Akibat Tanah Ambles, Delapan Rumah Ambruk, 17 Unit Rusak Berat

Melihat Tanah Ambles

Penduduk melihat lokasi tanah ambles di Kampung Legokhayam, Desa Girimekar, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (24/3). Dua puluh lima rumah rusak akibat tanah ambles itu. Peristiwa tersebut tidak menimbulkan korban jiwa karena warga langsung dievakuasi setelah terjadi keretakan pada hari Minggu lalu. (Kompas/Arum Tresnaningtyas)***

Tanah Ambles karena Kelebihan Beban

Delapan Rumah Ambruk, 17 Unit Rusak Berat

BANDUNG, Lingkungan Global - Kelebihan beban permukiman warga menjadi penyebab musibah tanah ambles di RT 02 dan 03 RW 09 Kampung Legokhayam, Desa Girimekar, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Permukiman itu memperberat beban tanah yang sejak awal sudah mudah bergerak.

"Kawasan itu termasuk zona gerakan tanah menengah karena terdiri dari lapisan yang mampu menyerap banyak air dan lapisan yang kedap air. Daerah seperti ini tidak cocok dibebani dengan rumah padat, terbuat dari tembok dan keramik," kata Surono, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Rabu (24/3) di Bandung.

Surono tidak mengatakan daerah itu tidak layak huni. Sebenarnya daerah itu bisa ditempati asalkan bangunannya tidak bervolume berat. Ia menyarankan, bila warga tetap tinggal di situ, sebaiknya rumah mereka terbuat dari kayu dan berwujud rumah panggung.

Berdasarkan pengamatan, rekahan dan tanah ambles terparah terdapat di sekitar rumah yang terbuat dari tembok. Beberapa rumah panggung yang ada justru jauh dari rekahan yang membentuk huruf U dan diperkirakan memanjang sekitar 400 meter.

Ia menambahkan, selama curah hujan masih tinggi, tanah bakal terus bergerak. Air hujan yang tertampung dalam rekahan justru berperan sebagai pelumas untuk pergerakan tanah.

"Tanah akan berhenti bergerak pada musim kemarau karena kandungan air berkurang. Namun, saya tidak menjamin tanah tetap berhenti saat memasuki musim hujan berikutnya. Terlebih lagi, jika warga membangun kembali rumah mereka seperti semula, bahkan menambah bangunan lain," ujarnya.

Bisa diantisipasi

Kejadian tanah ambles ini merupakan gerakan tanah bertipe rayapan (creeping). Tidak seperti tanah longsor yang terjadi seketika, warga bisa mengamati pergerakan tanah sehingga bisa menyelamatkan diri dan harta bendanya.

"Sejak hari Minggu lalu kami sudah melihat ada retakan di jalan desa. Sejak saat itu kami mewaspadai bencana longsor. Pada Selasa pagi jalan yang retak itu mulai ambles sedalam sekitar 40 sentimeter. Saya langsung mengungsikan keluarga ke rumah mertua," kata Kosasih (48), warga yang rumahnya ambruk.

Selain rumah milik Kosasih, tujuh rumah lain di daerah bertanah gembur itu juga ambruk. Rumah tersebut milik Ala Sunarya, Robandi, Dase, Acih, Rasidi, Oma, dan Iman. Sementara 17 rumah lain rusak cukup parah, seperti tembok retak dan lantai merekah. Ketua RT 02 Kerto Raharjo menaksir kerugian akibat kejadian itu mencapai Rp 871,5 juta.

Menurut Kosasih, tanah tiba-tiba ambles pada Selasa malam sekitar pukul 22.00 setelah hujan yang mengguyur sejak petang mereda. Tanah ambles dengan kedalaman sekitar 3 meter. Kejadian itu juga memutus jalan desa yang menghubungkan Desa Girimekar dengan Desa Sindanglaya.

Selain mengungsikan warga ke rumah kerabat masing-masing, pemerintah desa juga membuka posko di halaman Masjid Al Manan. Hingga Rabu sore dapur umum belum beroperasi karena bahan pangan belum mencukupi.

"Bantuan logistik berupa bahan makanan dari Pemerintah Kabupaten Bandung belum kunjung tiba. Selama ini bantuan logistik diperoleh dari warga yang peduli, sedangkan Pemkab Bandung baru menyumbang tenda untuk pengungsi," kata Kepala Desa Girimekar Aji Sodikin. (HEI)***

Source : Kompas, Kamis, 25 Maret 2010 | 15:24 WIB

Pahami Tanah yang Rawan Longsor

BENCANA LONGSOR

Tanah Perlu Dipahami

Oleh YUNI IKAWATI

Tanah longsor merupakan proses alami sejak daratan bumi muncul. Namun, melonjaknya populasi manusia dengan berbagai aktivitasnya telah mengakibatkan fenomena alam ini berujung bencana. Guna meredamnya, perlu berbagai upaya, seperti pemetaan kerentanan dan pemasangan sistem peringatan dini.

Tanah longsor secara alami muncul di sejumlah tempat di Indonesia, terutama di lereng yang berhadapan dengan zona subduksi lempeng. Fenomena geologi ini diawali dengan desakan lempeng samudra terhadap lempeng samudra sehingga mengakibatkan batuan terangkat ke permukaan bumi. Batuan ini lalu mengalami pelapukan akibat pemanasan matahari dan guyuran hujan.

Di Indonesia ada 154 kabupaten atau kota yang berisiko longsor. Proses kejadian longsor secara alami di kawasan dengan jenis tanah dan lapisan yang labil umumnya dipicu oleh kejadian gempa. Kerentanannya meningkat dengan adanya aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan. Ada beberapa kegiatan penduduk yang mengundang bencana itu, seperti pembukaan hutan di kawasan perbukitan, bahkan kemudian menjadikannya daerah yang terbuka itu untuk perkebunan dan permukiman.

Bencana tanah longsor pada masa mendatang memang akan semakin meningkat bukan hanya karena antropogenik, melainkan juga karena perubahan pola hujan akibat perubahan iklim. Dampak negatif yang ditimbulkan berupa korban jiwa dan harta juga terus meningkat. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir bencana longsor telah menyebabkan sekitar 1.000 orang meninggal.

Kasus Ciwidey

Kerugian juga timbul akibat kasus yang paling akhir terjadi di perkebunan teh, Kampung Dewata, Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (23/2), yang menewaskan 33 orang dan menimbun 11 orang lainnya. Bencana ini juga memaksa 200 orang mengungsi dan menimbulkan kerugian material minimal Rp 5 miliar.

Kejadian tanah longsor di wilayah selatan Kabupaten Bandung itu terjadi relatif tidak lama setelah bencana serupa di Tasikmalaya yang dipicu gempa tektonik. Hal ini terkait dengan jenis tanah di kawasan selatan Jawa Barat itu.

Berdasarkan laporan Tim Mitigasi Bencana Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang melakukan peninjauan ke lokasi hingga Minggu (28/2), Kepala Bidang Teknologi Mitigasi Bencana BPPT Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, secara umum daerah Kabupaten Bandung berupa perbukitan bergelombang: agak terjal hingga terjal. Lokasi longsor berada di ketinggian 1.500 meter-1.700 meter di atas permukaan laut. Kelerengan lahannya sedang hingga sangat curam, di atas 40 persen. Lapisan tanah di perbukitan tergolong tebal, terbentuk dari pelapukan batuan dan mengandung pasir yang rapuh.

Berdasarkan peta prakiraan potensi terjadi gerakan tanah pada Februari 2010 di Jawa Barat yang dikeluarkan Badan Geologi, Pusat Vulkanologi, dan Mitigasi Bencana Geologi, daerah bencana ini terletak di zona potensi terjadi gerakan tanah tingkat menengah sampai tinggi. Artinya, daerah ini dapat mengalami gerakan tanah jika curah hujan di atas normal, terutama di daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, dan tebing jalan.

Di daerah bencana tersebut, tutupan lahannya berupa hutan primer, hutan sekunder, dan perkebunan teh. ”Permukiman yang dihuni oleh karyawan perkebunan teh berada di lembah perbukitan yang sangat rawan longsor,” kata Sutopo. Tanah longsor terjadi karena akumulasi beberapa faktor, yaitu curah hujan, jenis batuan, dan kemiringan lereng yang terjal.

Curah hujan pada 1 hingga 23 Februari tercatat sebesar 960 mm atau 480 persen dari rata-rata normal bulan Februari di daerah itu yang sekitar 200 mm per bulan. Curah hujan yang besar ini telah menimbulkan beban bagi batuan yang kondisinya sudah rapuh karena mengalami pelapukan dan berada di lereng yang curam.

Mata air yang muncul di mahkota longsor makin mempercepat proses kejenuhan dan menurunkan kestabilan tanah sehingga terjadi longsor. Mahkota longsor berasal dari lereng bukit dengan kemiringan curam 70 hingga di atas 100 persen. Tanah yang longsor berupa hutan sekunder dan perkebunan teh. Material longsoran berupa bahan rombakan di tebing, mengalir melalui celah bukit, berbelok ke arah permukiman penduduk.

Mitigasi bencana

Berdasarkan temuan di lapangan, Direktur Pusat Teknologi Sumber Daya Lahan Wilayah dan Mitigasi Bencana BPPT Ridwan Djamaluddin mengatakan, perlu upaya mitigasi bencana yang menyeluruh dengan menata sejumlah hal. ”Pengurangan risiko dan mitigasi bencana hendaknya jangan hanya menjadi urusan pemerintah pusat, tetapi ditangani juga oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota,” ujarnya.

Penanggulangan bencana harus dilakukan sedini mungkin dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain dengan mengoperasikan sistem pemantau curah hujan dan sistem peringatan dini longsor yang berhasil diuji coba.

Data curah hujan menjadi masukan dalam pembuatan peta kerentanan longsor yang dinamis dengan skala lebih detail. Dalam penyusunan peta, menurut Ridwan, pemerintah kabupaten perlu memiliki peta kerentanan tanah longsor berskala 1:50.000. Peta kerentanan tanah yang ada masih dalam skala provinsi.

Berdasarkan peta, disusunlah zonasi mikropermukiman di daerah yang lebih aman dengan sistem cluster di sejumlah lokasi. Pemilihan lokasi berdasarkan analisis risiko bencana dan tata ruang detail. Dalam hal ini pemerintah daerah setempat perlu mengevaluasi risiko bencana longsor terhadap adanya permukiman di selatan Jawa Barat.

Pembuatan peta skala lokal ini harus mengacu pada peta dasar serta mengacu pada jenis batuan serta dan guna lahan. Untuk itu, perlu dilakukan survei lapisan bebatuan penyusun lereng di kawasan perbukitan. Penyusunan peta skala lokal ini harus diperkuat dengan peraturan pemerintah daerah tentang mitigasi bencana.

Sementara itu, pada daerah perbukitan, harus ditanami pepohonan jenis kayu yang perakarannya dalam, yang bisa menjangkau bebatuan dalam sehingga dapat mencegah longsor.

Selain itu, perlu ada zonasi penyangga skala mikro yang memisahkan kawasan kelerengan tinggi dengan kawasan budidaya di bawahnya. Selain itu, di daerah itu perlu ditanami pepohonan berbatang kokoh dengan jarak rapat dan membentuk ”sabuk hijau” yang tebal atau berlapis.

Jenis vegetasi yang perlu ditanam di lembah adalah jenis tanaman lokal yang tumbuh baik di daerah itu. Menurut Sutopo, jenis pohon yang dapat ditanam antara lain puspa (Schima walichii), rasamala (Altingia excelsa), huru (Litsia chinensis), surian (Toona sureni merr), bambu manggong (Gigantochloa manggong), dan kayu baros (Manglietia glauca BI).

Lahan dengan kelerengan di atas 40 persen harus dipertahankan sebagai kawasan perlindungan yang ekosistem hutan alam dengan kerapatan pohon yang tinggi.

Upaya mitigasi tanah longsor di daerah hendaknya juga melibatkan perusahaan perkebunan disertai dengan upaya pemberdayaan masyarakat setempat.***

Source : Kompas, Selasa, 2 Maret 2010 | 04:44 WIB

Longsor, 70 Buruh Teh Hilang

PETA LOKASI LONGSOR

Longsor, 70 Buruh Teh Hilang

Pengusaha Tekstil dan Garmen Mengalami Kerugian Besar

BANDUNG, Lingkungan Global - Selagi dampak banjir yang membuat ribuan orang mengungsi dan puluhan pabrik tekstil lumpuh belum berakhir, peristiwa longsor terjadi pada Selasa (23/2) pukul 08.00 di kawasan perkebunan dan pabrik teh Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung. Sebanyak 70 buruh perkebunan teh diperkirakan hilang tertimbun.

Longsor di Desa Tenjolaya itu meliputi tiga dari 15 RT di RW 18. Selain menimbun 50 rumah bedeng milik buruh, longsor juga menimbun satu pabrik pengolahan teh, satu gedung olahraga, satu koperasi karyawan, satu puskesmas pembantu, dan satu masjid. Luas perkebunan itu sendiri mencapai 500 hektar. Banyaknya korban yang tertimbun karena longsor terjadi pada pagi hari saat warga tengah beraktivitas.

Hingga berita ini diturunkan, evakuasi masih dilakukan di daerah yang berada di dasar lembah Gunung Waringin dan dikelilingi kawasan perkebunan teh Dewata yang dikelola PT Cakra. Baru empat jenazah yang dapat dikeluarkan dari timbunan tanah, tetapi identitas keempatnya belum bisa dipastikan.

Sekretaris Kecamatan Pasirjambu Saiful Bachri menjelaskan, hujan deras mengguyur lokasi kejadian sejak malam sebelumnya. Kawasan yang longsor merupakan tebing curam yang berbatasan dengan kawasan Gunung Tilu, Bandung Selatan. ”Kawasan itu memang rawan longsor,” kata Saiful.

Menurut anggota pos komando (posko) bencana di Kecamatan Pasirjambu, Kusnadi, evakuasi korban dilakukan secara manual, hanya dengan cangkul karena alat berat tengah menuju ke lokasi longsor yang berjarak 32 kilometer dari Jalan Raya Ciwidey. ”Kami baru dapat laporan jam tiga sore karena buruknya kondisi infrastruktur,” ujar Kusnadi.

Untuk mencapai lokasi longsor, menurut Kusnadi, butuh waktu tiga jam jalan kaki, dengan jalan berbatu dan berkelok. Kawasan itu juga tidak terjangkau jaringan telepon seluler sehingga komunikasi sulit dilakukan.

Asep Ester, relawan dari Kecamatan Rancabali, menambahkan, longsoran berasal dari salah satu perbukitan kebun teh yang produktif. Luas daerah yang tergerus berukuran lima hektar.

Dapur umum

Terkait banjir bandang yang berlangsung beberapa hari terus-menerus di Kabupaten Bandung, pemerintah akan menambah dapur umum di lokasi banjir Sungai Citarum, Kabupaten Bandung, bagi sekitar 15.000 pengungsi.

Menurut Udjwalaprana Sigit, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar, saat ini ada tujuh dapur umum yang dipusatkan di lima kantor kecamatan yang terimbas banjir, yakni Dayeuhkolot, Baleendah, Bojongsoang, Banjaran, dan Pamengpeuk.

”Dapur umum akan diperbanyak hingga 14 unit sebab banjir di Baleendah dan Dayeuhkolot meluas ke tiga kecamatan tetangga,” kata Sigit. BPBD Jabar juga akan menambah logistik bagi pengungsi.

Bantuan kepada korban banjir juga belum merata. Sejumlah pengungsi dari Kelurahan Andir, Kecamatan Baleendah, yang mengungsi di tenda yang didirikan di Jembatan Citarum, misalnya, baru pada Senin (22/2) memperoleh kiriman nasi bungkus dari kantor kecamatan. Padahal, mereka sudah mengungsi sejak dua pekan lalu.

Camat Baleendah Usman Sayogi mengakui tidak semua pengungsi bisa tertangani karena personel Palang Merah Indonesia dan petugas kecamatan pengelola dapur umum terbatas. ”Kami hanya bisa menyediakan makanan bagi sekitar 5.000 warga yang mengungsi di tiga titik, yakni Gedung Juang 45, Aula Kelurahan Baleendah, dan Kantor PDI-P,” kata Usman.

Kepala Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Tedi Supriadi, mengatakan, banjir di daerahnya merendam 954 rumah dan menimpa 4.721 jiwa. Hingga Selasa sore, bantuan yang mengalir ke daerahnya masih minim. ”Warga butuh tikar, selimut, makanan, dan obat-obatan,” ujarnya.

Untuk mempercepat penyaluran bantuan, BPBD Jabar membentuk tim reaksi cepat. Tim itu juga bertugas mengawasi penyaluran bantuan agar tak terjadi penyelewengan, terutama yang selama ini disinyalir warga dilakukan oknum dari kelurahan dan kecamatan.

Untuk pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Jabar memastikan stok obat bagi pengungsi masih mencukupi. Dinkes Jabar juga menyiapkan lima mobil penjernihan air dan WC keliling untuk keperluan sanitasi. Sebanyak 7.588 sumur warga yang terendam banjir juga telah diberi kaporit agar bisa kembali dikonsumsi.

Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya juga memberi 25 unit alat penjernihan air cepat kepada korban banjir di Dayeuhkolot dan Baleendah. Alat itu digunakan untuk menjernihkan air banjir atau air sungai sehingga bisa dikonsumsi warga.

Kerugian pabrik tekstil

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Bandung Yohan Lukius, Selasa, menjelaskan, kerugian industri tekstil di wilayah Bandung Selatan akibat banjir hingga pekan ketiga Februari ditaksir mencapai Rp 20 miliar.

Banjir menyisakan endapan lumpur merusak mesin, benang, dan kain. Adapun gangguan distribusi mengakibatkan produk tekstil harus dikirim lewat paket udara yang biayanya lima kali lebih mahal dibandingkan dengan pengiriman melalui laut.

Menurut Yohan Lukius, pabrik yang terdampak langsung berada di wilayah Baleendah, Rancaekek, Banjaran, Dayeuhkolot, dan Majalaya. Kawasan tersebut adalah kawasan industri Bandung Selatan bidang tekstil dan produk tekstil. ”Setidaknya 8 pabrik tekstil lumpuh karena seluruh areanya tergenang air. Adapun 30 pabrik lain setengah beroperasi karena banjir hanya merendam sebagian area,” kata Yohan.

Kerugian terbesar yang diderita industri tekstil, lanjutnya, yakni pada renovasi mesin. ”Sebagai gambaran, satu pabrik tekstil skala sedang memiliki sekitar 500 unit mesin. Jadi, untuk perbaikan mesin saja bisa menelan biaya hingga Rp 2,5 miliar,” ujar Yohan.

Belum lagi puluhan ton benang dan kain yang tergenang endapan lumpur. Sebab, kualitas benang dan kain sudah pasti akan turun dan satu-satunya alternatif menghindari kerugian lebih besar adalah dengan menjualnya. Adapun bahan setengah jadi yang sedang dalam proses pemintalan saat mesin berhenti sudah tidak dapat dimanfaatkan.

Selain itu, pengiriman satu kodi produk garmen ke Jeddah, Arab Saudi, menggunakan kapal laut dikenai biaya 14 dollar AS, sedangkan jika memakai pesawat terbang melonjak hingga 70 dollar AS per kodi.

Deden Suwega, Ketua II Perhimpunan Pengusaha Tenun Majalaya, menuturkan, ada sekitar 10 pabrik tenun yang sempat lumpuh akibat banjir, terutama pabrik-pabrik yang berada di Jalan Laswi di antara Majalaya dan Ciparay. ”Kerugian satu pabrik rata-rata mencapai Rp 1 miliar. Sangat dipahami karena biaya produksi pabrik tekstil memang tinggi,” ujarnya.

Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia Jabar Ade Sudradjat menambahkan, dibutuhkan waktu sekitar dua minggu untuk perawatan mesin tenun di pabrik-pabrik tekstil yang terkena banjir.

Kepala Bagian Umum PT Tridaya Sinarmas Pusaka (TSP) Erwin Thomas menjelaskan, pabrik milik PT TSP yang berlokasi di Kampung Cieunteung, Baleendah, merugi lebih dari Rp 1 miliar dan pabrik terpaksa berhenti beroperasi. Diperkirakan pabrik bisa beroperasi kembali paling cepat sebulan lagi.

Pabrik-pabrik lain di Jalan Mohammad Toha sudah mulai beroperasi sejak hari Selasa kemarin. Air bah yang sempat merendam 22 pabrik di kawasan itu telah surut. Jalan Raya Mohammad Toha—penghubung Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung—juga sudah dapat dilintasi.

Terlambat penataan

Menteri Perindustrian Mohammad S Hidayat mengakui kerugian industri tekstil dan garmen sekitar Rp 20 miliar. Dari 75 pabrik tekstil dan garmen di daerah itu, ada 30-an pabrik yang kebanjiran.

Menurut Hidayat, kita terlambat menata kawasan yang sudah terbentuk sebagai klaster industri, seperti kawasan Bandung Selatan. ”Kita semestinya segera membenahi lingkungannya,” kata Hidayat.

Kementerian Perindustrian, kata Hidayat, sudah mendapat janji dari Gubernur Jabar bahwa lingkungan klaster industri yang sudah terbentuk dan menghasilkan produk nasional segera diperbaiki menggunakan biaya dari APBN. Ini diperlukan agar kawasan itu memenuhi status sebagai kawasan klaster industri.(WAS/ELD/GRE/REK/ABK/ADH/OSA)***

Source : Kompas, Rabu, 24 Februari 2010 | 03:31 WIB

Longsor Terjadi akibat Lingkungan di Dieng Rusak Parah

GOTONG-ROYONG MENCARI KORBAN - Ratusan warga bersama tim evakuasi bencana bergotong royong mencari korban yang tertimbun tanah longsor dari jalan Dieng-Wonosobo Kilometer 19 di Dusun Sidorejo Wonoaji, Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Rabu (20/1). (Foto:Kompas/Madina Nusrat)***

Enam Orang Tertimbun

Longsor Terjadi akibat Lingkungan di Dieng Rusak Parah

WONOSOBO - Ruas jalan Dieng-Wonosobo Kilometer 19 longsor dan menimpa 11 rumah di Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Rabu (20/1) pukul 11.30. Enam orang tertimbun longsoran. Hingga berita ini diturunkan, baru tiga korban dievakuasi.

Ketiga korban itu adalah Zaenudin (53) dan Samin (48), yang ditemukan dalam kondisi tewas, serta Muhroni (70), yang meninggal di Rumah Sakit Umum Setjonegoro, Wonosobo.

Dalam bencana yang terjadi di RT 04 RW 08, Dusun Sidorejo Wonoaji, itu, istri dan anak Samin, Wagisah (40) dan Samsu Romadon (25) serta Hartadi (17), masih tertimbun longsoran.

Selain itu, ada dua korban cedera kepala dan patah tulang dirawat di RSU Setjonegoro, yakni Saodah (35) dan Istiatun (3). Sepuluh korban lain dirawat di Puskesmas Kejajar, yakni Sahmadi, Asngari, Muharis, Muhtasin, Juariah, Bandiri, Tamil, Masno, Ali Nur Fitrian, dan Sikat.

Evakuasi korban langsung dipimpin Bupati Wonosobo Kholiq Arief bersama para pemimpin musyawarah daerah. Evakuasi dilaksanakan pukul 13.00-17.30. Evakuasi akan dilanjutkan pada hari Kamis ini pukul 06.30.

”Ada 33 keluarga yang kami ungsikan ke Balaidesa Tieng. Para korban tewas yang sudah dievakuasi langsung dimakamkan,” kata Kholiq. Menurut dia, 33 keluarga diungsikan karena rumahnya rusak berat dan rawan tertimpa longsoran susulan.

Tanah yang longsor menimbun rumah korban setinggi hampir 2 meter. Lokasi longsor dipenuhi ratusan warga yang ingin menonton dan separuh akses jalan dipadati motor warga.

Ada delapan titik longsor yang terjadi di ruas jalan Dieng-Wonosobo Kilometer 19, Rabu siang. Namun, hanya satu titik yang menimbulkan korban jiwa. Setahun lalu jalan itu juga longsor. Hingga kini baru dibangun jembatan bailey dari balok kayu.

Menurut warga, bencana terjadi di tengah hujan deras. Longsor dipicu oleh ambrolnya parit di tepi jalan. Longsoran mendorong tebing di bawahnya dengan kemiringan 75 derajat. Material tanah yang longsor menimpa permukiman warga.

Lingkungan rusak

Kholiq mengatakan, kerusakan alam Dieng cukup parah karena tak ada lagi pohon pengikat air dan tanah akibat meluasnya pertanian kentang.

Tiga tahun terakhir, kata Kholiq, Pemerintah Kabupaten Wonosobo membina 16 desa di Dieng untuk meningkatkan penghijauan. ”Ada delapan desa yang aktif melaksanakan penghijauan, tetapi hasilnya belum maksimal,” katanya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Tengah Jarot Nugroho di Kota Semarang, Rabu, mengatakan, Pemprov Jateng mengirimkan bantuan ke lokasi longsor di Wonosobo. Selain bantuan logistik, Pemprov Jateng juga akan membantu Rp 4 juta untuk rumah yang roboh dan santunan Rp 5 juta bagi keluarga korban yang meninggal.

”Kami mengimbau, masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor agar waspada. Jika curah hujan di atas 50 milimeter per jam, warga yang tinggal di daerah rawan longsor sebaiknya mengungsi,” kata Jarot.

Tempat pengungsian, menurut Jarot, seharusnya tersedia di setiap desa sehingga ketika sewaktu-waktu terjadi hujan lebat, warga dapat meninggalkan rumah ke tempat lebih aman.

Daerah-daerah perbukitan pada musim hujan harus diwaspadai, terutama jika terjadi hujan sore hari hingga tengah malam.

Beberapa daerah yang rawan longsor adalah Kabupaten Brebes (Kecamatan Bantarkawung), Tegal (Kecamatan Dawuhan), Purbalingga (Kecamatan Kejobong), Cilacap (Kecamatan Majeng, Sidareja, Wanareja), Karanganyar (Kecamatan Tawangmangu), Banjarnegara (Kecamatan Sijeruk), dan Wonosobo (Kecamatan Batur). (MDN/UTI)***

Source : Kompas, Kamis, 21 Januari 2010 | 04:04 WIB