas permukaan laut, volume air yang tersedia tak akan cukup untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik.

Menyikapi situasi ini, BPWC mengambil kebijakan hanya memproduksi listrik 3-4 jam per hari. Dari 8 unit unit pembangkit yang ada di PLTA Cirata, saat ini hanya 3-4 unit yang berproduksi setiap hari pada setiap beban puncak pada pukul 17.00 hingga 20.00.

Menurut Tuwarso, langkah ini diambil untuk menjaga kelangsungan ketersediaan air hingga musim hujan berikutnya. Langkah penghematan semacam ini dinilai sebagai antisipasi terbaik.

”Pengaturan lama produksi listrik atau berapa unit pembangkit yang akan digunakan antara lain bergantung pada laporan elevasi dari pengelola waduk,” kata Kepala BPWC Suhta E Putra.

Persoalan relatif sama juga menimpa PLTA Batu Tegi di Lampung. Begitu pun PLTA yang memanfaatkan Waduk Serbaguna Wonogiri di Jawa Tengah.

Sebaliknya, keberadaan PLTA Asahan di Sumatera Utara hingga sejauh ini masih tergolong aman. Belum ada pengaruh pasokan air ke Bendungan Siguragura di Danau Toba. ”Level permukaan air di Danau Toba normal,” kata Panusur L Tobing, Kepala Badan Otorita Asahan Perwakilan Medan.

Potensi energi

Indonesia sebenarnya memiliki potensi energi air yang cukup besar untuk dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Perusahaan Listrik Negara (PLN) mencatat, potensi tenaga hidro ini mencapai 70.000 megawatt (MW). Namun, hingga saat ini PLTA hanya menyumbang 7-8 persen dari keseluruhan kapasitas pembangkit listrik di Indonesia, yang mencapai 29.000 MW. Tercatat ada 203 unit pembangkit tenaga air dengan total kapasitas terpasang sekitar 3.529 MW dan produksi energi sekitar 8.759 giga-watt-hour.

Sejarah perusahaan listrik di Indonesia diawali dengan pengoperasian pembangkit listrik di wilayah Jawa Barat oleh Landswaterkrachtbedrij West Java, sebuah perusahaan pembangkit listrik milik pemerintah Hindia Belanda.

PLTA generasi awal yang dibangun tahun 1920-an tersebut umumnya berskala relatif kecil. PLTA Bengkok yang dibangun tahun 1923, misalnya, berkapasitas 3 x 1.050 kilowatt (KW). Sementara PLTA Ubrug berkapasitas 2 x 5.400 KW dan PLTA Karacak 2 x 5.500 KW. Akan tetapi, untuk ukuran kebutuhan listrik saat itu, daya yang dihasilkan oleh pembangkit-pembangkit tersebut sudah tergolong besar.

Setelah kemerdekaan, pemanfaatan air untuk pembangkit merupakan bagian yang terintegrasi dengan pemanfaatan jalur sungai-sungai besar, terutama di Jawa. Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum merupakan contoh paling nyata bagaimana sebuah aliran sungai bisa menghidupi banyak PLTA.

DAS Citarum membentang dari mata air di Gunung Wayang sampai muara di Tanjung Karawang sepanjang lebih kurang 270 kilometer. Luas wilayah DAS-nya mencapai 6.080 kilometer persegi, termasuk daerah hulu seluas 1.771 kilometer persegi.

Bagian hulu terdiri atas 6 sub-DAS, yaitu Citarik, Cirasea, Cihaur, Cisangkuy, Ciwidey, dan Cikapundung. Sub-DAS Cisangkuy bahkan sudah dimanfaatkan untuk membangkitkan PLTA Plengan (3 x 3,5 MW), PLTA Lamajan (2 x 6,5 MW), dan PLTA Cikalong (3 x 6,5 MW).

Di Sungai Citarum sendiri ada tiga waduk besar yang dibangun untuk menyokong tiga PLTA, yaitu PLTA Jatiluhur (6 x 25 MW) yang dibangun tahun 1962, PLTA Saguling (4 x 175 MW) yang dibangun tahun 1984, dan PLTA Cirata (6 x 151 MW) yang dibangun tahun 1988.

Pemanfaatan air sebagai pembangkit listrik juga diterapkan di luar Jawa. Sebutlah seperti PLTA Koto Panjang dan PLTA Singkarak yang mulai beroperasi pada akhir 1990-an. Sayangnya peran PLTA ini semakin lama semakin berkurang.

Bergantung alam

Kinerja PLTA sangat bergantung pada kondisi DAS di bagian hulu yang menjadi penangkap air. Penggundulan hutan di daerah hulu mempercepat presipitasi yang akhirnya membuat sedimentasi di waduk menjadi sangat tinggi. Akibatnya, waduk tidak mampu mencapai debit air yang maksimal untuk menghasilkan tenaga listrik.

”Kinerjanya memang sangat bergantung pada musim dan kondisi di hulu,” kata Nasri Sebayang, Direktur Teknologi dan Perencanaan PT PLN.

Dengan harapan kondisi musim hujan yang lebih panjang, tahun ini PLN memproyeksikan sumbangan tenaga hidro dalam keseluruhan daya akan mengalami pembiasan hingga 9.860 MW, lebih tinggi dari target tahun lalu sebesar 9.500 MW.

Seiring tekanan kebutuhan untuk mendapatkan daya listrik dalam waktu yang cepat, PLTA bukan menjadi pilihan meskipun harga listrik yang dihasilkan cukup murah. Sebagai perbandingan, biaya pokok penyediaan listrik yang dibangkitkan dengan air hanya sekitar Rp 140 per kilo-watt-hour (kWh), batu bara Rp 500 per kWh, sedangkan solar Rp 3.000 per kWh.

Nasri mengemukakan, pembangunan PLTA membutuhkan waktu minimal 24 bulan, sementara pembangkit listrik berbahan bakar minyak bisa siap beroperasi dalam waktu enam bulan. Tidak heran bila dari waktu ke waktu peran PLTA semakin berkurang.

PLTA terakhir yang masuk ke sistem kelistrikan berlokasi di Sumatera, yaitu PLTA Sipansihaporas (50 MW) dan PLTA Renun (2 x 41 MW). Kedua PLTA itu beroperasi tahun 2004.

Namun, menurut Nasri, potensi untuk membangun PLTA baru masih tetap ada. ”Jika pembangkit-pembangkit listrik berbahan bakar batu bara yang sedang dibangun di Jawa sudah selesai semuanya, akan ada daya berlebih pada siang hari. Daya berlebih ini bisa dimanfaatkan untuk memompa air yang bisa menggerakkan turbin PLTA. Jadi, pada waktu malam hari PLTA bisa ikut menanggung beban puncak kelistrikan,” kata Nasri.

PLN berencana membangun PLTA Upper Cisokan dengan kapasitas 1.000 MW. PLTA tersebut akan menjadi yang terbesar yang pernah dibangun. Untuk proyek yang diperkirakan menelan dana 1 miliar dollar AS ini, PLN mendapat dukungan Bank Dunia melalui program pemanfaatan energi baru dan terbarukan.

Meskipun jumlahnya tidak banyak, PLN juga berencana membangun beberapa PLTA baru dalam program percepatan pembangkit tahap kedua. PLTA baru tersebut di antaranya PLTA Bakaru (2 x 63 MW) dan PLTA Asahan III (174 MW).

Masalahnya, ketika curah hujan rendah, sementara kondisi hutan di kawasan hulu DAS semakin hancur, masihkah kita bisa berharap banyak kepada sejumlah PLTA yang sudah ada dan yang kelak akan dibangun? (aha/wsi/hln/eki/DOT)*** Source : Kompas, Jumat, 29 Januari 2010 | 03:12 WIB

Fenomena Iklim El Nino Masih Terus Mengancam

El Nino Datang, Kemarau Tiba

Oleh Ninuk Mardiana Pambudy

Iklim Ketika musim hujan saat ini, tampak berlebihan bicara tentang kemarau yang mungkin lebih kering dari biasa. Tetapi, sesungguhnya Indonesia sedang berada di bawah pengaruh fenomena iklim El Nino yang menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang dan lebih kering. Selain itu, Kantor Meteorologi Inggris memperkirakan tahun ini dapat menjadi tahun terpanas Bumi dalam sejarah meteorologi.

Fenomena iklim El Nino yang siklusnya tiap 4-7 tahun sekali merupakan rangkaian proses kompleks di kawasan khatulistiwa Samudra Pasifik dan dapat berlangsung beberapa bulan. Proses sudah berlangsung dari pertengahan 2009 dan dampaknya terasa pada musim hujan 2009/2010 yang terlambat tiba dan mungkin berakhir lebih cepat.

Di Indonesia, El Nino dapat memengaruhi produksi pangan, pasokan air untuk pembangkit listrik, rumah tangga, dan ternak, serta ketersediaan air untuk keperluan industri dan rumah tangga. Pengalaman El Nino tahun 1997/1998 mencatat rekor suhu udara Bumi terpanas, memperburuk kebakaran hutan, serta merusak terumbu karang.

Prakiraan Meteorological Office, Inggris, suhu tahun 2010 boleh jadi akan melampaui rekor 1998 (baca juga hal 48). Tahun 1998 menjadi tahun terpanas setelah tiga dekade pemanasan Bumi, dimulai dari 1970. Selama tiga dekade itu suhu global rata-rata naik 0,45 derajat celsius (http://www.metoffice.gov.uk/ climatechange/policymakers/ policy/slowdown.html).

Akibat El Nino 1997/1998, Bulog melakukan operasi pasar beras terbesar sepanjang sejarahnya, yaitu 2,5 juta ton hingga April 1998 pada tahun anggaran 1997/1998 untuk menstabilkan harga. Operasi pasar normal biasanya 800.000 ton. El Nino saat itu bukan hanya merugikan pertanian Indonesia dalam arti luas, tetapi juga pertanian di banyak negara senilai miliaran dollar AS.

Kepala Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian Gatot Irianto mengatakan, El Nino kali ini telah terjadi sejak beberapa bulan lalu dan diramalkan berlangsung hingga pertengahan musim kemarau 2010. Meskipun demikian, intensitasnya lemah-moderat dan lautan di sekitar wilayah Indonesia masih cukup hangat. Karena itu, menurut Gatot, dampak El Nino terhadap curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia relatif kecil. Yang sudah dirasakan adalah awal musim hujan 2009/2010 datang lebih lambat.

El Nino, demikian Kepala Laboratorium Klimatologi Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Dr Ir Rizaldi Boer, diprakirakan berbagai lembaga meteorologi dunia berlanjut hingga Juni 2010 dengan kekuatan semakin melemah. Pada Juli 2010 iklim kembali normal. Sementara menurut peneliti iklim dari IPB, Prof Dr Ir Handoko, yang meneliti sawit di Kalimantan, sepanjang September 2009 di Kalimantan tidak ada hujan meskipun normalnya bulan itu awal musim hujan.

Pengaruh

Mengantisipasi El Nino, Gatot Irianto mengatakan, untuk musim gadu, Kementerian Pertanian menyiapkan 20 ton benih penjenis/benih dasar (BS) varietas unggul baru yang toleran kekeringan dan genjah (usia kurang dari 100 hari), yaitu varietas Inpari-1, Silugonggo, dan Dodokan. Benih BS tersebut akan disebar di sembilan provinsi. Hitungan di atas kertas perbanyakan 20 ton benih BS itu akan menghasilkan benih sebar untuk 4,02 juta hektar (ha) sawah.

Bila El Nino nantinya menyebabkan kekeringan, alternatif pertanaman padi adalah lahan pasang surut dan lebak yang ketersediaannya meningkat 40-60 persen saat El Nino. Penghematan air waduk dengan sistem buka-tutup serta revitalisasi sistem informasi iklim pertanian dan penyebarannya akan diprioritaskan.

Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani dan Nelayan Andalan Nasional dan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Winarno Tohir mengaku tidak mendengar informasi tentang El Nino. Yang terjadi, 12.000 ha sawah di Indramayu terendam banjir, 6.000 ha di antaranya puso.

Petani padi dan mangga dari Indramayu ini mengalami musim hujan terlambat datang. Dia mengaku merasakan pengaruh perubahan iklim. Keterlambatan musim hujan menurunkan keberhasilan penyerbukan, terutama padi yang tanam awal di areal irigasi. Pengaruhnya pada pembentukan bulir padi hingga produksi. Suhu udara dan kelembaban yang meningkat menaikkan aktivitas hama seperti wereng dan tikus serta penyakit.

Terlambatnya musim hujan menyebabkan sebagian besar petani padi baru tanam Januari ini. ”Panen raya mundur jadi akhir Maret dan awal April. Lalu segera tanam lagi untuk mengejar air musim gadu,” kata Winarno. Waktu kosong lahan (bera) yang pendek berisiko tidak putusnya siklus hama dan penyakit.

Produksi beras harus dijaga karena masih menjadi penentu inflasi ekonomi. Menteri Pertanian Suswono mengatakan, kenaikan harga beras saat ini karena pengaruh kenaikan harga pokok pembelian pemerintah yang awal Januari 2010 naik 10 persen. Stok beras Bulog pada awal Januari 1,7 juta ton dan siap untuk operasi pasar.

Namun, Winarno yang organisasinya beranggotakan 387.000 kelompok tani se-Indonesia mengatakan, panen raya yang terlambat serta pengeringan dengan mesin untuk padi panen awal di Kerawang, Kudus, Ngawi, Nganjuk, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan ikut menaikkan harga jual dari petani. Kalaupun pemerintah menghitung ada surplus tiga juta ton di masyarakat, tidak serta-merta dapat diperdagangkan karena petani tetap akan menyimpan sebagian berasnya.

Di luar itu, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) memprediksi produksi beras dunia 2009/2010 akan menurun 1,9 persen menjadi 450,8 juta ton dan turunnya stok beras dunia yang dapat diperdagangkan. ***

Source : Kompas, Jumat, 29 Januari 2010 | 03:17 WIB

Hujan Salju Menghantam Berbagai Negara

HUJAN SALJU DI SKOTLANDIA

HUJAN SALJU - Salju yang jatuh pada akhir Desember 2009 di jalan raya M8, dekat Harthill, Skotlandia, ketebalannya di atas normal. Badai salju di luar normal menimpa belahan utara Bumi, Desember lalu. (Foto:Getty Images/Jeff J Mitchell)***
EL NINO

Tahun 2010 Bisa Jadi Terpanas

El Nino tahun 1998 menghasilkan suhu udara terpanas dalam catatan meteorologi dunia. Setelah itu, suhu muka Bumi relatif tidak mengalami kenaikan hingga sekarang.

Namun, model iklim yang dikembangkan di Hadley Centre, bagian dari Meteorological Office, Inggris, memperlihatkan Bumi boleh jadi mengalami suhu terpanas tahun ini.

Tim yang dipimpin Doug Smith, seperti dilaporkan dalam situs harian Guardian (10/1) dan majalah Economist (9-15 Januari 2010), menggunakan model Decadal Prediction System (DePreSys) yang membantu prakiraan cuaca hingga pada keadaan tertentu. Model ini tahun 2007 meramalkan dengan tepat tidak akan ada kenaikan suhu melampaui rekor 1998 beberapa tahun ke depan. Setelah itu, pasti akan ada kenaikan suhu muka Bumi.

Munculnya prakiraan di atas berhubungan dengan El Nino, fenomena iklim yang berulang setiap 2-7 tahun dan bisa berlangsung beberapa bulan, saat ini. Wilayah khatulistiwa Samudra Pasifik melepas panas yang disimpan selama beberapa tahun terakhir dalam jumlah besar ke atmosfer. Sebelumnya, suhu muka Bumi relatif dingin karena terjadi peristiwa iklim kebalikan El Nino, La Nina. La Nina ikut membantu menahan pemanasan global sehingga suhu muka Bumi tidak melampaui rekor tahun 1998. Mulai tahun lalu keadaan dingin itu berhenti, diganti periode El Nino.

Selain El Nino, ada siklus 11 tahunan Matahari. Tahun 2009 Matahari berada pada dasar siklusnya. Bila semua berjalan normal, tahun ini Matahari akan memulai siklus cerahnya.

Bila kecenderungan iklim tersebut berjalan beberapa bulan ke depan, panas yang dipompa ke atmosfer akan sangat besar. Doug Smith mengatakan, tanda-tanda menunjukkan ke arah sana dan model komputer memperlihatkan 2010 akan mencatat rekor tahun terpanas. Kalaupun prakiraan itu tak terjadi tahun ini, Smith yakin beberapa tahun ke depan akan terjadi juga.

Pengetahuan tentang iklim masih terus berkembang dan beda pendapat dapat selalu terjadi. Namun, tidak ada yang menolak hukum pertama termodinamika bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dihilangkan. Karena itu, besar energi dari sinar Matahari yang masuk ke Bumi harus setara dengan energi yang dipantulkan kembali ke ruang angkasa, dipancarkan kembali sebagai inframerah, dan yang disimpan di atmosfer, laut, atau daratan.

Namun, daripada menunggu sampai benar terjadi lebih baik bersiap menghadapi perubahan iklim. (NMP)***

Source : Kompas, Jumat, 29 Januari 2010 | 02:48 WIB

Ombak Besar di Sunda Kelapa

Ombak Besar di Sunda Kelapa

Ombak besar menghantam pemecah gelombang di kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, Minggu (17/1). Gelombang tinggi tersebut terjadi seiring dengan angin kencang yang kerap menerpa Jakarta akhir-akhir ini. (Foto:Kompas/Wisnu Widiantoro)***

Source : Kompas, Senin, 18 Januari 2010

Drainase Gambut Hambat Reduksi 26 Persen Emisi

PERUBAHAN IKLIM

Drainase Gambut Hambat Reduksi 26 Persen Emisi

JAKARTA - Sistem drainase untuk pengeringan lahan-lahan gambut berpotensi menghambat pencapaian target reduksi 26 persen emisi yang dicanangkan pemerintah. Pemerintah perlu didorong menghentikan laju pengeringan lahan gambut karena setiap penurunan satu meter air gambut berpotensi melepas emisi 93 ton karbon dioksida per hektar per tahun.

”Reduksi emisi dengan penanaman satu miliar pohon pun tetap defisit jika drainase lahan gambut tidak dihentikan,” kata Direktur Wetlands International Indonesia I Nyoman N Suryadiputra, Jumat (15/1) di Jakarta.

Nyoman mengatakan, drainase lahan gambut di lokasi eksproyek lahan gambut sejuta hektar di Kalimantan Tengah hingga sekarang berupa kanal-kanal mencapai 4.500 kilometer. Jika hitungan luas lahan gambut sejuta hektar, penurunan air satu meter menyebabkan potensi pelepasan emisi 93 juta ton karbon dioksida per tahun.

Mengenai lokasi gambut lainnya yang masih dikuras airnya, menurut Nyoman, juga terdapat di Riau. Luasnya mencapai 4,5 juta hektar dengan sistem drainase yang diperkirakan lebih panjang dibandingkan drainase di Kalimantan Tengah.

Indonesia diperkirakan memiliki 21 juta hektar lahan gambut. Luas lahan gambut itu meliputi 7,2 juta hektar di Sumatera, 5,8 juta hektar di Kalimantan, dan 8 juta hektar di Papua yang dikategorikan paling dangkal. (NAW)***

Source : Kompas, Senin, 18 Januari 2010 | 02:41 WIB

SURVEI KELAUTAN

Perlu Laboratorium Kelautan di Setiap Provinsi

JAKARTA - Sebagai negara kelautan terbesar di dunia, Indonesia hingga kini kurang mengeksplorasi kawasan lautnya. Di bawah permukaan laut begitu banyak potensi dan fenomena yang perlu diketahui lebih dalam dengan pemetaan.

Karena itu, di setiap daerah, minimal di tingkat provinsi, perlu dibangun laboratorium kelautan, untuk mendukung kegiatan survei dan riset kelautan setempat.

Ini dikatakan Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) Rudolf W Matindas di Cibinong, Senin (28/12), terkait penyusunan buku Survei dan Pemetaan Nusantara. Buku itu ditulis dalam rangka 40 tahun berdirinya Bakosurtanal.

Menurut dia, saat ini hanya ada tiga laboratorium kelautan, yaitu di Parangtritis (Yogyakarta), Perancak (Bali), dan Ambon (Maluku). Wilayah perairan Indonesia meliputi 70 persen luas wilayah total.

Menurut Matindas, mestinya setiap daerah mendirikan laboratorium kelautan yang didukung pemerintah daerah dan perguruan tinggi setempat agar sumber daya manusianya dapat ditingkatkan untuk melakukan kegiatan penelitian.

Seperti Laboratorium Geospasial Parangtritis—yang dibangun Bakosurtanal, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Provinsi Yogyakarta, dan Universitas Gadjah Mada. Laboratorium itu melakukan penelitian, antara lain, fenomena gumuk pasir, kehidupan biota pesisir, pengembangan obyek wisata, dan pembuatan peta kawasan itu.

Dari laboratorim kelautan, diharapkan dapat dilakukan penelitian mengeksplorasi kondisi bawah laut. ”Indonesia belum punya peta gunung dan pegunungan di bawah laut,” ujarnya. Pemetaan itu bermanfaat untuk mencari batas landas kontinen yang baru. Survei kelautan juga perlu untuk langkah antisipasi kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim serta memantau potensi tsunami. (YUN)***

Source : Kompas, Rabu, 30 Desember 2009 | 03:33 WIB

Cuaca Ekstrem di Lintang Utara

"Matahari Tenang"" Menyebabkan Cuaca Ekstrem

JAKARTA - Cuaca ekstrem di lintang utara, antara lain, Eropa dan Amerika bagian utara yang terjadi beberapa hari terakhir ini terkait dengan kondisi ”Matahari tenang” yang berkepanjangan. Selain itu, disebabkan oleh perubahan iklim global.

Hal ini dijelaskan Kepala Pusat Pemanfaatan Sains Atmosfer dan Iklim Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Thomas Djamaluddin, Rabu (23/12) di Jakarta.

Thomas mencatat beberapa musim dingin yang minim salju terkait dengan kondisi Matahari aktif dan sebaliknya musim dingin bersuhu ekstrem di Bumi terkait dengan Matahari tenang, yaitu sedikit hingga tanpa adanya bintik Matahari.

Menurut pemantauan Clara Yono Yatini, Kepala Bidang Matahari dan Antariksa Lapan, penurunan kejadian bintik Matahari mulai terlihat sejak 2000.

Bintik hitam yang tampak di permukaan Matahari melalui teropong dilihat dari sisi samping menyerupai tonggak-tonggak yang muncul dari permukaan Matahari. Tonggak itu terbentuk dari aktivitas massa magnet yang terpelintir atau berpusar di perut Matahari hingga menembus permukaan.

Bintik hitam Matahari itu berdiameter sekitar 32.000 kilometer atau 2,5 kali diameter rata-rata Bumi. Akibat munculnya bintik Matahari, suhu gas di fotosfer dan kromosfer di atasnya dapat naik sekitar 800 derajat celsius dari normal. Hal itu mengakibatkan gas ini memancarkan sinar lebih besar dibandingkan gas di sekelilingnya.

Di atas bintik Matahari, yaitu di daerah kromosfer dan korona juga dapat terjadi badai Matahari dan ledakan cahaya yang disebut flare.

Cuaca Bumi

Lonjakan massa gas bersuhu tinggi ini tidak hanya memengaruhi magnet Bumi, tetapi juga cuaca di atmosfer Bumi, lanjut Thomas, pakar astronomi dan astrofisik. Kondisi Matahari juga berefek pada intensitas curah hujan di Indonesia.

Data Lapan menunjukkan ada kecenderungan curah hujan berkurang saat Matahari tenang. Secara global, efek aktivitas Matahari mengemisikan gas rumah kaca, terutama CO. Akibatnya, iklim ekstrem dapat lebih sering terjadi dengan intensitas yang cenderung menguat. (YUN)

Source : Kompas, Kamis, 24 Desember 2009 | 03:50 WIB