Gratis ! Garap Lahan Tumpangsari, Tapi Urusi Hutan Kayu Putih

Gerakan Peningkatan Produksi Hutan Kayu Putih

H. Budi Shohibudin. (Foto : Satim)***

HIMBAUAN BAGI PENGGARAP LAHAN TUMPANGSARI

Masyarakat Wajib Menanam, Memelihara, dan Menjaga

Hutan Kayu Putih

INDRAMAYU, Lingkungan Global – Penurunan produksi minyak kayu putih, salah satunya dipicu oleh kurangnya kesadaran masyarakat di sekitar hutan produksi kayu putih, khususnya yang diberikan hak garapan yang bertema “tumpang sari” yang berada di wilayah Administratur Kesatuan Pemangku hutan (KPH) Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Apalagi untuk tahun 2010 ini, ada kemungkinan produksi minyak kayu putih mengalami penurunan lagi.

“Faktor penyebabnya, karena warga yang diberikan hak garapan tanah milik Perum perhutani untuk tumpangsari belum optimal dalam menanam, memelihara, dan mejaga hutan kayu putih. Himbauan kami, masyarakat di sekitar hutan wajib menanam, memelihara, dan mejaga hutan kayu putih. Ini untuk mendongkrak produksi minyak kayu putih, sebagai produksi andalan Perum Perhutani KPH Indramayu,” kata H. Budi Shohibudin, Administratur Perum Perhutani KPH Indramayu, Selasa (2/2), di kantornya.

Untuk mendongkrak produksi minyak kayu putih dengan tetap mempertahankan hutan kayu putih dan sejumlah hutan yang ada di sekitarnya, pihak Perum Perhutani KPH Indramayu mengeluarkan kebijakan pembebasan dari segala pungutan retribusi sewa garapan kepada para penggarap lahan tumpangsari yang ada di kawasan hutan kayu putih di bawah pangkuan KPH Indramayu.

“Kebijakan itu sebagai salah satu jurus yang diharapkan mampu meningkatkan produksi minyak kayu putih. Sebagai konsekuensinya, para penggarap lahan tumpangsari wajib menanam, memelihara, dan menjaga keberadaan hutan kayu putih. Jangan sampai dibakar, diterlantarkan, atau dijarah. Sanksi hukumnya akan tegas bagi para pelanggarnya. Termasuk untuk “menyikat” habis para oknum yang memperjualbelikan lahan garapan tumpangsari,” tandas Budi Shohibudin didampingi Heri Sudrajat, Humas dan Agraria Perhutani KPH Indramayu.

Data yang diperoleh dari pihak Perhutani KPH Indramayu, Selasa (2/2), menyebutkan, target produksi daun kayu putih pada tahun 2009 tercantum 17.235.432 kg, namun realisasinya hanya mampu menembus angka 7.658.908 kg atau sekitar 7,7 ton. Sehingga tahun 2010, Perhutani KPH Indramayu menurunkan proyeksi produksi daun kayu putihnya 11,4 ton.

“Penurunan target tersebut, karena warga penggarap lahan tumpangsari masih diharuskan menanam hutan kayu putih di jalur bebas tanaman kayu putih yang melintasi lahan garapan mereka. Selain itu, warga penggarap juga diwajibkan untuk mematuhi segala aturan yang digariskan oleh peraturan dan perundang-undangan tentang kehutanan. Bagi para pelanggarnya, harus menanggung risiko hukum,” ujar Budi yang mengaku tengah sibuk memantau kawasan hutan kayu putih di wilayah kerjanya. (Satim)***

Masyarakat Diwajibkan Memelihara dan Menjaga Hutan Kayu Putih

Problem Sosial Melatari Perusakan Pohon Kayu Putih di Kawasan Perum Perhutani KPH Indramayu, Provinsi Jawa Barat

Produksi Daun Kayu Putih Perum Perhutani KPH Indramayu Mengalami Kenaikan Mencapai 52 Ton

Produksi Naik 20 Persen

Perbaikan Kualitas Daun Dongkrak Produksi Kayu Putih

INDRAMAYU, Lingkungan Global - Volume produksi biang (sari) minyak kayu putih oleh Perum Perhutani Indramayu dipastikan meningkat hingga 20 persen tahun ini ketimbang 2008. Peningkatan itu berkat perbaikan kualitas dan kuantitas daun kayu putih.

Hingga pekan pertama November 2009, produksi biang minyak kayu putih di tiga pabrik yang dikelola Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Indramayu mencapai 52 ton. Padahal, pada periode Januari-Oktober 2008, produksi hanya berkisar 40 ton, dan hingga akhir 2008 hanya 48,2 ton.

Menurut kepala pabrik Iwan Kurma, sampai akhir tahun ini, dipastikan produksi biang minyak kayu putih bisa mencapai 60 ton. Optimisme itu sesuai volume rata-rata produksi yang berkisar 1,5 ton per hari, November ini. "Tahun ini kenaikan produksinya signifikan, sampai 20 persen dibandingkan tahun lalu," ujar Iwan, Kamis (12/11).

Administratur Perum Perhutani KPH Indramayu Budi Shohibudin menambahkan, perbaikan kualitas dan kuantitas daun kayu putih berperan besar dalam peningkatan produksi. Menurut Budi, daun kayu putih tahun ini jauh lebih matang sehingga bisa menghasilkan biang minyak dengan kualitas optimal.

Selain faktor kualitas, jumlah pasokan daun kayu putih ke pabrik juga meningkat tahun ini. Hingga Oktober 2009, pasokan daun mencapai 6.907 ton, jauh lebih banyak daripada periode yang sama tahun lalu, yang hanya berkisar 5.500 ton.

Rendemen biang minyak kayu putih tahun ini pun lebih baik daripada 2008, yaitu dari 0,73 persen (2008) menjadi 0,78 persen (1 ton daun kayu putih menghasilkan 7,8 kilogram biang minyak). Makin tinggi rendemen, biang minyak kayu putih yang dihasilkan akan lebih banyak. "Rendemen itu dipengaruhi umur daun, kualitas pengolahan, dan efisiensi mesin penyulingannya," kata Budi.

Soal efisiensi mesin, diakui bahwa mesin di ketiga pabrik penyulingan daun kayu putih sudah tua dan perlu diremajakan. Sebab, peningkatan produksi per tahun yang di atas 60 ton mensyaratkan mesin penyulingan berusia muda agar mampu meningkatkan rendemen dan tidak boros. Terlebih, ketika pergantian musim, November-Desember, rendemen cenderung turun sampai 0,65 persen.

Masalah sosial

Luas lahan tanaman kayu putih di wilayah KPH Indramayu mencapai 10.200 hektar, yang ditanami dengan sistem tumpang sari. Di sela-sela tanaman itu, warga di sekitar hutan menanam padi. Rata-rata, jika tidak terjadi gangguan, 1 hektar lahan yang terdapat 1.600-an pohon kayu putih tua mampu menghasilkan 4,9 ton daun.

Namun, produktivitas masing-masing lahan tidak sama. Sebab, sering terjadi perusakan pohon, yang disengaja ataupun tidak, oleh petani yang pengolah lahan tumpang sari. Perebutan lahan garapan tumpang sari antar kelompok petani, hingga jual beli lahan tumpang sari oleh oknum petani, adalah problem sosial yang melatari perusakan pohon kayu putih.

Masyarakat belum paham, kayu putih bisa menjadi komoditas unggulan baru Indramayu. "Jika produktivitas lahan bagus, ada bagi hasil yang akan diberikan Perhutani kepada petani. Tapi, kebanyakan petani tak sabar dan suka cuek sehingga pohon kayu putih mati atau rusak terbakar," ujar Budi. (THT/Kompas)***

Source : Kompas, Jumat, 13 November 2009 | 11:11 WIB

Sichuan Kembali Diguncang Gempa

GEMPA “PARAH” GUNCANG CHINA - Seorang wanita berdiri di depan reruntuhan rumahnya di Suining di provinsi barat daya China, Sichuan, Minggu (31/1). Gempa berkekuatan sedang, 5,0 skala Richter, mengguncang wilayah yang tahun lalu diruntuhkan gempa dahsyat 8,0 skala Richter itu. Kali ini tercatat satu orang tewas. (Foto: AFP)***

Sichuan Kembali Diguncang Gempa

BEIJING, Minggu - Belum lekang dari ingatan, setelah dilanda gempa dahsyat pada Mei 2008, Sichuan di barat daya China, Minggu (31/1), kembali diguncang gempa. Meski gempa kali ini hanya berkekuatan sedang, 5,0 skala Richter, dan hanya merenggut nyawa satu orang, gempa ini sudah cukup membuat sejumlah rumah porak poranda.

Lebih dari 100 rumah runtuh akibat gempa dengan titik episentrum di pertengahan antara Chongqing dan Chengdu. Kerusakan terparah terjadi di tiga desa di Moxi, dekat kota Suining di timur Sichuan, menurut Administrasi Gempa Provinsi Sichuan, Minggu.

Di pedesaan Tongnan, tetangga Suining, dilaporkan, sekitar 4.700 rumah rusak. Otoritas Chongqing di provinsi barat China telah menyediakan sekitar 40 tenda untuk para pengungsi.

Wilayah Suining, yang berpenduduk sekitar 3,8 juta, memang rawan gempa dan terekam sudah mengalami tiga kali gempa ringan dalam 20 tahun terakhir.

Memang gempa kali ini tak sedahsyat tahun lalu ketika sekitar 150 km di timur Chengdu, ibu kota Sichuan, dilanda gempa berkekuatan 8,0 skala Richter pada 12 Mei 2008. Tercatat lebih dari 87.000 jiwa dinyatakan tewas atau hilang. Dan, sekurang-kurangnya 5 juta orang lainnya kehilangan tempat tinggal akibat gempa dahsyat tahun lalu itu.

Bahkan, saat ini, Sichuan sebenarnya tengah bebenah, membangun kembali wilayahnya dari keruntuhan akibat gempa dahsyat tahun lalu.

Menurut media China, pekan lalu, otoritas setempat diharapkan menyelesaikan 90 persen upaya rekonstruksi akibat gempa. Dan, toh belum rampung, kini sudah dilanda gempa lagi walau tak sedahsyat tahun lalu. (AP/AFP/Reuters/sha)***

Source : Kompas, Senin, 1 Februari 2010 | 04:18 WIB

Berubah Fungsinya Lahan Blok Lokapurna seluas 560 hektar di Kawasan Gunung Salak Endah di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor

Lahan Lokapurna untuk Pertanian

BOGOR, Lingkungan Global - Lahan Blok Lokapurna seluas 560 hektar di Kawasan Gunung Salak Endah di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, adalah lahan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Di lahan tersebut kini berdiri aneka fasilitas pariwisata, rumah mewah, dan vila milik perseorangan atau instansi pemerintah/sipil. Walau dikelola pihak kedua, lahan itu hanya untuk usaha pertanian.

Terkait masalah ”penyerobotan” lahan taman nasional itu, tahun 1994 Menteri Kehutanan mengambil beberapa kebijakan, termasuk membentuk tim teknis, untuk mengkaji permasalahan tersebut. Namun, sampai akhir masa tugas tim Desember 2009, hasil kajian tim itu belum selesai.

”Seminggu lagi kami menyelesaikan laporan hasil kajian atas lahan Blok Lokapurna itu. Di sana banyak vila. Kami tidak tahu siapa pemiliknya,” kata Wiratno, Kepala Subdirektorat Pemolaan Kawasan Konservasi, Direktorat Jenderal PHKA Departemen Kehutanan, Minggu (31/1).

Ketua Tim Teknis Pengkajian Blok Lokapurna Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) memastikan lahan di blok itu adalah kawasan TNGHS, yang dahulu berupa hutan lindung (303,23 hektar) dan hutan produksi (256,77 hektar) yang dikelola Perum Perhutani. Hingga kini, tidak ada tukar guling atas lahan blok itu kepada pihak mana pun.

Sengkarut lahan Blok Lokapurna bermula tahun 1967 ketika pemerintah menyetujui permohonan 27 jenderal dan veteran perang untuk kepentingan pemberdayaan mereka.

Penyalahgunaan kebijakan itu mencuat pada tahun 2006 setelah Balai TNGHS membenahi, memetakan, dan mendata lahan- lahan perluasan taman nasional di wilayah Kecamatan Pamijahan. Langkah Balai TNGHS itu terkait dengan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 175/Kpts II/2003 Tahun 2003 tentang perluasan hutan konservasi dan taman nasional.

Menteri Kehutanan mengeluarkan Keputusan Menteri Nomor 225/Menhut II/2007 pada Juni 2007 untuk membentuk tim terpadu yang bertugas melakukan percepatan tukar guling Blok Lokapurna. (rts/Kompas)***

Source : Kompas, Senin, 1 Februari 2010 | 04:07 WIB

Ada 1 Komentar Untuk Artikel Ini. Posting komentar Anda

Ella fadillah @ Senin, 1 Februari 2010 | 08:54 WIB
Mohon infonya , untuk batas kawasan yg di sebut di atas , dari pintu masuk kawasan yang terdapat gapura sampai ketemu gapura ke 2 , yang mana saja yang termasuk

Evakuasi Pendaki Gunung Salak

Evakuasi Pendaki Gunung Salak

BOGOR, Lingkungan Global - Tim penyelamat enam mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta memastikan turun bersama para mahasiswa pendaki itu, Minggu (31/1) malam. Mereka tiba di posko penyelamatan di Curug Nangka, Ciapus, Bogor, pada pukul 21.00- 23.00 WIB.

Keenam mahasiswa pendaki itu adalah Febry, Wildan, Adib, Zaki, Urham, dan Unan. Mereka adalah anggota baru Mahasiswa Pencinta Alam UIN Sunan Kalijaga (Mapalaska) Yogyakarta. Mereka mendaki ke Puncak II Gunung Salak, Jawa Barat, Jumat, tanpa izin dari Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).

Mereka membawa perbekalan hanya sampai hari Kamis (27/1). Pada Jumat mereka mengirimkan SMS kepada seniornya untuk meminta bantuan penyelamatan karena terjebak di jurang terjal dekat sungai.

”Cuaca di Gunung Salak baik, tidak turun hujan, sehingga tim penyelamat dan posko sepakat turun Minggu malam,” kata Jaka Basari dari Wanadri di Posko Curug Nangka.

Luki Kurnia Jaya dari Balai TNGHS di Posko Curug Nangka menambahkan, laporan dari tim penyelamat menyebutkan, kondisi mental dan fisik keenam mahasiswa itu baik. ”Karena kondisi mereka baik, kami memutuskan turun Minggu malam, tidak perlu menunggu Senin,” katanya.

Minggu sore, Iwan Firdaus, ketua posko penyelamatan mahasiswa itu, mengatakan, evakuasi tidak dapat dilaksanakan karena cuaca di Gunung Salak berkabut tebal.

”Tim penyelamat dan enam mahasiswa serta tim penjemput berkumpul dan menuju selter enam untuk membangun bivak dan bermalam di sana,” katanya.

Iwan mengatakan, Febry dan rekan-rekannya mendaki Gunung Salak untuk pemantapan keanggotaan Mapalaska UIN Yogyakarta. ”Mereka tidak disuruh senior. Mereka berinisiatif mengadakan ekspedisi ke Gunung Salak,” katanya.

Iwan memastikan pendakian itu ilegal karena tanpa izin Balai TNGHS dan berlangsung saat kawasan Gunung Salak tertutup untuk pendakian. ”Jangan membesar-besarkan masalah ini. Kondisi keenam mahasiswa itu baik,” kata Iwan, alumnus Mapalaska UIN Jakarta.

Sementara itu, Pembantu Rektor III UIN Sunan Kalijaga Maragustam Siregar mengatakan, proses evakuasi dimulai Minggu subuh. ”Setelah kondisi mereka memungkinkan, kami akan memanggil untuk evaluasi,” ujar Maragustam di Yogyakarta.

Para mahasiswa yang hilang adalah peserta Upacara Kegiatan Spesialisasi Rimba Gunung yang diadakan Mapalaska. Menghindari kejadian serupa pada masa mendatang, pihak rektorat akan memperketat izin kegiatan dari unit kegiatan mahasiswa (UKM) yang berisiko tinggi.

Maragustam mengaku kecolongan dengan hilangnya enam mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dalam pendakian di Gunung Salak. ”Kami sama sekali tidak tahu tentang kegiatan tersebut, kami baru tahu saat menerima informasi mereka hilang,” ujarnya.

Padahal, semua kegiatan UKM yang berlangsung di luar kota harus memperoleh izin dari rektorat. Rektorat juga menyediakan pendamping pada beberapa kegiatan yang dinilai berbahaya.

Terkait hal itu, Sekretaris Mapalaska Ajidil Ashari menyatakan, anggota Mapalaska yang akan mendaki sudah meminta izin, termasuk menulis proposal untuk meminta dana. (RTS/IRE/Kompas)***

Source : Kompas, Senin, 1 Februari 2010 | 04:11 WIB

MEMAHAMI HASIL DARI KOPENHAGEN

MEMAHAMI HASIL DARI KOPENHAGEN

Kapal pemecah es dioperasikan di Sungai Dahme di Distrik Koepenick, Berlin, Jerman, Kamis (2 8/ 1 ). Suhu di bawah nol derajat celsius, bahkan suhu ekstrem hingga minus 20 derajat celsius sehingga air beberapa sungai di Eropa membeku, diyakini sebagai dampak perubahan iklim global. (Foto:Getty Images/Sean Gallup)***

Amanda Katili Niode Menulis "Memahami Hasil dari Kopenhagen"

Memahami Hasil dari Kopenhagen

Oleh AMANDA KATILI NIODE

Telah banyak ditulis oleh para wartawan dan analis mengenai hasil pertemuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim ke-15 , 7-19 Desember 2009 di Kopenhagen, Denmark.

Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) sebagai penanggung jawab kegiatan (focal point) perundingan internasional terkait perubahan iklim juga telah melakukan sosialisasi kepada berbagai pihak mengenai hasil-hasil pertemuan Kopenhagen tersebut. Tulisan ini dibuat untuk memperjelas beberapa hal yang dirasakan masih menimbulkan kebingungan dan—bagi sebagian pihak—ketidakpuasan.

Sidang konvensi yang dilaksanakan secara tahunan kali ini memfokuskan perundingan pada upaya-upaya memenuhi mandat Peta Jalan Bali (Bali Road Map) yang dihasilkan oleh pertemuan serupa dua tahun lalu di Bali. Pertemuan Kopenhagen seharusnya menghasilkan kesepakatan-kesepakatan penting untuk penanganan perubahan iklim secara global. Karena alasan ini dan juga berkat kampanye besar-besaran dari lembaga-lembaga terkait, didukung oleh media massa, perhatian dunia terhadap isu perubahan iklim dan pertemuan Kopenhagen luar biasa besar.

Selama dua minggu, Kopenhagen disesaki oleh tidak kurang dari 9.000 delegasi dari 192 negara dengan jumlah delegasi setingkat kepala negara/kepala pemerintahan dan menteri sebanyak 129 orang. Konvensi ini juga dihadiri lebih dari 33.000 perwakilan organisasi/badan regional dan internasional terkait, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sektor swasta.

Delegasi RI diketuai oleh Presiden Republik Indonesia dengan Alternate Ketua Delegasi, yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta, dan Ketua Harian DNPI Rachmat Witoelar. Delegasi RI terdiri dari anggota DPR, anggota DPD, menteri, gubernur, pejabat tinggi kementerian/lembaga, serta perwakilan perguruan tinggi, LSM, dan perusahaan. Juga hadir puluhan lainnya dari Indonesia sebagai pengamat dan wartawan.

Perundingan multilateral

Pada intinya, Kerangka Kerja Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) merupakan proses perundingan multilateral yang bertujuan menyepakati kerangka kerja negara-negara dalam upaya menghindari terjadinya perubahan iklim yang mengancam bumi dan umat manusia.

Sebagai satu proses multilateral, pengambilan keputusan harus dilakukan secara konsensus, dalam arti semua negara harus menyetujuinya (nothing is agreed until everything is agreed). Dengan demikian, kesepakatan yang akan dicapai tentunya harus dapat mengakomodasi kepentingan semua negara. Apabila ada satu negara yang masih belum sepakat, umumnya perundingan dilanjutkan pada tahun berikutnya.

Karena tingginya kepentingan ekonomi dan politik dalam isu perubahan iklim, perundingan Kopenhagen berjalan alot dan panjang. Di pengujung persidangan, sebanyak 29 kepala negara/pemerintahan, termasuk Presiden RI, diundang oleh Perdana Menteri Denmark selaku Presiden Conference of Parties (COP) ke-15 untuk membahas rancangan Copenhagen Accord yang dimaksudkan sebagai hasil utama nantinya.

Pembahasan dilakukan secara intensif sehingga kepala negara/pemerintahan langsung ikut melakukan penyusunan draf keputusan. Pertemuan yang dilakukan secara tertutup menghadirkan negara-negara kunci mewakili kelompok negosiasi ataupun kelompok regional, negara-negara dengan catatan emisi tertinggi, dan negara-negara yang jumlah penduduknya besar. Di dalamnya termasuk, antara lain, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Australia, Indonesia, China, India, Brasil, Afrika Selatan, Grenada, dan Maladewa.

Pertemuan terbatas itu akhirnya menyepakati draf Copenhagen Accord. Namun, pada saat dibawa ke dalam pleno untuk diadopsi, draf tersebut mendapat tentangan kuat dari negara-negara, seperti Venezuela, Nikaragua, Tuvalu, Sudan, Kuba, dan Bolivia, yang tidak mengakui adanya Copenhagen Accord dalam proses UNFCCC karena proses pembuatannya dianggap tidak melewati proses yang biasa dilakukan dalam Konvensi PBB, yaitu sidang pleno dan pertemuan contact groups.

Negara-negara pendukung Copenhagen Accord mencakup negara maju dan negara berkembang, termasuk perwakilan Aliansi Negara-negara Kepulauan Kecil atau AOSIS (Grenada, Maladewa) dan Afrika (Etiopia). Umumnya mereka bisa menerima Copenhagen Accord karena memuat banyak prinsip dasar mengenai kerangka kerja perubahan iklim pada masa depan, seperti pembatasan kenaikan temperatur global (2 derajat celsius).

Berhubung tidak mencapai konsensus, PM Denmark, sebagai pemimpin sidang, mengambil keputusan mencatat (takes note) Copenhagen Accord sehingga memiliki sifat legal serupa dengan submisi dari negara yang mendukungnya. Hingga saat ini belum disepakati mekanisme dan prosedur untuk melakukan submisi bersama ini.

Bagi Indonesia, Kopenhagen bukanlah akhir perundingan multilateral perubahan iklim, melainkan merupakan hasil antara. Pertemuan Kopenhagen memang tidak menghasilkan kesepakatan baru yang mengikat secara hukum (legally-binding new agreement) yang dinanti-nanti dunia, tetapi bila dicermati secara obyektif, elemen-elemen keputusannya dapat dijadikan naskah perundingan pada konvensi berikutnya di Meksiko, akhir tahun ini.

Selama proses perundingan UNFCCC—di Kopenhagen dan rangkaian pertemuan sebelumnya, delegasi Indonesia telah memainkan peranan aktif, baik di ruang sidang maupun melalui penyampaian tertulis. Indonesia memandang, Copenhagen Accord memuat prinsip-prinsip pokok atas dasar pemahaman bersama (common understanding) negara-negara, sebagai landasan bagi proses perundingan berikutnya guna menghasilkan kerangka kerja perubahan iklim pasca-2012 yang mengikat secara hukum.

Substansi Copenhagen Accord menggarisbawahi prinsip-prinsip pokok sebagai berikut:

Pertama, Accord menetapkan pembatasan peningkatan suhu global 2 derajat celsius dibanding tingkat praindustri pada 2050. Pada COP-13 di Bali, tujuan ini tidak berhasil disepakati dan hanya keluar sebagai referensi berupa catatan kaki. Pada COP-14 di Poznan, Polandia, perundingan untuk memasukkan tujuan tersebut mengalami kebuntuan. Terkait target ini, Indonesia telah menyampaikan usulan untuk memasukkan target penurunan emisi sebesar 40 persen pada 2020 dan 85 persen pada 2050 secara kumulatif oleh negara maju—yang tidak dapat diterima oleh banyak negara maju.

Kedua, Accord memuat komitmen negara maju untuk menyediakan pendanaan US30 miliar selama 2010-2012 bagi adaptasi (penyesuaian pola pembangunan) dan mitigasi (penurunan emisi) di negara berkembang. Untuk mengelola dana perubahan iklim global, akan dibentuk mekanisme pendanaan Copenhagen Green Climate Fund yang berada di bawah pengawasan COP.

Ketiga, Accord menyepakati satu format penyampaian informasi tentang upaya mitigasi melalui target pembatasan dan penurunan emisi yang harus dapat dikuantifikasi bagi negara maju dan indikasi aksi mitigasi yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan oleh negara berkembang. Informasi ini dapat dijadikan tolok ukur dalam mencermati keseriusan mereka melaksanakan kontribusi terhadap upaya stabilisasi gas rumah kaca di atmosfer.

Keempat, Accord mengenali Proses Mid-Review, yaitu bahwa Accord akan dikaji ulang pada tahun 2015 termasuk kemungkinan mengubah target stabilisasi menjadi 1,5 derajat celsius.

Selain Accord, konvensi ini menyetujui beberapa keputusan terpisah, seperti pelaksanaan Adaptation Fund, bantuan terhadap negara berkembang dalam menyusun laporan nasional tentang pelaksanaan konvensi yang biasa disebut National Communication, pengesahan hasil kerja Expert Group on Technology Transfer dan tindak lanjut Program Kerja Nairobi (Nairobi Work Programme on Impacts, Vulnerability, and Adaptation to Climate Change).

Isu kelautan

Dalam salah satu perundingan terkait adaptasi, Indonesia berhasil mengedepankan isu kelautan dan perubahan iklim sebagaimana tecermin dalam beberapa paragraf draf teks negosiasi, antara lain: pentingnya aksi adaptasi terkait laut dan pesisir serta kebutuhan memperbaiki sistem observasi dan penelitian dari data-data perubahan iklim yang juga memerhatikan kenaikan air laut, kenaikan temperatur air laut, asidifikasi laut, serta penanganan terhadap salinisasi dan gletsyer. Perubahan iklim menimbulkan kerentanan tinggi bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Karena itu, sudah selayaknya Indonesia sangat aktif terkait isu-isu kelautan dan adaptasi.

Saat ini, Pemerintah Indonesia tengah melakukan kajian terkait peluang Pembangunan Rendah Karbon untuk mengevaluasi dan mengembangkan opsi-opsi strategis dalam rangka mengurangi intensitas emisi gas rumah kaca tanpa mengorbankan tujuan-tujuan pembangunan.

Salah satu kebijakan pemerintah adalah mengurangi emisi gas rumah kaca dari kegiatan pembangunannya antara 26 persen sampai 41 persen pada tahun 2020, bergantung pada tingkat dukungan internasional.

AMANDA KATILI NIODE,

Koordinator Divisi Komunikasi,

Informasi dan Edukasi Sekretariat Dewan Nasional Perubahan Iklim

Source : Kompas, Senin, 1 Februari 2010 | 03:25 WIB

LIPI Berhasil Mengisolasi Mikroba Menjadi Pupuk Unggulan

Mikroba Asal Papua Jadi Pupuk "Beyonic"

JAKARTA - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia berhasil mengisolasi mikroba pilihan dan memberdayakannya menjadi pupuk unggulan yang disebut beyonic. Peluncuran pupuk organik ini dilakukan di Kawasan Cibinong Science Center Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia oleh Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata, Sabtu (30/1).

Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati LIPI Endang Sukara mengatakan, penggunaan pupuk organik dapat mengurangi penggunaan pupuk sintetis serta pestisida dan herbisida. Keuntungan lain adalah mengurangi biaya produksi dan emisi CO dari pabrik pupuk. Pemerintah memperkirakan kebutuhan pupuk organik pada tahun 2010 mencapai sekitar 11,75 juta ton.

Beyonic adalah pupuk organik yang dipadukan dengan mikroba koleksi LIPI berupa konsorsium yang mampu mengatasi masalah pertanian setempat dan berproduktivitas tinggi. Saat ini koleksi mikroba LIPI, ujar Endang, telah mencapai sekitar 20.000 jenis, sekitar 4.000 mikroba telah teridentifikasi kemampuan unggulnya.

”Mikroba yang telah teruji itu berguna untuk mengubah lahan pertanian menjadi lebih baik,” kata Heddy Sulistyo, peneliti di Pusat Penelitian Biologi LIPI.

Teknologi beyonic diharapkan dapat mengantisipasi dampak perubahan iklim pada lahan kering dan dapat mempercepat pertumbuhan tanaman. Ditambahkan Sri Widiati, peneliti Puslit Biologi LIPI, konsorsium mikroba yang digunakan pada beyonic, antara lain, berasal dari Kawasan Penelitian Biologi LIPI di Wamena, Papua. Di Wamena, 16 mikroba unggulan untuk pengembangan pupuk organik bisa diisolasi. (YUN/Kompas)***

Source : Kompas, Senin, 1 Februari 2010 | 04:15 WIB

Ada 3 Komentar Untuk Artikel Ini. Posting komentar Anda

tia @ Senin, 1 Februari 2010 | 09:48 WIB
ayo2 segera pantenkan keberhasilan ini,,jangan sampe diklaim ma negara lain,,dan saatnya peneliti Indonesia dihargai di negaranya sendiri,,

adekasamawa @ Senin, 1 Februari 2010 | 08:46 WIB
senang sekali mendengar hal ini. semoga saja penemuan2 lainnya yang berguna untuk kemajuan negara dan bangsa terus maju.

Faisol Rahman @ Senin, 1 Februari 2010 | 06:37 WIB
Kurang jelas, menjadikan lahan pertanian jadi lebih baik??? jadi subur atau jadi apaan???

Waspadai Datangnya El Nino

SABUK BERJALAN ARUS SAMUDRA

ANTISIPASI

Jangan Kagetan

Datangnya El Nino 2009/2010 sudah diramalkan berbagai lembaga meteorologi dunia, termasuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Indonesia. Peneliti perubahan iklim dari IPB, Prof Dr Ir Rizaldi Boer, menekankan pentingnya peningkatan akurasi peramalan iklim untuk menentukan rencana penanaman tanaman pangan dan perkebunan serta pengisian waduk. Secara terpisah, peneliti iklim dari IPB, Prof Dr Ir Handoko, menekankan antisipasi menghadapi fenomena iklim seperti El Nino dan La Nina selayaknya dilakukan dalam jangka panjang dan selalu siap dengan ”keadaan terburuk”.

”Antisipasinya tidak selalu kagetan karena menangani kekurangan air dalam jumlah sangat besar perlu energi, biaya, dan waktu tidak sedikit,” kata Handoko. Handoko mencontohkan, tanaman butuh air 7 mm/hari atau setara 70 m/hari. Bila defisit air itu terjadi dua bulan, diperlukan 60 (hari) x 70 m atau 4.200 m per ha atau 4,2 juta liter/ha. Sedangkan untuk air minum sapi per hari kebutuhannya 50 liter.

Antisipasi jangka pendek di bidang pertanian, menurut Handoko, adalah mengurangi kemungkinan kerugian lebih besar dengan menjadwal ulang saat pemupukan, menyesuaikan pola tanam, serta memilih benih tanaman berusia pendek dan butuh air sedikit.
Untuk peternakan, perikanan, dan air minum dengan menampung air hujan seoptimal mungkin serta menghemat air. Rumah tangga perkotaan pun perlu menghemat air, termasuk penggunaan air tanah.

Air hujan sebanyak mungkin ditampung atau diresapkan ke tanah. Karena musim hujan datang lebih lambat dan mungkin berlangsung lebih pendek, menurut Rizaldi, perhatian harus diberikan untuk tanam padi musim kedua bulan Mei, terutama di daerah endemik kekeringan di sebagian besar Jawa Barat. Makin kerap El Nino adalah fenomena alam yang disebabkan perbedaan pemanasan permukaan laut sehingga menimbulkan perbedaan tekanan udara antara wilayah Indonesia/Australia dengan Samudra Pasifik.

Fenomena ini dimulai dengan penurunan tekanan di kawasan Samudra Pasifik yang diukur di Tahiti dan meningkatnya tekanan di Darwin, Australia. Perbedaan tekanan itu diikuti melemahnya gerak angin dalam sirkulasi udara barat-timur dari Pasifik ke barat, sedangkan yang ke arah timur menguat sehingga massa udara bergeser ke Samudra Pasifik.
Keadaan itu diikuti dengan bergeraknya massa air laut yang lebih panas dari wilayah barat ke wilayah timur Pasifik.

Mengapa fenomena iklim ini terjadi belum diketahui pasti, tetapi menurut Rizaldi data meteorologi memperlihatkan fenomena ini berlangsung 4-7 tahun sekali.

”Setelah tahun 1940-an, frekuensinya cenderung meningkat, menjadi tiap 3-5 tahun dengan intensitas semakin kuat. Banyak pihak mengatakan ini berkaitan dengan pemanasan global walau hasil riset belum cukup untuk membuktikan hal itu,” kata Rizaldi. (NMP)*** Source : Kompas, Jumat, 29 Januari 2010 | 02:33 WIB

MANAJEMEN AIR : Bocor di Sana-sini

MANAJEMEN AIR

Bocor di Sana-sini

Karena letaknya di khatulistiwa, Indonesia mengalami musim hujan (Oktober-Maret) dan musim kemarau (April-September) akibat pergerakan Matahari di antara 23,5 derajat Lintang Selatan hingga 23,5 derajat Lintang Utara.

Selain itu, curah hujan juga dipengaruhi perbedaan pemanasan permukaan Bumi di lautan yang menimbulkan fenomena El Nino dan La Nina. Bila El Nino menyebabkan kemarau lebih panjang dan lebih kering, La Nina kebalikannya, membuat curah hujan lebih tinggi.

Kondisi tersebut menuntut kedisiplinan mengelola air. Kenyataannya, disiplin itu masih jauh dari harapan. Daerah tangkapan air Waduk Batu Tegi, Kabupaten Tanggamus, Lampung, misalnya, 80 persennya rusak parah sehingga musim kering sedikit lebih panjang sudah menurunkan volume air. Begitu juga Daerah Aliran Sungai (DAS) Sekampung di bawah Batu Tegi hingga ke Bendung Argo Guruh, menurut pengawas waduk, Agus Suprapto, sudah berubah menjadi daerah pertanian lahan kering.

Pemeliharaan waduk dan saluran primer hingga tersiernya adalah wajib. Bendungan Ir H Juanda, Jatiluhur, Jawa Barat, tidak mengalami masalah volume air. Bahkan, menurut Kepala Biro Bina Operasi dan Konservasi Perum Jasa Tirta II Sutisna Pikrasaleh, beberapa tahun terakhir Jatiluhur mampu memasok 12.000-13.000 meter kubik per hektar dari kebutuhan 8.000 meter kubik. Bila ada petani di pantai utara Jabar kesulitan air pada puncak musim kemarau, penyebabnya kerusakan saluran irigasi dan penyerobotan air di sepanjang saluran.

Kerusakan saluran yang memboroskan air juga terjadi di Kecamatan Nusawungu, Binangun, dan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Air hujan tak tertampung karena tanggul saluran irigasi jebol dan waduk tersier tidak berfungsi normal sebab terlalu tua.

Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Cilacap Gunawan menjelaskan, dari 1.294,4 kilometer saluran irigasi di sana, 797,4 km atau 61 persennya rusak. Sebagian saluran dibangun zaman kolonial dan sebagian semasa Orde Baru. Pemerintah Kabupaten Cilacap pada 2009 hanya mampu memperbaiki 13 km saluran irigasi dan tahun ini rencananya memperbaiki 10 km. Sementara di Purbalingga empat bendungan jebol karena penambangan pasir besar-besaran.

Gajah Mungkur di Wonogiri, Jawa Tengah, setiap tahun lumpurnya harus dikeruk akibat sedimentasi DAS Keduang yang muaranya berada dekat mulut waduk. Selepas waduk ini air langsung dibuang ke laut, padahal dapat dikendalikan dengan membangun satu waduk lagi sekelas Gajah Mungkur.

Air akan menjadi semakin langka dan pengelolaan agar ketersediaannya lestari sepanjang tahun hanya berhasil bila penanganannya menyeluruh, tidak sekadar buku-tutup waduk seperti saat ini. (eki/han/den/mkn/hln)***

Source : Kompas, Jumat, 29 Januari 2010 | 02:43 WIB

MIKROBIOLOGI "Beyonic" untuk Revegatasi

MIKROBIOLOGI

"Beyonic" untuk Revegatasi

Oleh Nawa Tunggal

Istilah beyonic dikenalkan sebagai singkatan dari beyond bio-organic. Artinya, beyonic sebagai teknologi untuk menjadikan pupuk organik tidak sekadar sebagai pupuk penyubur tanaman, tetapi menjadi pupuk yang bisa menjalankan misi lain, seperti pemulihan lahan bekas tambang yang kini terserak mahaluas di Tanah Air.

Logam berat yang biasa terkandung pada lahan bekas tambang adalah ancaman mematikan. Logam berat tak hanya di lahan bekas tambang, tetapi bisa di mana-mana.

Logam berat juga biasanya terlarut di dalam air. Dia pasti terbawa air menuju permukaan tanah yang lebih rendah, lalu bermuara ke laut.

Di dalam tanah, logam berat diserap tanaman. Kalau kebetulan itu tanaman pangan, sumber pangan itu berpotensi karsinogenik, menyebabkan penyakit kanker.

Manakala terlarut di dalam air dan hanyut ke laut, ikan liar atau yang dibudidayakan di tambak-tambak berpotensi menyerap logam berat. Bagi yang mengonsumsinya, akumulasi logam berat bisa menyebabkan kanker.

Sindrom Minamata mengingatkan kita pada kandungan logam berat merkuri (Hg) atau air raksa di dalam tubuh ikan. Begitu pula logam berat kadmium (Cd) dan timbal (Pb) juga sering ada pada udang tambak ekspor.

Bukan hanya aktivitas tambang yang menghasilkan logam berat. Industri di perkotaan pun bisa. Pemakaian pupuk dan pestisida berbahan kimia juga bisa. Untuk mengantisipasi, dibutuhkan perlakuan khusus terhadap media yang ditumpangi logam berat, yaitu tanah dan air.

Penggunaan teknologi beyonic di lahan bekas tambang hanyalah sebagai ilustrasi bioremediasi atau pemulihan lahan. Masih banyak lahan, seperti tambak, sempadan sungai, lahan pertanian, kawasan perkebunan, dan sebagainya, yang sudah tercemar logam memerlukan terapi beyonic ala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Total kandungan

I Made Sudiana sebagai Koordinator Riset Beyonic dari Pusat Penelitian Biologi LIPI mengatakan, teknologi beyonic sudah diaplikasikan di lahan bekas tambang Freeport, Papua. Pertama kali yang harus dilakukan adalah mengetahui total kandungan unsur pada lahan.

”Di lahan bekas tambang biasanya terdapat total karbon, mikronutrien, dan nitrogen yang rendah, sedangkan kandungan sulfur dan logam beratnya tinggi. Itulah yang harus ditangani,” kata Sudiana.

Pertama-tama, total karbon harus ditingkatkan dengan membuat pupuk organik dari bahan yang ada di wilayah setempat. Di Freeport, Sudiana mencontohkan, pupuk kompos dibuat dari enceng gondok yang mudah dan banyak ditemui.

Enceng gondok dijadikan pupuk kompos dengan ditambahkan mikroba. Mikroba untuk pembuatan kompos ini lazim diperoleh di toko-toko pertanian.

Setelah jadi, pupuk kompos ditebarkan untuk meningkatkan total karbon dan mikronutrien. Mikroba penambat nitrogen dari udara juga disertakan sehingga ketersediaan nitrogen cukup tinggi.

Menurut Sudiana, untuk contoh kasus di Freeport itu di dalam tailing terdapat kadar total fosfat yang perlu dilarutkan supaya tanaman mudah tumbuh. Maka, dicari mikroba yang mampu melarutkan fosfat.

Untuk mengetahui mikroba di dalam tanah setempat, dilakukan analisis enzim tanah dengan metode fluorescein diacetate. Metode ini mampu mengukur aktivitas total enzim protease, lipase, dan esterase.

”Di Freeport kemudian ditemukan mikroba Bacillus sp dan Pseudomonas sp yang membantu melarutkan fosfat batuan menjadi fosfat yang dibutuhkan tanaman,” kata Sudiana.

Pemulihan lahan di Freeport pertama kali diutamakan agar lahan bisa ditanami kembali. Tanaman yang dipilih adalah tanaman yang tumbuh cepat.

Ada empat tanaman yang tumbuh cepat, yaitu angsana (Pterocarpus indicus), sengon buto (Enterolobium cuclocarpum), Paraseriantes falcataria, dan Acasia mangium.

Keempat jenis tanaman itu terbukti tumbuh subur setelah diberi pupuk dan mikroba yang berhasil dikembangbiakkan. Di sinilah peran teknologi beyonic. Teknologi ini melampaui fungsi pupuk organik yang sekadar menyuburkan, menjadi pupuk dengan mikroba yang mengantar ke tujuan yang ingin dicapai.

Saat ini, Pusat Penelitian Biologi LIPI telah mengoleksi berbagai mikroba dari sejumlah tempat lahan bekas tambang atau tailing, seperti pada lokasi bekas tambang batu bara yang kini dipersoalkan di Kalimantan.

Mikroba yang diisolasi dari lahan bekas tambang batu bara memiliki kemampuan melarutkan fosfat organik dan anorganik, mereduksi senyawa SO (sulfate reducing bacteria) dan penambat nitrogen.

Revegetasi lahan bekas tambang merupakan langkah awal untuk menyelamatkan lingkungan dari kerusakan akibat penambangan.

Ketika lahan dimanfaatkan untuk tanaman pangan, yang harus dicari adalah mikroba pemakan unsur logam berat. Caranya tak jauh beda dengan menemukan mikroba pelarut fosfat. Mikroba itu akan menumpang pada pupuk organik untuk memakan logam berat sehingga logam berat tidak terserap tanaman atau makhluk hidup. ***

Source : Kompas, Jumat, 29 Januari 2010 | 03:21 WIB

Ada 2 Komentar Untuk Artikel Ini. Posting komentar Anda

yuwono @ Jumat, 29 Januari 2010 | 15:11 WIB
Sungguh luar biasa! Bolehkah saya mengetahui lbh dalam penelitian dari LIPI? Dalam situs apa bisa saya lihat?

Carmelita Mamonto @ Jumat, 29 Januari 2010 | 09:18 WIB
untuk menetralkan bahan kimia, dibutuhkan lebih banyak lagi bahan kimia sehingga semakin banyak bahan kimia masuk ke lingkungan kita..Stop Pencemaran skrg juga!

FENOMENA Beku di Tengah Isu Pemanasan Global

FENOMENA

Beku di Tengah Isu Pemanasan Global

Monsun pada musim hujan seperti sekarang dikenal masyarakat pesisir sebagai saat tiba angin barat yang ganas. Pada dekade terakhir hal ini diperparah fenomena semesta belahan Bumi utara yang beku di tengah isu pemanasan global, membuat monsun Indonesia makin kuat. Pada saat sama, Indonesia juga sedang di bawah pengaruh peristiwa iklim nonkosmogenik.

Fenomena beku di tengah isu pemanasan global, menurut ahli astrofisika Mezak Arnold Ratag, Senin (18/1), disebabkan dalam 50 tahun terakhir ada indikasi kuat puncak-puncak aktivitas Matahari menurun, ditandai minimnya jumlah bintik hitam matahari (sunspot).

Kondisi ini mengingatkan pada Zaman Es Kecil (1645-1715) yang mengalami pendinginan ”mendekati” global. Menurut Ratag, ketika itu bintik hitam matahari tidak kelihatan selama berpuluh tahun.

Keadaan itu mirip dengan kondisi sekarang. Di China, misalnya, musim salju datang lebih awal, yaitu awal November 2009 dan temperatur udara mencapai -32 derajat celsius.

Di Eropa badai salju pada akhir Desember 2009 menyebabkan sedikitnya 80 orang tewas dan di Amerika dalam sepekan terakhir Desember 2009 badai salju menewaskan 18 orang.

Hampir semua negara tersebut menyatakan badai salju Desember lalu terburuk yang pernah dialami selama hidup.

Dampak di Indonesia

Mezak Ratag mengatakan, pengamatan di Observatorium Kitt Peak, Arizona, dan Observatorium Belgia memperlihatkan pola bulanan bintik matahari minimum saat ini jauh lebih sedikit, dibandingkan statistik 100 tahun terakhir. Bagi Indonesia, dampaknya berupa monsun makin kuat karena beda suhu udara (gradien) di lintang tinggi dan lintang rendah membesar.

Tekanan udara pun makin senjang sehingga mengakibatkan angin bertiup makin kencang dari tekanan tinggi di wilayah dingin ke tekanan rendah di wilayah panas di khatulistiwa. Keadaan itu menghasilkan angin barat ganas yang membuat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berkali-kali membuat peringatan dini.

Angin kencang berembus dari Siberia menuju Laut China Selatan, masuk ke Laut Jawa, dan bergerak ke timur. Kondisi Laut Jawa hingga Laut Arafura berubah membahayakan karena gelombang setinggi 4-5 meter dengan kecepatan angin mencapai 45 kilometer per jam.

Kepala Pusat Pemanfaatan Sains Atmosfer dan Iklim Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Thomas Djamaludin menyatakan, pemantauan aktivitas Matahari di Indonesia sejak 2005 menunjukkan bintik hitam matahari hanya berkisar nol sampai sembilan. ”Ini sangat minimum karena maksimumnya mencapai 100 bintik hitam matahari,” ujar Djamaludin.

Lapan sejak tahun 1975 memiliki Stasiun Pengamatan Dirgantara di Tanjungsari, Sumedang, Jawa Barat. Salah satunya untuk pengamatan bintik hitam matahari yang hasilnya dilaporkan ke bank data di Swiss.

Bintik hitam matahari adalah istilah untuk indikator giatnya aktivitas Matahari dalam suatu periode dan dipantau dalam skala jumlah nol sampai 100 bintik. Diameter bintik mencapai 32.000 kilometer dan terdiri dua lapisan. Bagian dalam, umbra, berdiameter sekitar 13.000 kilometer, sedangkan di luarnya, penumbra, berdiameter sekitar 19.000 kilometer.

Tetap panas

Djamaludin mengatakan, aktivitas Matahari yang diindikasikan menurun saat ini tidak terlalu direspons belahan Bumi selatan maupun daerah lintang khatulistiwa. Wilayah ini tetap saja panas ketika dilintasi gerak semu Matahari yang berdampak pada tingginya uap air dan mendatangkan musim hujan seperti terjadi sekarang.

”Memang belum ada penelitian konklusif soal respons terhadap aktivitas Matahari itu,” ujar Djamaludin.

Menurut Djamaludin, wilayah Indonesia terpengaruh fenomena nonkosmogenik atau disebut pengaruh regional, antara lain El Nino, La Nina, dipole mode, Madden-Julian Oscilation. Fenomena regional inilah yang memengaruhi panjang-pendek atau intensitas musim hujan atau musim kemarau.

Fenomena kosmogenik seperti naik-turunnya aktivitas matahari jauh lebih direspons belahan Bumi utara. Baru-baru ini ada studi tentang posisi Matahari saat berada di belahan Bumi selatan dan pengaruhnya pada es di Kutub Selatan atau Antartika.

Menghangatnya Bumi belahan selatan memengaruhi lapisan es Antartika. Tim periset Universitas Oxford dan Universitas Cambridge, Inggris, baru-baru ini mengungkap hasil studi, yaitu lembar es Antartika barat mulai tidak stabil. Tim ini mengembangkan model menjelajahi perubahan lapisan es dari dasar hingga lapisan mengapung.

Tim ini, yang diwakili Dr Richard Katz dari Departemen Ilmu Kebumian Universitas Oxford, seperti dilansir situs www.sciencedaily.com, menengarai, jika lapisan es Antartika barat meleleh, permukaan laut akan naik 3,3 meter. Model yang dikembangkan menunjukkan ketidakstabilan pada garis landasan yang disebabkan perubahan iklim. Itu dapat menimbulkan perpecahan es.

”Model-model iklim global sering menggunakan asumsi ketika dunia menghangat, lembaran es akan mencair dengan stabil lalu menyebabkan kenaikan muka laut bertahap,” kata Katz. Namun, struktur lapisan es jauh lebih kompleks. Ini mengindikasikan mungkin saja es di Kutub Selatan meleleh bertahap atau bisa serentak seketika.

Fenomena alam seperti membingungkan. Saat orang membahas pemanasan global dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB di Denmark, Kopenhagen, 7-18 Desember 2009, justru terjadi pendinginan paling ekstrem. Apakah naiknya suhu muka Bumi merupakan gabungan antara ulah manusia dan kerja alam, ilmu pengetahuan harus menjawab. (NAW)***

Source : Kompas, Jumat, 29 Januari 2010 | 02:33 WIB

Masyarakat Diminta Agar Berhemat Air

WADUK GAJAH MUNGKUR

Keadaan di sekitar pintu air Waduk Gajah Mungkur, Wonogiri, Jawa Tengah, pertengahan Oktober 2009. Elevasi waduk yang terus turun membuat air tidak bisa digunakan untuk memutar turbin PLTA dan irigasi pertanian. (Foto:Kompas/Heru Sri Kumoro)***

KELISTRIKAN

Berhemat Air agar Listrik Tetap Menyala

Di sejumlah daerah di Tanah Air, hujan masih saja turun. Bahkan, di wilayah tertentu, ancaman banjir dan longsor akibat masih tingginya curah hujan masih terus diwaspadai. Namun, jangan lupa, meski kemarau belum juga datang, potensi kekeringan sudah mengintai.

Kekeringan tak hanya jadi ancaman serius pada sektor pertanian, tetapi juga bisa mengganggu kelangsungan sektor industri yang memanfaatkan listrik sebagai salah satu roda penggerak produksi. Begitu waduk-waduk penampungan air untuk memproduksi listrik di sejumlah pembangkit listrik tenaga air (PLTA)—terutama yang ada di Jawa, seperti PLTA Cirata, Saguling, dan Jatiluhur—tak terisi sesuai batas ketinggian normal, optimalisasi produksi jelas terganggu.

”Guna mengantisipasi kemungkinan terburuk akibat terjadinya fenomena El Nino, kami telah menerapkan penghematan air,” kata Tuwarso, anggota staf teknik hidrologi dan sedimentasi Badan Pengelola Waduk Cirata (BPWC), Selasa (19/1).

Kendati hujan masih turun, saat ini elevasi Waduk Cirata baru di angka 210 meter di atas permukaan laut. Padahal, batas kritis di angka 206 meter. Jika ketinggian air waduk di bawah 206 meter di atas permukaan laut, volume air yang tersedia tak akan cukup untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik.

Menyikapi situasi ini, BPWC mengambil kebijakan hanya memproduksi listrik 3-4 jam per hari. Dari 8 unit unit pembangkit yang ada di PLTA Cirata, saat ini hanya 3-4 unit yang berproduksi setiap hari pada setiap beban puncak pada pukul 17.00 hingga 20.00.

Menurut Tuwarso, langkah ini diambil untuk menjaga kelangsungan ketersediaan air hingga musim hujan berikutnya. Langkah penghematan semacam ini dinilai sebagai antisipasi terbaik.

”Pengaturan lama produksi listrik atau berapa unit pembangkit yang akan digunakan antara lain bergantung pada laporan elevasi dari pengelola waduk,” kata Kepala BPWC Suhta E Putra.

Persoalan relatif sama juga menimpa PLTA Batu Tegi di Lampung. Begitu pun PLTA yang memanfaatkan Waduk Serbaguna Wonogiri di Jawa Tengah.

Sebaliknya, keberadaan PLTA Asahan di Sumatera Utara hingga sejauh ini masih tergolong aman. Belum ada pengaruh pasokan air ke Bendungan Siguragura di Danau Toba. ”Level permukaan air di Danau Toba normal,” kata Panusur L Tobing, Kepala Badan Otorita Asahan Perwakilan Medan.

Potensi energi

Indonesia sebenarnya memiliki potensi energi air yang cukup besar untuk dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Perusahaan Listrik Negara (PLN) mencatat, potensi tenaga hidro ini mencapai 70.000 megawatt (MW). Namun, hingga saat ini PLTA hanya menyumbang 7-8 persen dari keseluruhan kapasitas pembangkit listrik di Indonesia, yang mencapai 29.000 MW. Tercatat ada 203 unit pembangkit tenaga air dengan total kapasitas terpasang sekitar 3.529 MW dan produksi energi sekitar 8.759 giga-watt-hour.

Sejarah perusahaan listrik di Indonesia diawali dengan pengoperasian pembangkit listrik di wilayah Jawa Barat oleh Landswaterkrachtbedrij West Java, sebuah perusahaan pembangkit listrik milik pemerintah Hindia Belanda.

PLTA generasi awal yang dibangun tahun 1920-an tersebut umumnya berskala relatif kecil. PLTA Bengkok yang dibangun tahun 1923, misalnya, berkapasitas 3 x 1.050 kilowatt (KW). Sementara PLTA Ubrug berkapasitas 2 x 5.400 KW dan PLTA Karacak 2 x 5.500 KW. Akan tetapi, untuk ukuran kebutuhan listrik saat itu, daya yang dihasilkan oleh pembangkit-pembangkit tersebut sudah tergolong besar.

Setelah kemerdekaan, pemanfaatan air untuk pembangkit merupakan bagian yang terintegrasi dengan pemanfaatan jalur sungai-sungai besar, terutama di Jawa. Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum merupakan contoh paling nyata bagaimana sebuah aliran sungai bisa menghidupi banyak PLTA.

DAS Citarum membentang dari mata air di Gunung Wayang sampai muara di Tanjung Karawang sepanjang lebih kurang 270 kilometer. Luas wilayah DAS-nya mencapai 6.080 kilometer persegi, termasuk daerah hulu seluas 1.771 kilometer persegi.

Bagian hulu terdiri atas 6 sub-DAS, yaitu Citarik, Cirasea, Cihaur, Cisangkuy, Ciwidey, dan Cikapundung. Sub-DAS Cisangkuy bahkan sudah dimanfaatkan untuk membangkitkan PLTA Plengan (3 x 3,5 MW), PLTA Lamajan (2 x 6,5 MW), dan PLTA Cikalong (3 x 6,5 MW).

Di Sungai Citarum sendiri ada tiga waduk besar yang dibangun untuk menyokong tiga PLTA, yaitu PLTA Jatiluhur (6 x 25 MW) yang dibangun tahun 1962, PLTA Saguling (4 x 175 MW) yang dibangun tahun 1984, dan PLTA Cirata (6 x 151 MW) yang dibangun tahun 1988.

Pemanfaatan air sebagai pembangkit listrik juga diterapkan di luar Jawa. Sebutlah seperti PLTA Koto Panjang dan PLTA Singkarak yang mulai beroperasi pada akhir 1990-an. Sayangnya peran PLTA ini semakin lama semakin berkurang.

Bergantung alam

Kinerja PLTA sangat bergantung pada kondisi DAS di bagian hulu yang menjadi penangkap air. Penggundulan hutan di daerah hulu mempercepat presipitasi yang akhirnya membuat sedimentasi di waduk menjadi sangat tinggi. Akibatnya, waduk tidak mampu mencapai debit air yang maksimal untuk menghasilkan tenaga listrik.

”Kinerjanya memang sangat bergantung pada musim dan kondisi di hulu,” kata Nasri Sebayang, Direktur Teknologi dan Perencanaan PT PLN.

Dengan harapan kondisi musim hujan yang lebih panjang, tahun ini PLN memproyeksikan sumbangan tenaga hidro dalam keseluruhan daya akan mengalami pembiasan hingga 9.860 MW, lebih tinggi dari target tahun lalu sebesar 9.500 MW.

Seiring tekanan kebutuhan untuk mendapatkan daya listrik dalam waktu yang cepat, PLTA bukan menjadi pilihan meskipun harga listrik yang dihasilkan cukup murah. Sebagai perbandingan, biaya pokok penyediaan listrik yang dibangkitkan dengan air hanya sekitar Rp 140 per kilo-watt-hour (kWh), batu bara Rp 500 per kWh, sedangkan solar Rp 3.000 per kWh.

Nasri mengemukakan, pembangunan PLTA membutuhkan waktu minimal 24 bulan, sementara pembangkit listrik berbahan bakar minyak bisa siap beroperasi dalam waktu enam bulan. Tidak heran bila dari waktu ke waktu peran PLTA semakin berkurang.

PLTA terakhir yang masuk ke sistem kelistrikan berlokasi di Sumatera, yaitu PLTA Sipansihaporas (50 MW) dan PLTA Renun (2 x 41 MW). Kedua PLTA itu beroperasi tahun 2004.

Namun, menurut Nasri, potensi untuk membangun PLTA baru masih tetap ada. ”Jika pembangkit-pembangkit listrik berbahan bakar batu bara yang sedang dibangun di Jawa sudah selesai semuanya, akan ada daya berlebih pada siang hari. Daya berlebih ini bisa dimanfaatkan untuk memompa air yang bisa menggerakkan turbin PLTA. Jadi, pada waktu malam hari PLTA bisa ikut menanggung beban puncak kelistrikan,” kata Nasri.

PLN berencana membangun PLTA Upper Cisokan dengan kapasitas 1.000 MW. PLTA tersebut akan menjadi yang terbesar yang pernah dibangun. Untuk proyek yang diperkirakan menelan dana 1 miliar dollar AS ini, PLN mendapat dukungan Bank Dunia melalui program pemanfaatan energi baru dan terbarukan.

Meskipun jumlahnya tidak banyak, PLN juga berencana membangun beberapa PLTA baru dalam program percepatan pembangkit tahap kedua. PLTA baru tersebut di antaranya PLTA Bakaru (2 x 63 MW) dan PLTA Asahan III (174 MW).

Masalahnya, ketika curah hujan rendah, sementara kondisi hutan di kawasan hulu DAS semakin hancur, masihkah kita bisa berharap banyak kepada sejumlah PLTA yang sudah ada dan yang kelak akan dibangun? (aha/wsi/hln/eki/DOT)*** Source : Kompas, Jumat, 29 Januari 2010 | 03:12 WIB