Sungai Citarum pada sepekan terakhir merendam 9.561 rumah di 27 desa/kelurahan di sembilan kecamatan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat

Warga di Perum Bintang Alam, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menyelamatkan barang-barang dari amukan banjir kiriman dari daerah aliran Sungai Citarum, Selasa (23/3). Banjir di DAS Citarum dalam sepekan terakhir dipicu naiknya permukaan air Waduk Ir H Djuanda Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, pada Minggu malam yang mencapai 108,41 meter di atas permukaan laut. (Kompas/Agus Susanto)***

BANJIR

Luapan Citarum Rendam 9.561 Rumah

KARAWANG, Lingkungan Global - Banjir akibat luapan air Sungai Citarum pada sepekan terakhir merendam 9.561 rumah di 27 desa/kelurahan di sembilan kecamatan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Banjir juga merendam 817 hektar tanaman padi usia 1-100 hari.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karawang Banuara Nadeak, Selasa (23/3), menyatakan, areal genangan sepanjang Selasa cenderung surut dibandingkan pada Minggu dan Senin. Namun, sebanyak 10.059 keluarga diperkirakan masih mengungsi karena rumahnya masih terendam air setinggi 0,5-3 meter.

Kecamatan yang terendam adalah Karawang Barat, Karawang Timur, Teluk Jambe Barat, Teluk Jambe Timur, Ciampel, Batujaya, Pakisjaya, Rengasdengklok, dan Klari.

Di Kabupaten Purwakarta, sekitar 560 keluarga di Desa Cikaobandung, Kecamatan Jatiluhur, masih mengungsi. Menurut Koordinator Posko I Cikaobandung Jamaludin, jumlah pengungsi bertambah selama 2 hari terakhir seiring naiknya genangan air.

Bantuan pangan, obat-obatan, dan relawan terus berdatangan dari pemerintah, perusahaan swasta, dan lembaga sosial.

Selasa pagi, permukaan air bendungan utama Waduk Ir H Djuanda, Jatiluhur, menurun dibandingkan dengan dua hari sebelumnya yang mencapai 108,41 meter di atas permukaan laut. Namun, debit yang menuju hilir Sungai Citarum diperkirakan masih lebih dari 600 meter kubik per detik sehingga memicu banjir di sebagian wilayah.

Seusai meninjau kondisi bendungan, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyatakan, debit air keluar dari Waduk Ir H Djuanda masih jauh dari kapasitas maksimal, 3.000 meter kubik per detik. Meski dengan debit sekarang telah memicu banjir di hilir Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, bendungan relatif aman.

Djoko menambahkan, tingginya curah hujan dan kerusakan daerah resapan di sepanjang DAS Citarum memicu naiknya debit air. Dengan adanya tiga waduk, yakni Saguling, Cirata, dan Ir H Djuanda, banjir akibat luapan air Sungai Citarum lebih terkendali.

Tanggul jebol

Banjir akibat luapan Sungai Citarum di Kabupaten Bekasi meluas. Penyebabnya, tanggul sungai ambrol sepanjang lebih dari 50 meter di Desa Pantaibakti, Kecamatan Muaragembong, Senin malam.

Sampai Selasa, lima kecamatan di Kabupaten Bekasi, Cikarang Timur, Kedungwaringin, Pebayuran, Cabangbungin, dan Muaragembong terkena dampak.

Di Muaragembong, air menggenangi Desa Pantaibakti, Pantaibahagia, Pantaisederhana, Pantaimekar, dan Jayasakti. Rumah yang dihuni 4.698 keluarga terendam. Banjir juga menenggelamkan 4.600 hektar tambak udang dan ikan serta menggenangi 1.300 hektar sawah. Tinggi banjir 0,5-1,5 meter. ”Kami sudah mendistribusikan karung pasir untuk memperkuat tanggul dan menahan limpasan air sungai ke rumah penduduk,” kata Camat Muaragembong Herman Susilo.

Di Cikarang Timur, banjir merendam tiga dusun di Desa Labansari. Di Kedungwaringin, luapan air Sungai Citarum menggenangi dua dusun di Desa Bojongsari.

Bantuan berupa bahan makanan didatangkan ke Kantor Camat Muaragembong dan pos pengungsian setempat. Selasa, Kepolisian Resor Metropolitan Kabupaten Bekasi mendistribusikan bantuan sembako kepada sejumlah korban banjir di Muaragembong. (MKN/COK/Kompas) ***

Source : Kompas, Rabu, 24 Maret 2010 | 02:48 WIB

Perbandingan ilmuwan yang terlibat dalam IPCC antara negara maju dan berkembang amat tidak seimbang

Perubahan Iklim dan Kegalauan Keilmuan

Oleh BRIGITTA ISWORO LAKSMI

Climategate. Itu isu ”terpanas” dalam perkara perubahan iklim. Sementara di berbagai belahan dunia terjadi bencana terkait iklim: cuaca serba tak menentu dan cenderung ekstrem, badai salju, dan badai pasir tak terperikan terjadi di daerah yang tak terduga, di dalam tubuh Panel Ahli Antarpemerintah mengenai Perubahan Iklim terjadi ”badai kepercayaan”. Secara keseluruhan, bahkan urusan perubahan iklim ini, mengandung berbagai ironi.

Kepercayaan pada Panel Ahli Antarpemerintah mengenai Perubahan Iklim (IPCC) terguncang keras. Guncangan awal terjadi menjelang Konferensi PBB mengenai Perubahan Iklim Pertemuan Para Pihak Ke-15 (COP-15) di Kopenhagen, Denmark, awal Desember lalu, berupa bocornya e-mail dari Unit Riset Iklim dari Universitas East Anglia, Norwich, Inggris, yang prestisius.

E-mail itu mengisyaratkan betapa IPCC berusaha menghindari upaya pihak lain untuk turut melihat data-data yang dikoleksi dari seluruh dunia. Maka, muncullah kecurigaan bahwa model iklim yang digunakan oleh IPCC selama ini cenderung berlebihan. Dan, hasil polling publik kemudian menunjukkan turunnya kepercayaan publik akan keniscayaan terjadinya proses pemanasan global.

Peristiwa itu bak ranjau yang ditanam di kebun orang. Dan ”ranjau” itu meledak tak tertahan ketika diketahui terjadi kesalahan dalam laporan IPCC pada tahun 2007: Assessment Report 4. Di sana disebutkan, lapisan es di Puncak Himalaya akan habis meleleh pada tahun 2035. Para ahli terguncang dan debat pun berlangsung berkepanjangan.

Namun, eloknya, dengan mudahnya kesalahan tersebut lantas dinyatakan sebagai ”salah cetak” (typographical error). Angka tahun yang benar adalah 2305 tetapi tercetak 2035. Itulah ironi pertama. Ironis, ketika kesalahan ketik terjadi—jika memang benar demikian—pada sebuah laporan yang akan memengaruhi lebih dari 6 miliar penduduk dunia, memengaruhi sistem politik global karena Kerangka Kerja PBB atas Konvensi mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC) beranggotakan lebih dari 190 negara!

Meminta maaf

Ketua IPCC Rajendra Pachauri pada akhir Februari lalu berusaha ”meredam” rasa tidak percaya di kalangan negara-negara anggota UNFCCC tersebut dengan hadir pada pertemuan para menteri lingkungan pada Forum 11th Special Session of the United Nations Environment Programme (UNEP) Governing Council/Global Ministerial Environment. Di sana ia berusaha meminta maaf. Hadirin pun diminta ”tutup mulut” tentang isi pertemuan tersebut. Dan, rupanya Pachauri dimaafkan... oleh PBB.

Pekan lalu, Sekjen PBB Ban Ki-moon telah mengumumkan badan baru yang bakal bertugas memeriksa cara dan prosedur IPCC dalam menyusun laporan (AR). Badan tersebut dinamai Dewan Antarakademi (Interacademy Council/IAC).

Pachauri dalam wawancara dengan jaringan televisi NDTV, India, dengan tegas menyatakan, ”Kami memiliki ribuan ilmuwan yang bekerja menyusun laporan tersebut. Mereka adalah para profesional di bidang perubahan iklim. Yang dilakukan IAC adalah mengawasi prosedur, dan bagaimana kami menjalankan prosedur itu untuk menyusun laporan. Mereka tidak campur tangan dalam soal keilmuan. Itu kompetensi IPCC.” Laporan berikutnya akan terbit sekitar tiga tahun lagi.

Ironis, ketika orang memperkarakan kompetensi IPCC dalam membuat kesimpulan dalam laporan, yang muncul justru badan pengawas untuk urusan ”salah cetak”—untuk meringkas segala jenis dan level prosedur. Ini sejalan dengan keputusan hakim yang sering menjatuhkan keputusan bebas terdakwa koruptor karena ternyata sang terdakwa hanya melakukan ”kesalahan administrasi”.

Padahal, yang riil adalah kesangsian terhadap cara kerja IPCC. Cara kerja yang kemungkinan berdampak pada interpretasi keilmuannya. Pendapat tersebut terpicu isi surat elektronik yang bocor—yang mengisyaratkan adanya sikap IPCC yang berusaha menutup-nutupi data dan proses kerja mereka. Kesangsian kelompok yang skeptis ini rupanya telah disimpan di bawah karpet. Padahal, laporan itu juga salah menyebutkan, 55 persen wilayah Belanda ada di bawah permukaan laut. Yang benar, 26 persen. Hal lain dalam laporan tersebut yang dinilai salah yaitu klaim IPCC bahwa perubahan curah hujan yang kecil pun akan memengaruhi hingga 40 persen hutan tropis Amazon dan hutan itu akan berubah menjadi padang rumput.

Ketika yang diketahui masyarakat awam adalah bencana banjir yang semakin sering, gelombang laut yang makin tinggi dan makin sering, dan badai yang semakin kerap, meja-meja perundingan di tingkat global telah menetapkan perubahan iklim masuk dalam ranah politik, ketika dia menjadi urusan PBB.

Seorang ilmuwan klimatologi Indonesia yang kini menarik diri sejak awal telah mengatakan, urusan perubahan iklim ini tidak merata secara global. Perkara ini menjadi arena lain dari dominasi negara maju. Perbandingan ilmuwan yang terlibat dalam IPCC antara negara maju dan berkembang amat tidak seimbang. Alasannya, jumlah paper dari negara berkembang di level internasional kurang memadai jumlahnya. Menurut ilmuwan tersebut, dengan demikian akan ada asumsi-asumsi dan faktor-faktor yang sesuai dengan kondisi negara-negara berkembang yang terlewat. Namun keberatan ini seakan tidak penting.

Kini, terbukanya berbagai kesalahan dalam laporan AR4 dikhawatirkan bakal mengguncang kepercayaan banyak kalangan terhadap kesahihan ilmu pengetahuan. Akibat lainnya, secara politis kegalauan keilmuan itu dikhawatirkan melemahkan komitmen negara-negara secara global dalam menghadapi ancaman dampak perubahan iklim. (Ada sejumlah kalangan ilmuwan yang skeptik, yang menyatakan, penyebab perubahan iklim yang dipicu pemanasan global tidaklah antropogenik, tidak berbanding lurus dengan konsentrasi CO. Penyebab pemanasan global adalah medan magnet matahari).

Sekjen PBB Ban Ki Moon memberikan ”kemudahan” di tengah kegalauan keilmuan tersebut. ”Kesalahan dalam laporan itu amat kecil jumlahnya”—tebal AR4 sekitar 3.000 halaman. ”Saya tidak melihat ada bukti kredibel yang menentang kesimpulan utama laporan tersebut. (Bahwa) Ancaman dampak perubahan iklim adalah nyata,” ujarnya. ***

Source : Kompas, Rabu, 17 Maret 2010 | 03:29 WIB

Indonesia akhir tahun lalu menargetkan reduksi emisi karbon dioksida 26 persen hingga tahun 2020.

PERUBAHAN IKLIM

Menyusun Neraca Karbon

Oleh YUNI IKAWATI

Indonesia akhir tahun lalu menargetkan reduksi emisi karbon dioksida 26 persen hingga tahun 2020. Berbagai upaya dilakukan untuk itu. Sedangkan untuk mengetahui tingkat pencapaiannya, dibangun sistem pemantau karbon yang kemudian dituangkan dalam neraca karbon nasional.

Langkah ini didukung Jepang dengan satelit GOSAT dan Australia yang membantu penanganan kebakaran lahan.

Target pengurangan emisi karbon yang dilontarkan Presiden RI pada pertemuan PBB tentang perubahan iklim di Kopenhagen Denmark, Desember 2009, bahkan dikatakan pencapaian dapat menjadi 41 persen bila ada dukungan internasional.

Pengurangan emisi karbon tersebut harus dicapai di sektor kehutanan (14 persen), energi (6 persen), dan pengelolaan limbah (6 persen). Selain itu, juga telah ditargetkan penurunan jumlah hotspot (titik panas) kebakaran hutan atau lahan sekitar 20 persen per tahun.

Tentang target itu, Ketua Pelaksana Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) Rachmat Witoelar, dalam Simposium Ke-4 GEOSS (Global on Earth Observation System of Systems) Asia-Pasifik, di Hotel Sanur Paradise Plaza Bali, pekan lalu, mengatakan optimistis dapat tercapai. ”Yang penting harus dijaga, jangan ada lagi kawasan hutan terutama di Kalimantan yang berubah fungsi,” tegas Rachmat.

Selama ini emisi CO di Indonesia terus menunjukkan kecenderungan meningkat. Proyeksinya dari 1,72 gigaton (Gt) pada tahun 2000 akan menjadi 2,95 Gt pada tahun 2020 dan naik jadi 3,6 Gt pada tahun 2030. Ini akan terjadi bila tak ada upaya perubahan pengelolaan karbon di berbagai sektor.

Namun dengan program terpadu, Indonesia berpotensi mengurangi emisi CO hingga 2,3 Gt pada tahun 2030 atau 4.5 persen dari yang diperlukan di tingkat global. Pengurangan itu, saran Rachmat, harus diutamakan pada sektor kehutanan karena kontribusi reduksinya bisa mencapai 50 persen atau 1,16 Gt. Lalu ditambah kawasan gambut 0,60 Gt (26 persen).

Lahan gambut dan kehutanan merupakan sumber terbesar emisi gas rumah kaca di Indonesia, mencapai 45 persen. Untuk menekan emisi tersebut, Indonesia juga harus merehabilitasi hutan dan lahan gambut yang rusak.

Ia pun melihat ada tekanan konversi kawasan hutan untuk perkebunan. Ini harus diatasi pemerintah dengan mengeluarkan larangan pembukaan hutan untuk perkebunan.

Jejaring observasi Bumi

Dalam simposium internasional yang membahas upaya pemantauan dampak perubahan iklim tersebut, Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata berpendapat untuk mengurangi emisi diperlukan penguasaan teknologi hijau dan pengembangan jejaring sistem observasi Bumi secara global.

”Pertemuan ini harus dapat memperkuat kerja sama regional untuk penelitian keragaman hayati, kehutanan, dan penelusuran sumber karbon di Asia Pasifik,” tegasnya.

Menurut mantan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Mahdi Kartasasmita, serangkaian program telah dilakukan terkait pemantauan CO, antara lain Indonesian National Carbon Accounting System (INCAS), proyek pengelolaan karbon dan satwa liar di hutan gambut Indonesia, dan pemantauan perubahan tutupan lahan menggunakan satelit ALOS PALSAR milik Jepang.

”Lapan dalam hal ini memotori upaya memantau karbon dengan mengobservasi kawasan hutan menggunakan satelit penginderaan jauh,” jelasnya. Selain dengan ALOS, pemantauan juga dilakukan dengan satelit Landsat.

Pada program observasi karbon mendatang, Jepang akan mendukung dengan satelit GOSAT yang telah diluncurkan pada 23 Januari 2009, jelas Takashi Moriyama dari Jaxa Jepang. Pada Juli hingga September tahun lalu satelit ini telah memperoleh citra kondisi CO dan gas metana (CH) di dunia, namun belum divalidasi.

Pada INCAS, jelas Mahdi, Indonesia melakukan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca, termasuk CO dengan mengatasi deforestasi dan melakukan penanaman kembali hutan serta mendorong pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

INCAS merupakan sistem terintegrasi beberapa sektor terkait termasuk dalam penyediaan data tutupan lahan, pengelolaan lahan, data iklim, dan biomassa. Semua data tersebut akan menjadi masukan dalam penyusunan neraca karbon nasional. Upaya ini telah dilakukan dengan menggalang kerja sama dengan Australia dalam hal ini IAFCP (Indonesian-Australian Forest Carbon Partnership). Pada pertama tahun ini akan diselesaikan untuk Sumatera dan Kalimantan.

Melalui badan kerja sama itu, lanjut Mahdi, dilakukan pula FRIS (Forest Resource Inventory System), KFCP (Kalimantan Forest & Climate Partnership), FWI (Fire Watch Indonesia) Monitoring Hot Spot (IndoFire) dari data satelit Terra/Aqua MODIS.

Simposium GEOSS

Pembahasan utama dalam Simposium GEOSS yang diadakan Lapan, jelas Agus Hidayat selaku Kepala Pusat Pengembangan Pemanfaatan dan Teknologi Penginderaan Jauh Lapan, selain mengenai perubahan iklim, juga membahas tentang keragaman hayati dan sumber daya air.

Simposium GEOSS ini juga berfungsi sebagai wadah negara di Asia-Pasifik untuk bertukar informasi dan pemahaman dalam menangani perubahan iklim. Hasil pertemuan tersebut nantinya akan menjadi rekomendasi untuk GEO Ministerial Summit di Beijing, China, pada November mendatang.

Pertemuan GEOSS merupakan kolaborasi internasional untuk menggali potensi pengamatan bumi guna mengatasi masalah lingkungan di dunia. Anggotanya adalah organisasi internasional dan pemerintah yang berhubungan dengan kegiatan pengamatan Bumi. Ada sembilan lingkup kegiatan GEOSS, yakni bencana alam, kesehatan, energi, iklim, air, cuaca, ekosistem, pertanian, serta keragaman hayati. ***

Source : Kompas, Rabu, 17 Maret 2010 | 03:31 WIB

Delapan Upaya Mengatasi Banjir Cekungan Bandung

Konservasi Lahan DAS Citarum Diprioritaskan

FOTO udara dari pesawat "trike" memperlihatkan rumah terendam banjir akibat luapan Sungai Citarum di Kec. Baleendah, Kab. Bandung, akhir Februari lalu. Pemprov Jabar memprioritaskan konservasi lahan di tujuh sub-Daerah Aliran Sungai Citarum hulu untuk mengatasi banjir Cekungan Bandung.* USEP USMAN NASRULLOH/"PR"

BANDUNG - Dari delapan upaya mengatasi banjir Cekungan Bandung, Pemprov Jabar memprioritaskan konservasi lahan di tujuh sub-Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum hulu. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Deny Juanda Puradimadja mengungkapkan, prioritas lainnya adalah normalisasi dan pengerukan dasar Sungai Sapan-Pananjung.

Dua upaya tahap pertama ini membutuhkan anggaran Rp 1,62 triliun, yakni konservasi (Rp 1,5 triliun) serta normalisasi dan pengerukan (Rp 125 miliar). ”Secara simultan, yang pertama adalah penghijauan rehabilitasi lahan kritis. Paralel dengan upaya itu, kita juga akan melakukan pengerukan. Itu yang utama dan harus segera,” ujarnya saat ditemui seusai mendampingi Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menerima kunjungan kerja anggota Komisi VI DPR RI di Gedung Sate, Bandung, Jumat (12/3).

Namun, kata Denny, untuk beberapa tahun ke depan lahan yang terlanda banjir masih akan tetap mengalami bencana tahunan tersebut. Kendati demikian, dua upaya awal ini diharapkan dapat mengurangi luasan rumah penduduk yang terkena banjir. ”Banjir untuk beberapa tahun ke depan masih terjadi. Target kita tahun ini adalah memproses tahap awal dan mengevaluasinya, apa yang terjadi setelah adanya upaya itu,” ungkapnya.

Menurut Deny, upaya awal akan dilakukan setelah pemerintah pusat mencairkan anggaran kebutuhan penyelesaian banjir tahunan Cekungan Bandung. Sementara untuk penghijauan, Pemprov Jabar akan menggandeng pemangku kepentingan (stakeholder) seperti TNI dan beberapa pihak lain untuk melakukan penanaman lahan kritis di kawasan hulu. ”Gerakan rehabilitasi ini harus secara simultan. Semua stakeholder menanam dan kita berbagi peran, di daerah mana dan siapa melakukan apa, tetapi leading sektornya Pemprov Jabar lewat Dinas Kehutanan (Dishut),” katanya menjelaskan.

Deny menambahkan, pemerintah pusat juga ikut serta dalam program tersebut. Sementara soal anggaran, akan sharing antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. ”Pada 2010 ini, dua upaya tersebut akan disimulasikan dan kita lihat hasilnya dalam dua tahun. Apakah wilayah yang terkena banjir itu akan berkurang. Jika bisa berkurang, sangat bagus,” ucapnya pula.

Seribu hektare

Berdasarkan catatan Deny, areal seluas seribu hektare rumah tinggal terendam dalam dua tahun terakhir. Namun, dalam dua tahun ke depan, Pemprov Jabar menargetkan mampu menurunkan areal yang terkena banjir hingga lima puluh persen. ”Itu baru target. Masih banyak tahapan dan program lainnya yang akan kita jalankan,” ujarnya.

Terkait dengan relokasi, Deny menjelaskan, tahun ini masih dalam tahap perencanaan dan konsep yang dianggap paling tepat. Akan tetapi, dipastikan ada relokasi bagi warga yang selalu menjadi korban luapan Sungai Citarum. ”Kami belum memastikan kapan, tetapi kita akan mempersiapkan relokasi sementara. Sebelum banjir datang, mereka sudah dipindahkan ke tempat sementara. Apalagi, sekarang kan ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD),” ucapnya lagi.

Hanya, kata Deny, pemprov belum memastikan di mana dan kapan akan membangun tempat relokasi sementara tersebut. Deny menandaskan, pemerintah akan menindaklanjuti proposal yang sudah diajukan Pemprov Jabar untuk mengatasi persoalan banjir Cekungan Bandung. ”Bulan April akan dibuat proposal bersama, dikoordinasikan ke Menkokesra, Menteri PU, Pertanian, dan Pemprov Jabar untuk nantinya dipresentasikan di hadapan presiden. Selanjutnya, presiden yang akan memutuskan,” ujar Deny. (A-132)***

Source : Pikiran Rakyat, Senin, 15 Maret 2010

EKOLOGI TUMBUHAN ASLI : Menilik Manfaat Sebelum Kepunahan

Pengembangbiakan jenis beringin Ficus benjamina di Kebun Raya Purwodadi, Pasuruan, Jawa Timur, Kamis (25/2). Jenis ini paling populer untuk ditanam sebagai tanaman peneduh. (Kompas/Nawa Tunggal)***

EKOLOGI TUMBUHAN ASLI

Menilik Manfaat Sebelum Kepunahan

Oleh NAWA TUNGGAL

Hakikat suatu ekosistem adalah keberagaman yang menciptakan keanekaragaman hayati dalam suatu keseimbangan. Itu telah terbukti sejak lama. Dan, kini sebuah penelitian ilmiah lebih jauh lagi, menetapkan indeks nilai penting tumbuhan dalam suatu ekosistem yang sangat berguna untuk menjaga kelestariannya.

Soejono, seorang periset di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi, Pasuruan, Jawa Timur, Kamis (25/2) lalu, menunjukkan hasil riset dari 11 ekosistem sumber air dataran rendah. Lokasinya tak jauh dari Kebun Raya Purwodadi, di ketinggian tidak lebih dari 300 meter di atas permukaan laut (dpl).

Soejono mengidentifikasi 72 jenis tumbuhan dari ekosistem sumber air dan Indeks Nilai Penting (INP) tertinggi diraih Ficus racemosa. Ini masih tergolong jenis pohon beringin yang disebut dengan istilah lokal sebagai tanaman elo atau loh.

”Ficus racemosa memiliki Indeks Nilai Penting tertinggi sampai 29,456 persen,” katanya.

Keistimewaan hasil riset Soejono, dia menemukan kelas beringin dominan pada ekosistem yang masih tergolong asli, atau relatif sedikit terpengaruh intervensi penanaman oleh manusia.

Urutan lima besar INP tumbuhan berturut-turut Ceiba pentandra (L) Gaertn (randu hijau/23,695 persen), Artocarpus elasticus Reinw ex Blume (bendo/18,105 persen), Swietenia macrophylla King (mahoni/16,884 persen), dan Ficus virens W Aiton (beringin iprik/16,870 persen).

”Jenis randu hijau dan mahoni diduga bukan jenis tumbuhan asli. Ini kemungkinan hasil penanaman oleh manusia,” kata Soejono.

Dari 72 jenis tumbuhan, Soejono memastikan ada 11 jenis beringin yang dipastikan sebagai tanaman asli atau penanamannya tanpa intervensi manusia. Jenis beringin lainnya itu meliputi Ficus septica Burm f, Ficus benjamina L, Ficus variegata Blume, Ficus drupacea Thunb, Ficus hispida, Ficus callosa Willd, Ficus sp, Ficus calophylla Bl, dan Ficus ampelas Burm f.

”Dari situlah terlihat, berbagai jenis tanaman beringin sebagai tanaman asli yang selama ini mampu mengonservasi sumber-sumber air dataran rendah, khususnya di wilayah Pasuruan, Jawa Timur,” kata Soejono.

Ficus benjamina adalah salah satu jenis beringin yang paling populer hingga saat ini. Jenis pohon ini banyak ditanam di alun-alun sebagai tanaman peneduh.

Menurut Soejono, dari identifikasi ficus ditemukan, di seluruh dunia terdapat 735 jenis dan di Pulau Jawa sekitar 72 jenis.

Konservasi

Ekologi tumbuhan asli dan keanekaragaman hayatinya kini tengah diuji dengan program penanaman satu miliar pohon selama tahun 2010. Program konservasi dengan keanekaragaman hayati tak tersentuh karena yang diutamakan untuk ditanam adalah jenis trembesi atau ki hujan, seperti dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

”Trembesi memang terkenal bagus untuk penghijauan. Tetapi, kalau dilakukan secara massal dan menyeluruh, itu akan berdampak bagi ekosistem yang hanya bisa diketahui pada periode lima puluhan tahun ke depan,” kata Soejono.

Dia tidak menampik upaya penghijauan dengan trembesi. Tetapi, Soejono punya konsep lain dengan dasar riset ekologi tumbuhan asli.

Intinya, penghijauan semestinya meniru sifat alam. Penghijauan semestinya meniru hakikat keanekaragaman. Untuk menentukan jenis pohon yang akan ditanam, tinggal menyesuaikan jenis-jenis pohon yang sudah ada atau pernah tumbuh di lokasi setempat.

Pencanangan penanaman satu miliar pohon dengan mengutamakan trembesi (Albizia saman, yang dulunya dikenal dengan nama latin Samanea saman) oleh Presiden Yudhoyono bisa jadi karena keinginan untuk mengundang simpati dunia internasional terhadap Indonesia yang ingin meraih target penurunan emisi 26 persen pada 2020—dari emisi yang terjadi jika tidak ada upaya apa pun.

Pilihan trembesi itu didasarkan pada hasil penelitian Endes N Dahlan dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Menurut Endes, trembesi memiliki daya rosot atau daya serap terhadap karbon dioksida yang tertinggi, yaitu 28,5 ton per tahun.

Kepala UPT Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi Pasuruan Solikin mengatakan, nilai paling penting suatu upaya konservasi adalah menjaga keberlanjutan sebuah ekosistem. Mengenali ragam jenis dan manfaat tumbuhan asli seharusnya justru menjadi yang terpenting.

Di Indonesia terdapat 30.000 jenis tumbuhan, tetapi hanya 5-7 persen yang sudah diteliti dan diketahui potensi kegunaannya. ”Pohon buah-buahan lokal yang saya teliti saja baru 42 jenis. Padahal, keanekaragaman buah lokal yang dapat dimakan di Indonesia ada sekitar 400 jenis,” ujarnya.

Baik Soejono maupun Solikin berharap, momentum penanaman satu miliar pohon hendaknya melibatkan penanaman tumbuhan asli demi keanekaragaman. Apa yang dia lakukan saat ini adalah ibarat menilik manfaat tumbuhan asli sebelum menjelang kepunahannya.

Belum ada kebijakan pemerintah yang secara serius mengembangkan jenis-jenis tanaman asli.

Penyebaran bibit

Solikin mengatakan, dalam keterbatasan menjalankan fungsi conserve, study, and use (melestarikan, studi, dan pemanfaatan), Kebun Raya Purwodadi hingga kini masih memprioritaskan penyebaran bibit tumbuhan asli langsung kepada masyarakat.

Berbagai jenis tumbuhan terutama untuk jenis-jenis langka, meskipun masih dalam jumlah yang tidak terlampau masif telah dibagi-bagikan kepada masyarakat luas.

Berbagai jenis beringin disebar dengan tujuan mengonservasi ekosistem. Seperti pada 13 Januari 2010 telah diserahkan 200 bibit Ficus benjamina dan 200 bibit Ficus racemosa kepada Paguyuban Grojokan Sewu, Pecalukan, Prigen, Jawa Timur.

Berbagai jenis tanaman buah lokal juga turut disebarkan. Pada 13 Januari 2010, Kebun Raya Purwodadi juga membagikan kepada pengelola lingkungan SMA Negeri 1 Grati, Pasuruan, antara lain Syzygium cumini (juwet, 5 pohon), Protium javanicum (trenggulum, 2 pohon), Antidesma bunius (wuni, 10 pohon), Diospryrus blancoi (bisbul atau buah mentega, 5 pohon), Baccaurea dulcis (kemundung, 2 pohon), dan sebagainya. Deretan nama buah lokal yang sudah asing bagi telinga kita. ***

Source : Kompas, Selasa, 9 Maret 2010 | 02:46 WIB

Proyek Bribin II : Teknologi Hidrologi dari Bribin untuk Gunung Kidul

HIDROLOGI

Dari Bribin untuk Gunung Kidul

Oleh MAWAR KUSUMA/GESIT ARIYANTO

Beberapa kali pergi-pulang menempuh perjalanan panjang Jerman-Indonesia, sejak tahun 2002, Guru Besar Institut Teknologi Karlsruhe, Jerman, Franz Nestmann, akhirnya puas dengan pencapaian Proyek Bribin II di Gunung Kidul, DI Yogyakarta.

Nestmann, tokoh penting pelaksanaan proyek itu, pantas puas karena debit air 80 liter per detik dari bendungan goa bawah tanah pegunungan karst sukses dipompa sekitar 250 meter. Hari ini, Kamis (12/3), proyek itu diresmikan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto.

Dua pekan sebelumnya, sejumlah pekerja teknis proyek Bribin II masih dilanda kerepotan. Langit-langit bendungan bawah tanah, tempat platform pompa dan turbin dipasang—sejajar dengan bendungan, masih meneteskan air akibat porositas karst. Lantai platform pun selalu basah. Lift yang menghubungkan permukaan dengan goa bawah tanah (104 meter) seperti tak pernah beristirahat.

Ahli teknologi informasi dari Jerman juga sibuk mengawasi pemasangan alat pemantau waktu langsung (realtime) pada antena bangunan yang akan memudahkan peneliti KIT memantau perkembangan Bribin II setiap detiknya. Yang lain, sibuk memantau fungsi kelistrikan bendungan.

”Sekarang semua sudah beres. Tetesan air sudah berkurang signifikan, meskipun tidak mungkin hilang seluruhnya,” kata perwakilan KIT di Bribin, Solichin, Rabu (10/3). Ketinggian air bendungan mendekati maksimal untuk mencapai debit 80 liter per detik.

Perkembangan itulah yang Senin (8/3) lalu membuat wajah Nestmann berseri-seri. Ia memaparkan proyek Bribin II pada Konferensi Internasional Pengembangan Air Baku di Daerah Karst di Yogyakarta. Belum lagi teruji keberlangsungannya dalam jangka panjang, ia sudah memaparkan rencana serupa di Goa Seropan, dua kilometer dari Bribin.

Ide proyek Bribin II melibatkan Sultan Hamengku Buwono X, yang tahun 1998 menantang Nestmann ketika memaparkan rencana penelitian pertamanya di kawasan karst Gunung Kidul. Sultan mendorong pemecahan kelangkaan air bersih yang berlangsung beberapa generasi. Padahal, kawasan karst dikenal kaya sumber air bersih di sungai-sungai bawah tanahnya.

Melalui proyek Bribin I, tahun 1984, sempat tumbuh asa menyusul sukses mengangkat air ke permukaan. Hanya saja, proses itu mahal karena menggunakan generator solar yang setiap jamnya mengonsumsi 200 liter solar. Menggunakan pompa listrik dari PLN, biayanya Rp 265 juta per tahun.

Pada proyek Bribin II, di luar biaya 3,2 juta euro untuk pengadaan lift, pipa, turbin, pompa, dan pembangunan bendungan bawah tanah, ongkos memompa air nol rupiah. Air dipompa memanfaatkan turbin bertenaga listrik mikrohidro. ”Kami masih butuh BBM untuk operasional lift,” kata Solichin.

Oleh karena itulah Menteri PU Djoko Kirmanto menilai proyek tersebut memiliki nilai lebih. Teknologi pengangkatan air dari perut bumi telah banyak dikenal. Namun, mengangkat air dengan ongkos rendah merupakan hal baru.

”Teknologi ini layak diadopsi daerah lain,” kata Djoko seusai konferensi dua hari lalu.

Teknologi bekerja

Prinsip kerja Proyek Bribin II terbilang sederhana. Air dipompa melewati pipa setinggi 104 meter. Pompa beroperasi dengan penggerak turbin listrik mikrohidro. Daya listrik sebesar 200 kilowatt sebatas untuk mencukupi kebutuhan proyek, seperti lampu penerangan bawah tanah dan kantor.

Proyek Bribin II mulai diuji coba tahun 2009. Pembangunannya sempat terhenti dua tahun akibat gempa bumi tahun 2006.

Saat itu, sungai bawah tanah belum dibendung. Baru dibangun platform berukuran 8 x 8 meter yang selesai dibangun tahun 2005. Kini, lima pompa ditanam di bendungan Goa Bribin. Satu pipa dipasang untuk mengangkat air ke permukaan melalui lubang lift.

Di permukaan tanah, air didorong melalui pipa berdiameter 20 sentimeter (cm) sepanjang sekitar tiga kilometer menuju penampungan (reservoir) berkapasitas 1.000 meter kubik di atas bukit setinggi 144 meter. Tepatnya di Dusun Kanigoro, Dadapayu, Kecamatan Semanu. Air itu cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga 80.000 jiwa.

Oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), tampungan air dialirkan melalui pipa ke rumah-rumah penduduk hingga jangkauan 30 kilometer. Fakta itu disambut gembira. Kelangkaan air yang menjadi momok rutin perlahan tersingkir. Namun, masih menunggu bukti kondisi suplai air pada musim kemarau.

Djoko Kirmanto, secara khusus, mengingatkan pentingnya menjaga keberlanjutan Bribin II. Tidak hanya aspek pemeliharaan teknis, tetapi juga memastikan suplai air. Caranya, pemda dan masyarakat di kawasan hulu harus menjaga kelestarian lingkungan.

Djoko juga berharap agar Bribin II menginspirasi banyak perguruan tinggi dan peneliti. Bribin sudah membuka akses bagi penelitian lanjutan. Penelitian-penelitian itulah yang diharapkan menyejahterakan warga di kawasan karst, yang selama ini identik dengan kekeringan dan kemiskinan.

Di sana, ilmu pengetahuan dan teknologi ditantang berperan nyata menjadi solusi masalah, sekaligus menyejahterakan warga. Hari ini (Kamis, 11/3), Proyek Bribin II dialihkelolakan dari Jerman, yang disokong Kementerian Pendidikan dan Penelitian Jerman, kepada Pemerintah Indonesia.

Sejauh ini, iptek telah memberikan harapan dan kepuasan banyak pihak di Gunung Kidul. Bagaimana kelanjutannya, seperti dikatakan Nestmann, tinggal bagaimana kiprah Pemerintah Indonesia pasca-pengalihan pengelolaan. ***

Sumber : Kompas, Kamis, 11 Maret 2010 | 03:48 WIB

Tambang Tertutup di Hutan Lindung

KEHUTANAN

Tambang Tertutup di Hutan Lindung

JAKARTA - Pemerintah mengeluarkan ketentuan baru berupa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan. Peraturan pemerintah itu itu, antara lain mengatur ketentuan tambang bawah tanah atau pola tertutup yang diperbolehkan di kawasan hutan lindung.

”Semestinya, yang dibutuhkan sekarang adalah ketentuan melarang pengeluaran izin tambang karena sudah terlampau banyak. Untuk mengawasi operasional tambang terbuka saja pemerintah kewalahan, apalagi dengan tambang bawah tanah yang tertutup,” kata Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Siti Maemunah, ketika dihubungi dari Jakarta, Rabu (10/3).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 1 Februari 2010. Di dalam Pasal 5 Ayat 1b, diatur pola tambang bawah tanah di hutan lindung dilarang karena mengakibatkan turunnya permukaan tanah, mengubah fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, dan terjadinya kerusakan akuiver air tanah.

Pada ayat berikutnya ditetapkan, ketentuan lebih lanjut mengenai penambangan bawah tanah di hutan lindung diatur dengan peraturan presiden.

Maemunah menyebutkan, daftar antrean pengajuan izin tambang masih tinggi. Di wilayah pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan, saat ini sedikitnya terdapat 299 permintaan perizinan yang masih menunggu.

”Perubahan fungsi lahan pangan menjadi lahan tambang telah terjadi di wilayah Kalimantan Timur,” ujar Maemunah.

Saat hal itu, menurut dia, perubahan fungsi lahan pangan menjadi tambang di Kalimantan Timur mencapai 12.000 hektar per tahun.

Masyarakat yang semula mengelola lahan pangan menjadi bergantung dengan menjalani sektor perekonomian informal, seperti berjualan.

Pemutihan

Secara terpisah, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan Tachrir Fathoni mengemukakan, dalam proses revisi tata ruang saat ini tidak dimungkinkan adanya ”pemutihan”. Pemutihan berkonotasi sudah ada pelanggaran sebelumnya, kemudian menjadi dilegalkan.

”Pemutihan berbeda dengan perubahan peruntukan yang berdampak penting dan tidak ada pelanggaran sebelumnya,” kata Tachrir.

Berdasarkan Statistik Kehutanan Tahun 2009, pemerintah saat ini mencadangkan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 22.795.961 hektar. Sementara luas hutan produksi tetap mencapai 36.649.918,43 hektar.

Data hutan lindung mencapai 31.604.032,02 hektar, sedangkan untuk hutan konservasi terbagi menjadi Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam mencapai 23.304.017,57 hektar. Disebutkan pula hutan buru yang masih mencapai luas 233.814,90 hektar.

Tachrir meluruskan, sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, perubahan peruntukan kawasan hutan yang memiliki dampak penting atas persetujuan DPR. Hal ini berbeda dengan pemutihan.

Maemunah mengatakan, pemerintah saat ini masih menutup mata terhadap pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan, terutama untuk tambang. Pemerintah tidak pernah mengawasi operasional tambang dan hanya bertindak setelah ada laporan dari masyarakat.

”Pemerintah hanya memandang perizinan itu menjadi bisnis baru. Tetapi, pemerintah tidak mampu mengawasi jalannya usaha tambang yang diizinkan sebagai usaha ekonomi berkelanjutan,” kata Maemunah. (NAW)***

Source : Kompas, Kamis, 11 Maret 2010 | 03:31 WIB

Pahami Tanah yang Rawan Longsor

BENCANA LONGSOR

Tanah Perlu Dipahami

Oleh YUNI IKAWATI

Tanah longsor merupakan proses alami sejak daratan bumi muncul. Namun, melonjaknya populasi manusia dengan berbagai aktivitasnya telah mengakibatkan fenomena alam ini berujung bencana. Guna meredamnya, perlu berbagai upaya, seperti pemetaan kerentanan dan pemasangan sistem peringatan dini.

Tanah longsor secara alami muncul di sejumlah tempat di Indonesia, terutama di lereng yang berhadapan dengan zona subduksi lempeng. Fenomena geologi ini diawali dengan desakan lempeng samudra terhadap lempeng samudra sehingga mengakibatkan batuan terangkat ke permukaan bumi. Batuan ini lalu mengalami pelapukan akibat pemanasan matahari dan guyuran hujan.

Di Indonesia ada 154 kabupaten atau kota yang berisiko longsor. Proses kejadian longsor secara alami di kawasan dengan jenis tanah dan lapisan yang labil umumnya dipicu oleh kejadian gempa. Kerentanannya meningkat dengan adanya aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan. Ada beberapa kegiatan penduduk yang mengundang bencana itu, seperti pembukaan hutan di kawasan perbukitan, bahkan kemudian menjadikannya daerah yang terbuka itu untuk perkebunan dan permukiman.

Bencana tanah longsor pada masa mendatang memang akan semakin meningkat bukan hanya karena antropogenik, melainkan juga karena perubahan pola hujan akibat perubahan iklim. Dampak negatif yang ditimbulkan berupa korban jiwa dan harta juga terus meningkat. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir bencana longsor telah menyebabkan sekitar 1.000 orang meninggal.

Kasus Ciwidey

Kerugian juga timbul akibat kasus yang paling akhir terjadi di perkebunan teh, Kampung Dewata, Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (23/2), yang menewaskan 33 orang dan menimbun 11 orang lainnya. Bencana ini juga memaksa 200 orang mengungsi dan menimbulkan kerugian material minimal Rp 5 miliar.

Kejadian tanah longsor di wilayah selatan Kabupaten Bandung itu terjadi relatif tidak lama setelah bencana serupa di Tasikmalaya yang dipicu gempa tektonik. Hal ini terkait dengan jenis tanah di kawasan selatan Jawa Barat itu.

Berdasarkan laporan Tim Mitigasi Bencana Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang melakukan peninjauan ke lokasi hingga Minggu (28/2), Kepala Bidang Teknologi Mitigasi Bencana BPPT Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, secara umum daerah Kabupaten Bandung berupa perbukitan bergelombang: agak terjal hingga terjal. Lokasi longsor berada di ketinggian 1.500 meter-1.700 meter di atas permukaan laut. Kelerengan lahannya sedang hingga sangat curam, di atas 40 persen. Lapisan tanah di perbukitan tergolong tebal, terbentuk dari pelapukan batuan dan mengandung pasir yang rapuh.

Berdasarkan peta prakiraan potensi terjadi gerakan tanah pada Februari 2010 di Jawa Barat yang dikeluarkan Badan Geologi, Pusat Vulkanologi, dan Mitigasi Bencana Geologi, daerah bencana ini terletak di zona potensi terjadi gerakan tanah tingkat menengah sampai tinggi. Artinya, daerah ini dapat mengalami gerakan tanah jika curah hujan di atas normal, terutama di daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, dan tebing jalan.

Di daerah bencana tersebut, tutupan lahannya berupa hutan primer, hutan sekunder, dan perkebunan teh. ”Permukiman yang dihuni oleh karyawan perkebunan teh berada di lembah perbukitan yang sangat rawan longsor,” kata Sutopo. Tanah longsor terjadi karena akumulasi beberapa faktor, yaitu curah hujan, jenis batuan, dan kemiringan lereng yang terjal.

Curah hujan pada 1 hingga 23 Februari tercatat sebesar 960 mm atau 480 persen dari rata-rata normal bulan Februari di daerah itu yang sekitar 200 mm per bulan. Curah hujan yang besar ini telah menimbulkan beban bagi batuan yang kondisinya sudah rapuh karena mengalami pelapukan dan berada di lereng yang curam.

Mata air yang muncul di mahkota longsor makin mempercepat proses kejenuhan dan menurunkan kestabilan tanah sehingga terjadi longsor. Mahkota longsor berasal dari lereng bukit dengan kemiringan curam 70 hingga di atas 100 persen. Tanah yang longsor berupa hutan sekunder dan perkebunan teh. Material longsoran berupa bahan rombakan di tebing, mengalir melalui celah bukit, berbelok ke arah permukiman penduduk.

Mitigasi bencana

Berdasarkan temuan di lapangan, Direktur Pusat Teknologi Sumber Daya Lahan Wilayah dan Mitigasi Bencana BPPT Ridwan Djamaluddin mengatakan, perlu upaya mitigasi bencana yang menyeluruh dengan menata sejumlah hal. ”Pengurangan risiko dan mitigasi bencana hendaknya jangan hanya menjadi urusan pemerintah pusat, tetapi ditangani juga oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota,” ujarnya.

Penanggulangan bencana harus dilakukan sedini mungkin dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain dengan mengoperasikan sistem pemantau curah hujan dan sistem peringatan dini longsor yang berhasil diuji coba.

Data curah hujan menjadi masukan dalam pembuatan peta kerentanan longsor yang dinamis dengan skala lebih detail. Dalam penyusunan peta, menurut Ridwan, pemerintah kabupaten perlu memiliki peta kerentanan tanah longsor berskala 1:50.000. Peta kerentanan tanah yang ada masih dalam skala provinsi.

Berdasarkan peta, disusunlah zonasi mikropermukiman di daerah yang lebih aman dengan sistem cluster di sejumlah lokasi. Pemilihan lokasi berdasarkan analisis risiko bencana dan tata ruang detail. Dalam hal ini pemerintah daerah setempat perlu mengevaluasi risiko bencana longsor terhadap adanya permukiman di selatan Jawa Barat.

Pembuatan peta skala lokal ini harus mengacu pada peta dasar serta mengacu pada jenis batuan serta dan guna lahan. Untuk itu, perlu dilakukan survei lapisan bebatuan penyusun lereng di kawasan perbukitan. Penyusunan peta skala lokal ini harus diperkuat dengan peraturan pemerintah daerah tentang mitigasi bencana.

Sementara itu, pada daerah perbukitan, harus ditanami pepohonan jenis kayu yang perakarannya dalam, yang bisa menjangkau bebatuan dalam sehingga dapat mencegah longsor.

Selain itu, perlu ada zonasi penyangga skala mikro yang memisahkan kawasan kelerengan tinggi dengan kawasan budidaya di bawahnya. Selain itu, di daerah itu perlu ditanami pepohonan berbatang kokoh dengan jarak rapat dan membentuk ”sabuk hijau” yang tebal atau berlapis.

Jenis vegetasi yang perlu ditanam di lembah adalah jenis tanaman lokal yang tumbuh baik di daerah itu. Menurut Sutopo, jenis pohon yang dapat ditanam antara lain puspa (Schima walichii), rasamala (Altingia excelsa), huru (Litsia chinensis), surian (Toona sureni merr), bambu manggong (Gigantochloa manggong), dan kayu baros (Manglietia glauca BI).

Lahan dengan kelerengan di atas 40 persen harus dipertahankan sebagai kawasan perlindungan yang ekosistem hutan alam dengan kerapatan pohon yang tinggi.

Upaya mitigasi tanah longsor di daerah hendaknya juga melibatkan perusahaan perkebunan disertai dengan upaya pemberdayaan masyarakat setempat.***

Source : Kompas, Selasa, 2 Maret 2010 | 04:44 WIB