Pawai Adipura 2010Iring-iringan kendaraan hias dari lima kotamadya di Jakarta dan ribuan pengendara sepeda menyemarakkan Pawai Adipura 2010 di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (8/6). Lima wilayah kota di DKI Jakarta mendapat penghargaan Adipura 2010. (KOMPAS/WISNU WIDIANTORO)***
Sumber : Kompas, Rabu, 9 Juni 2010
Penghargaan Kalpataru diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/6), kepada 12 orang atau kelompok yang berjasa dalam pembangunan lingkungan. Beberapa yang menerima (dari kiri ke kanan) untuk kategori Perintis Lingkungan Djohan Riduan Hasan, Mateus Bere Bau, Kholifah, Mahyiddin, dan Ujang Solikhin. Adapun penerima Kalpataru kategori Pengabdi Lingkungan adalah Yohanes Ebo dan Sumadi. (KOMPAS/ALIF ICHWAN)***Adipura Bisa Dicabut
Penghargaan Kalpataru Diserahkan
JAKARTA - 140 kota dengan berbagai kategori mendapat penghargaan Adipura 2010 di Jakarta, Selasa (8/6). Namun, sejumlah kota yang kualitas lingkungan dan kebersihannya buruk juga mendapat penghargaan tersebut sehingga menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat.
Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta mengatakan, penilaian untuk penghargaan Adipura hanya didasarkan pada aspek kebersihan lingkungan dari sampah.
Karena itu, penilaian bisa jadi berbeda dengan indeks kualitas lingkungan yang juga menilai aspek kualitas air, kualitas udara, tutupan lahan, dan sebagainya.
”Tadi dalam penyampaian anugerah lingkungan Kalpataru, Adipura, dan Adiwiyata oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dikemukakan, kalau tidak terbukti, penghargaan akan dicabut,” kata Hatta.
Adipura 2010 untuk kategori Kota Metropolitan diterima 9 kota meliputi Palembang, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Surabaya, Tangerang, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Bekasi. Selebihnya, untuk kategori Kota Besar (4 kota), Kota Sedang (41 kota), dan Kota Kecil (86 kota).
Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan Hermien Roosita mengatakan, idealnya, penilaian Adipura untuk kota Jakarta melihat pula pengelolaan 13 sungai yang selama ini menampung limbah dan sampah.
Wajib beri bantuan
Secara terpisah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Selasa pagi, memimpin peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Pada acara tersebut Presiden menyatakan, negara-negara maju yang memiliki sumber daya berupa uang, teknologi, dan pengalaman, berkewajiban memberi bantuan kepada negara-negara pemilik hutan tropis.
”Hutan hujan tropis adalah paru-paru dunia. Kawasan pertama adalah Indonesia, pusatnya Kalimantan. Kedua di Amazon, Brasil. Ketiga Kongo dan sekitarnya. Manusia sejagat menginginkan paru-paru sehat ketika udara di bumi mulai tidak sehat karena pencemaran, sebagian dimulai dari revolusi industri,” kata presiden.
Acara ditandai dengan penyerahan penghargaan dari Presiden kepada para pejuang di bidang lingkungan hidup, antara lain, berupa penghargaan Kalpataru, Adipura, dan Adiwiyata.
Dalam kesempatan ini Presiden juga menyerukan kembali kepada para pemimpin di daerah agar terus menjaga lingkungan hidup. Dalam sambutannya, Presiden sempat bercerita tentang perjalanannya meninjau hutan bakau yang dihutankan kembali di wilayah Taman Wisata Alam di Muara Angke, Jakarta Utara, sehari sebelum acara di Istana Negara ini. Ia mengatakan, di Indonesia ada delapan juta hektar hutan bakau yang harus dijaga. (NAW/OSD/Kompas)***
Sumber : Kompas, Rabu, 9 Juni 2010 | 04:32 WIB
Jaga Sungai dari Sampah
Liputan6.com, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta masyarakat meningkatkan kesadarannya untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama di sungai. Sebab, bisa merusak hutan mangrove di pesisir pantai. "Saya minta sekali lagi kesadaran masyarakat jangan buang sampah sembarangan, tidak menjaga kesehatan, karena kalau lingkungan bau, kotor, tercemar, tidak bagus, mudah banjir, mudah sakit masyarakat kita," kata Presiden Yudhoyono di Taman Wisata Alam Angke Kapuk di Jakarta Utara, Senin (7/6).
Menurut Presiden, negara harus mengeluarkan biaya besar untuk menyehatkan masyarakat jika lingkungan rusak. Presiden menilai lebih baik sedini mungkin berinvestasi menggunakan anggaran yang cukup untuk berkontribusi dalam penyelamatan lingkungan, termasuk hutan mangrove agar kehidupan masyarakat tidak terancam di waktu yang akan datang. "Saya juga melihat sungai-sungai sekitar sini ada yang sudah bagus Pak Gubernur (Fauzi Bowo), ada yang masih kelihatan banyak sampahnya," ucap Presiden SBY.
Dalam kunjungan ini, Presiden Yudhoyono berkeliling melihat kondisi hutan mangrove di Tawan Wisata Alam Angke Kapuk dengan perahu karet. Di hadapan para wartawan, Presiden SBY memaparkan arti penting hutan mangrove bagi ekosistem.
"Itu merupakan ekosistem yang sangat penting di pinggir pantai, kalau ekosistem ini rusak maka akan terganggu kehidupan ikan, burung, penyediaan air bersih," ujar Presiden. "Kalau ada tsunami, tidak ada penahan yang memadai dan kerusakan-kerusakan lain yang tentunya sangat mempengaruhi kehidupan." Dalam kesempatan ini, Presiden meminta agar pemerintah daerah meningkatkan anggaran untuk lingkungan. (Ant/BOG)***
Membagikan Tanaman ProduktifKomunitas Indonesia Goes Green membagikan beragam jenis tanaman produktif kepada pengguna jalan yang melintas di sekitar Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Jumat (4/6). Lebih dari 600 tanaman dibagikan untuk menularkan kepedulian masyarakat terhadap pemanasan global. (KOMPAS/LUCKY PRANSISKA)***
Source : Kompas, Sabtu, 5 Juni 2010
DANA MORATORIUM
Lima Provinsi Penerima Dana dari Norwegia
JAKARTA - Lima provinsi menjadi kandidat kuat penerima dana hibah dari Norwegia dalam program moratorium penebangan hutan senilai 200 juta dollar AS dan kucuran dana penurunan emisi karbon dioksida yang total nilainya sekitar 1 miliar dollar AS.
Kelima provinsi itu adalah Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Tengah, dan Papua. Dana tersebut akan dicairkan mulai tahun ini hingga tahun 2016.
”Pada tahun ini ada hibah 200 juta dollar AS yang sudah siap dicairkan Norwegia. Dananya akan dikelola oleh sebuah trust fund yang sudah ada di Kementerian Keuangan. Dana ini juga akan digunakan untuk pembentukan tim khusus yang akan berada langsung di bawah Presiden,” ungkap Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Jumat (4/6).
Menurut Hatta, pemerintah hanya akan menetapkan satu provinsi sebagai proyek percontohan pertama dalam moratorium konversi hutan alam primer dan gambut.
Kemudian, mulai Januari 2011, pemerintah akan menghitung tingkat penurunan emisi karbon dioksida (CO) dengan adanya moratorium konversi hutan tersebut.
Semakin banyak hutan alam primer dan gambut akan, semakin besar CO yang diserap. Saat ini, harga penurunan emisi CO di dunia berada di kisaran 5-6 dollar AS per ton CO. Jika Indonesia sanggup menurunkan emisi CO sebesar 5 gigaton, dana yang bisa diperoleh 5 miliar dollar AS. (OIN) ***
Source : Kompas, Sabtu, 5 Juni 2010 | 04:09 WIB
Lingkungan dan Kapitalisme
Oleh Arianto Sangaji
Ada dua hal yang saling berhubungan secara global yang memerlukan perhatian khusus, yakni lingkungan hidup dan kapitalisme. Isu perubahan iklim jelas-jelas menunjukkan itu.
Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2007) memberikan indikasi bahwa aktivitas manusia—terutama yang berhubungan dengan penggunaan bahan bakar fosil dan kegiatan di bidang pertanian— menyebabkan peningkatan konsentrasi gas rumah kaca dan berakibat pada pemanasan global.
Namun, IPCC tidak (mau) menyebut kapitalisme, sistem yang mewadahi aktivitas-aktivitas itu, sebagai akar masalah. Padahal, sangat mudah memahami soal lingkungan global ini dari proses produksi dan sirkulasi komoditas yang sarat beban lingkungan sejak skala paling lokal.
Sosiolog John Bellamy Foster menyatakan, problem planet ini bukan berakar pada alam, melainkan pada struktur relasi masyarakat, khususnya bagaimana masyarakat diorganisasikan dalam hubungan dengan alam. Dalam kritiknya terhadap kapitalisme, dia menyatakan krisis ekologi adalah buah dari penghambaan terhadap akumulasi.
Dua karakter
Sekurangnya ada dua argumentasi melandasi anggapan tentang masalah lingkungan hidup tertanam di dalam kapitalisme. Pertama, dengan berbasis kompetisi, karakter utama sistem ini adalah perlombaan produksi komoditas semurah mungkin, di mana sumber daya alam disubordinasikan ke dalam logika ini. Tidak heran eksploitasi dan karenanya destruksi terhadap alam (dan juga buruh) menjadi keharusan.
Karakter kedua sistem ini adalah keharusan akumulasi tanpa batas melalui ekspansi spasial yang progresif. Korporasi-korporasi transnasional bergerak leluasa melintasi tembok-tembok negara untuk mengonversi permukaan bumi untuk industri ekstraktif. Pada masa lalu, praktiknya melalui kolonialisme, dan dalam 40 tahun terakhir, berlangsung di bawah rubrik neoliberalisme. Bukan saja sebagai class project’, tetapi juga sebagai ecology project , seperti disebut ahli geografi Jasson W Moore (Ecology & the Accumulation of Capital), neoliberalisme mempercepat perusakan lingkungan dengan dampak multi-skalar, dari lokal ke global.
China merupakan contoh terang. Pertumbuhan luar biasa setelah menerapkan ekonomi pasar, dicapai berkat ongkos produksi rendah, melalui eksploitasi buruh murah yang melimpah ruah dan mengabaikan lingkungan hidup. Sejumlah pengamat memprediksi, dengan terus mempertahankan model pertumbuhan ekonomi tidak berkelanjutan seperti sekarang, dalam waktu tidak lama China bakal terperangkap krisis energi, kemerosotan drastis produksi bahan pangan, dan bencana alam dahsyat.
Indonesia
Ekonomi politik krisis lingkungan global menempatkan Indonesia pada isu deforestasi, isu yang multi-tafsir dalam penanganannya. Menurut PBB, deforestasi dan perusakan hutan setiap tahun menyumbang sekitar 20 persen emisi karbon secara global, dan Indonesia, salah satu pemilik hutan tropik terbesar di dunia, adalah penyumbang utama. Kementerian Kehutanan menyebut setiap tahun Indonesia kehilangan 1,17 juta hektar hutan (Kompas, 8/4/2010). Itulah kenapa pada akhir bulan lalu Presiden SBY membawa pulang 1 miliar dollar AS dari Norwegia setelah Konferensi Iklim dan Hutan untuk membenahi soal hutan di negeri ini.
Sementara pengkambinghitaman terhadap petani-petani subsisten pra-kapitalis sebagai perusak hutan akan menjadi sasaran program-program antideforestasi, perhatian sebaiknya diarahkan kepada konversi hutan dalam industrialisasi di sektor perkebunan (terutama kelapa sawit) untuk pasar global. Sektor ini tumbuh fantastis, justru setelah penerapan neoliberalisme sejak krisis kapitalisme Asia 1997, yang memberi jalan terinkorporasinya sektor ini ke dalam rezim industri pertanian dan makanan global yang terkonsentrasi dan monopolistik. Deforestasi dan degradasi alam yang meluas justru tertanam dalam struktur ini.
Termasuk ongkos lingkungan hidup yang kurang diperhatikan dari struktur ini adalah apa yang sekarang dipercakapkan sebagai food miles, yakni energi yang dikeluarkan untuk jarak tempuh bahan (baku) makanan yang ditransportasikan dari lokasi produksi paling hulu hingga ke mulut konsumen. Padahal, transportasi bahan baku dari negeri- negeri Selatan ke Utara yang meningkat tajam setelah industrialisasi pertanian/perkebunan melipatgandakan konsumsi bahan bakar fosil, salah satu sumber emisi gas rumah kaca.
Ledakan minyak sawit secara global dan sangat kompetitif terhadap minyak nabati lain, juga karena biaya produksinya 100 dollar AS per ton lebih murah. Dan faktor paling menentukan di baliknya adalah buruh murah dan kemudahan akses terhadap tanah dan hutan. Dengan kata lain, sukses industrialisasi dalam perkebunan kelapa sawit di Indonesia beralas eksploitasi alam dan buruh secara bersamaan, serta ditunjang atau didahului dengan salah satu bentuk akumulasi primitif, yakni perampasan tanah-tanah petani yang kerap berdarah-darah.
Bukan jalan keluar
Jalan keluar krisis lingkungan hidup global juga terkerangkeng dalam skema geopolitik kapitalisme. Protokol Kyoto jadi contoh terang bagaimana proses-proses negosiasi antarnegara berjalan alot dan mencapai kompromi- kompromi yang lunak karena kepentingan memajukan kapital. Jalan keluar yang ditawarkan lantas terintegrasi ke dalam logika pasar, seperti pada ide carbon trade, carbon offsets, dan carbon tax. Di Indonesia, program Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD), program kerja sama antara UNDP, FAO, dan UNEP untuk mengerem laju kerusakan hutan secara global menggambarkan itu.
Tanpa menyentuh akar masalah, yakni kontradiksi antara kapital dan alam, inisiatif-inisiatif di atas tidak lebih sebagai siasat para baron karbon saja. Apa pun programnya, tidak menyelesaikan krisis, kecuali mengakui proses-proses perusakan lingkungan hidup sebagai problem yang tertanam dalam kapitalisme. Dengan kata lain, mengabaikan aspek ekonomi politik ini dalam rencana aksi adalah bukan jalan keluar. Oleh karena itu, ikhtiar memajukan lingkungan hidup global yang sehat harus dimulai bersamaan dengan memajukan sebuah tatanan masyarakat global yang adil, tanpa eksploitasi.
ARIAnto Sangaji,
Kandidat PhD Department of Geography York University Toronto,
Kanada
Source : Kompas, Sabtu, 5 Juni 2010 | 03:03 WIB
aden wijdan sz @ Sabtu, 5 Juni 2010 | 13:21 WIB
Tulisan kritis yang mencerahkan, moga aja tidak sekadar kesadaran, tapi butuh aksi
aden wijdan sz @ Sabtu, 5 Juni 2010 | 13:12 WIB
Kritis dan mencerahkan, mari beraksi..
Reza @ Sabtu, 5 Juni 2010 | 09:24 WIB
teori-teori ekologi rupanya juga berakar pada cita-cita Marxis, yakni pembebasan. Kita sedang menunggu kapitalisme mengalami kontradiksi pada dirinya sendiri.
frans lamber @ Sabtu, 5 Juni 2010 | 06:31 WIB
Tajam sampai ke akar-akarnya. Lapindo bukti di depan mata
frans lamber @ Sabtu, 5 Juni 2010 | 06:30 WIB
Tajam sampai ke akar-akarnya. Lapindo bukti di depan mata
Menghadang Krisis Biodiversitas
Oleh Yansen
Banyak Spesies. Satu Planet. Satu Masa Depan”. Demikian tema Hari Lingkungan Hidup 5 Juni tahun ini. Tahun 2010 memang dijadikan sebagai tahun kampanye pentingnya biodiversitas. Selain ditetapkan sebagai Tahun Biodiversitas Internasional, pada Oktober mendatang juga akan dilangsungkan pertemuan para pihak Konvensi Keragaman Biologi di Jepang.
Mengapa isu keanekaragaman jenis makin penting? Meningkatnya laju kerusakan lingkungan dan habitat dipercayai sebagai faktor utama menurunnya biodiversitas dunia. Kerusakan habitat yang makin cepat menyebabkan dunia berada pada krisis biodiversitas. Jika lingkungan, terutama ekosistem tropis, terus-menerus dihancurkan, dalam seabad bumi akan kehilangan setengah spesies penghuninya.
”Kita sedang menuju kepunahan keenam!” ujar Richard Leakey (1996). Dalam sejarah, bumi telah melewati lima kejadian kepunahan. Semuanya disebabkan faktor fisik, yakni kejadian bencana dan perubahan iklim. Kepunahan terakhir pada Zaman Cretaceous ditandai dengan hilangnya fauna superbesar, seperti dinosaurus. Saat itu bumi juga kehilangan hampir dua per tiga spesies yang ada. Namun, kepunahan keenam tak disebabkan faktor fisik, tetapi biologis.
Manusia sebagai anasir hayati memiliki kemampuan menghancurkan banyak entitas biologis lainnya, yang bisa memicu kepunahan biodiversitas.
Simalakama
Myers et al (2000) mengidentifikasi 25 ”titik panas” biodiversitas di muka bumi. Gugusan Sundaland dan Wallacea di Indonesia menjadi dua di antaranya. Dua gugusan ini sama saja dengan bentangan hutan dari Sabang sampai Merauke. ”Titik-titik panas” biodiversitas dunia ini secara total hanya mencakup 12 persen muka bumi, tetapi menjadi rumah bagi 44 persen jenis tumbuhan dan 35 persen vertebrata daratan.
Sayangnya, ”titik-titik panas” ini memang ”panas”. Di samping menjadi habitat utama keragaman hayati dunia, daerah-daerah ini juga berada di garda terdepan tingkat kerusakan lingkungan. Sebagai contoh, Indonesia diperkirakan kehilangan 2 juta hektar hutan tropis setiap tahun. Belum lagi laju kerusakan ekosistem terumbu karang. Padahal, kehancuran hutan tropis dan terumbu karang adalah dua elemen utama penyebab krisis biodiversitas dunia.
Hidup di ekosistem tropis memang seperti menghadapi buah simalakama. Kita membutuhkan area-area baru untuk pembangunan dan menampung jumlah penduduk yang terus bertambah. Biro Pusat Statistik memproyeksikan jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 270 juta pada tahun 2025. Ini berarti ada tambahan 40 juta jiwa dalam 15 tahun ke depan setelah hasil sensus penduduk sementara memproyeksikan jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah 230 juta jiwa. Sudah dapat dibayangkan laju alih fungsi lahan untuk permukiman dan lahan pertanian satu dekade ke depan. Sebagai konsekuensinya, habitat yang menampung mega biodiversitas semakin berku- rang. Ujungnya, kita akan bersumbangsih besar pada laju kepunahan spesies bumi.
Sayangnya, banyak kerusakan dan pembukaan habitat malah disebabkan oleh aktivitas ilegal. Lemahnya penegakan hukum telah menjadikan aktivitas pembalakan liar di hutan alam menjadi musuh utama konservasi. Aktivitas ekonomi yang memanjakan korporasi besar juga membuat eksploitasi berlebihan sumber daya alam tak terbendung.
Konsesi pertambangan meninggalkan lubang-lubang menganga di muka bumi. Perkebunan pun melahap hutan-hutan alam. Ironinya, keuntungan eksploitasi sumber daya alam tersebut sebagian besar tak melekat di bumi pertiwi. Sebagian besar terbang ke pusat-pusat ekonomi dunia, meninggalkan kemiskinan di sepanjang zamrud khatulistiwa. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, pembukaan wilayah untuk pemukiman dan pertanian adalah keniscayaan. Itulah sebabnya aktivitas pembukaan hutan ilegal harus ditertibkan untuk kepentingan ketersediaan lahan pada masa depan.
Menyelamatkan konservasi
Di sisi lain konservasi alam menjadi produk gagal. Meski kegiatan konservasi alam di Indonesia sudah jadi bisnis jutaan dollar dan melibatkan dunia internasional, laju deforestasi tak berkurang.
Presiden Yudhoyono baru saja menandatangani perjanjian hibah 1 miliar dollar AS dengan Pemerintah Norwegia sebagai bagian dari itikad implementasi skema pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD) (Kompas, 29/5). Akankah dana ini menguap tak berbekas atau menjadi titik awal yang lebih baik untuk konservasi hutan alam?
Sebagai langkah awal, kesepakatan moratorium pembukaan lahan gambut dan hutan alam sebagai bagian dari paket kerja sama harus diapresiasi. Menguatkan aktivitas konservasi untuk menjaga keutuhan area-area konservasi juga harus dilakukan. Namun, apakah usaha ini akan berkelanjutan? Di sinilah tantangannya. Kegiatan konservasi yang berkelanjutan dapat menghadang laju kehilangan kekayaan jenis.
Laju kehilangan habitat yang tinggi telah menyebabkan banyak komponen biodiversitas punah. Padahal, konservasi biodiversitas bisa bermakna spiritual dan estetika. Keanekaragaman jenis dapat jadi jembatan transenden spiritualitas manusia. Pengembangan ilmu dan intelektual juga bisa terpenuhi dengan tersedianya ruang-ruang penelitian terhadap kekayaan spesies yang ada. Konservasi biodiversitas juga beralasan praktis. Spesies-spesies liar bisa saja menjadi sumber genetik rekayasa tanaman, sumber pangan, dan obat-obatan. Mengonservasi biodiversitas berarti berinvestasi untuk keselamatan kemanusiaan pada masa depan.
Yansen,
Dosen Kehutanan Universitas Bengkulu;
Australian Leadership Awards Fellow
Source : Kompas, Sabtu, 5 Juni 2010 | 03:05 WIB
NAYAU. (KOMPAS/A HANDOKO)***NAYAU
Panglima Nayau, Pejuang Lingkungan
Oleh Agustinus Handoko
Usianya sudah 94 tahun, tetapi Panglima Nayau masih bepergian ke beberapa kabupaten di Kalimantan Barat dalam hitungan hari untuk menengahi sengketa tanah adat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Dia tak berniat istirahat sebelum melihat tanah adat di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia bebas dari sengketa.
Tak sulit mendapatkan informasi dari tuturan lisan masyarakat Kalimantan Barat tentang Panglima Nayau. Mereka, terutama generasi tua, bisa menjelaskan dengan singkat ketokohan Nayau.
Hal yang sulit adalah menjumpai Nayau karena kesibukannya bepergian ke berbagai kabupaten di Kalbar. Suatu kebetulan dan boleh disebut keberuntungan ketika bisa menemuinya di sela-sela ritual Gawai Dayak (pesta adat syukuran sehabis panen padi) di Kampung Tapang Sebeluh, Desa Malenggang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kalbar.
Tokoh-tokoh adat Dayak di Kabupaten Sanggau memang masih menganggap dia tetua, apalagi gelar panglima sudah disandangnya sejak tahun 1971.
”Awalnya saya diangkat menjadi polisi batas ketika terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia,” cerita Nayau.
Dia adalah salah satu tokoh masyarakat Dayak di perbatasan ketika konfrontasi terjadi. Ia memiliki pengalaman keluar-masuk wilayah Serawak sehingga mendapat kepercayaan menjaga perbatasan. Tugas utama Nayau saat itu menjadi intelijen.
”Tujuh kali saya tertangkap dan ditahan di Serawak, tetapi bisa bebas. Saya sebetulnya sudah beberapa kali dianggap mati oleh para pejuang, juga oleh kesatuan tentara yang menugaskan saya,” katanya.
Bagaimana Nayau bisa berkali-kali membebaskan diri dari tahanan pasukan Malaysia? ”Saya intel, tetapi mereka tak bisa membuktikan kalau saya intel. Saya ke Malaysia menyaru (menyamar) sebagai pedagang atau menemui kerabat,” ceritanya.
Setelah konfrontasi usai, Nayau kembali dipercaya menjadi intelijen saat tentara menumpas gerakan Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (Paraku) dan Pasukan Gerakan Rakyat Sabah (PGRS) yang tidak bersedia menyerahkan diri.
”Ketika menumpas Paraku, saya yang memetakan pos-pos dan kekuatan musuh di hadapan para komandan dan jenderal yang datang ke perbatasan,” katanya.
Nayau bertugas di sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia antara Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sintang. Walaupun wilayah tugasnya di kawasan itu, dia juga hafal seluk-beluk perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Bengkayang, Sambas, dan Kapuas Hulu.
Pengabdian Nayau itu menghasilkan penghargaan dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. Pada tahun 1971 ia mendapat gelar Panglima Perang Daerah Perbatasan berpangkat kehormatan pembantu letnan dua sebelum naik menjadi pembantu letnan satu pada tahun 1983.
Sipil
Nayau adalah contoh warga sipil yang nasionalis, mengabaikan rasa takut untuk mengabdi Indonesia. Nayau muda yang sama sekali tak mengenyam pendidikan formal itu pekerja keras. Beberapa tahun sebelum Jepang datang, ia bekerja di perkebunan milik Belanda.
Nayau dan warga di perbatasan tak begitu tahu kapan Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Pasalnya, Belanda dan Inggris masih menancapkan kekuasaannya di Kalimantan.
”Setelah Perang Dunia II selesai, saya bekerja di perkebunan di Malaysia. Kebanyakan dari kami, warga di perbatasan, tak tahu apakah sudah merdeka atau belum.”
”Saya belajar baca, tulis, dan berhitung ketika bekerja di perkebunan. Kami tak punya uang untuk belajar di sekolah umum,” katanya. Selama itu pula Nayau belajar memahami seluk-beluk hutan.
Ia mempelajari wilayah perbatasan yang dikuasai Inggris (kini wilayah Malaysia) dan Belanda. Pengetahuan inilah yang tak dimiliki banyak orang hingga Nayau dipercaya menjadi intelijen saat konfrontasi dengan Malaysia dan penumpasan Paraku-PGRS.
Kerusuhan
Nama Nayau kembali diperbincangkan saat pecah kerusuhan antaretnis di Kalbar pada tahun 1997. Kerusuhan yang mengatasnamakan etnis Dayak dan Madura itu menjadi salah satu lembar kelam sejarah negeri ini.
”Saya orang Dayak, tetapi saya tidak setuju kekerasan semacam itu,” tuturnya. Ia berperan penting menyelamatkan ratusan warga Madura di Kabupaten Sanggau yang dikejar-kejar sebagian orang Dayak.
”Kita sesama warga Indonesia. Mereka juga saudara kita,” ujarnya. Ketika itu, ia membawa warga Madura yang berdiam di sekitar perbatasan untuk menyingkir ke hutan.
”Dari Sanggau, mereka saya ungsikan ke Sintang, dan saya menjamin keamanan mereka. Kalau ada apa-apa dengan mereka, saya bilang, saya yang akan bertanggung jawab,” katanya.
Selain melindungi warga Madura secara langsung, ia juga berperan penting dalam merangkul kelompok-kelompok Dayak untuk berdamai.
Lingkungan
Hampir dua dekade ini Nayau menjadi pilar penting perjuangan masyarakat Dayak mempertahankan hak atas tanah dan hutan adat mereka. ”Musuh yang sekarang kami hadapi adalah perusahaan perkebunan yang ingin mencaplok tanah adat,” katanya.
Sudah puluhan kali ia menjadi mediator sekaligus ”diplomat” masyarakat adat dalam bernegosiasi dengan perusahaan perkebunan, terutama di kawasan perbatasan, mulai dari Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, hingga Kapuas Hulu.
Pengetahuannya tentang seluk-beluk hutan, tanah, dan batas di sepanjang wilayah Indonesia-Malaysia menjadi modal penting dalam setiap negosiasi.
”Saya panggil temenggung (tetua adat setempat) dan pihak perusahaan. Kami lihat hak masing-masing, setelah itu pasti ketemu akar persoalannya di mana,” tutur Nayau.
Ia berkeras menjaga hutan di kawasan perbatasan, dengan melestarikan hutan adat. ”Kekuasaan” sebagai tokoh dan tetua adat Dayak digunakan Nayau untuk memengaruhi warga agar tak mengusik hutan yang tersisa.
Dalam usianya yang renta dan semua pengabdian itu, Nayau tetap bersahaja walaupun hidup dalam keterbatasan. Rumahnya di Tapang Sebeluh berdinding papan. Jalan sepanjang 40 kilometer dari ibu kota kecamatan ke rumah itu berupa jalan tanah yang tak bisa dilalui kendaraan saat hujan.
Pangkat tituler pembantu letnan satu yang disandang, seperti yang tertempel dalam seragam hijaunya, adalah penghiburannya. Pensiun tak dia peroleh karena sebagian surat untuk mengurus pensiun terbakar. Dengan insentif Rp 400.000 dari pemerintah, Nayau menjalani tugasnya sebagai pengabdi bangsa dari satu rezim ke rezim lain.
NAYAU
• Lahir: Sanggau, Kalimantan Barat, tahun 1916
• Istri: Munaih (50)
• Anak: 5 orang
• Cucu: 30 orang
• Cicit: 14 orang
• Penghargaan: - Satyalancana Peristiwa Gerakan Operasi Militer VIII/Dharmapala - Panglima Perang Pembersihan Paraku-PGRS - Mediator dan Penggagas Perdamaian dalam Kerusuhan Sosial tahun 1997
Sumber : Kompas, Kamis, 3 Juni 2010 | 02:36 WIB
Panji @ Kamis, 3 Juni 2010 | 07:56 WIB
Terima kasih banyak keteladanannya!
Warga Tak Keberatan asal Direlokasi
SUMEDANG - Warga di sekitar lokasi Waduk Jatigede, Kabupaten Sumedang, 
cenderung tak menanggapi rencana pengoperasian waduk itu dengan antusias. Ini disebabkan ketidakpastian jadwal rampungnya waduk yang akan mengairi sekitar 40.000 hektar sawah itu.
Yuyud (44), Kepala Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Minggu (2/5) di Sumedang, mengatakan, ia belum diberi tahu jadwal pasti pembangunan Waduk Jatigede. Pembangunan Waduk Jatigede setidaknya pernah disampaikan pada masa Gubernur Danny Setiawan.
Saat itu Jatigede sempat direncanakan mulai beroperasi tahun 2008, tetapi kemudian mundur menjadi tahun 2012. Pembangunan waduk untuk mengairi sawah di Majalengka, Sumedang, Cirebon, dan Indramayu itu juga dicetuskan dalam Jabar Infrastructure Summit tahun 2005.
Yuyud mengatakan, warga Desa Pakualam mendengar bahwa Jatigede akan beroperasi pada 2013. Namun, berdasarkan proses pembangunannya, jadwal itu diperkirakan sulit dipenuhi. Karena itu, warga melanjutkan aktivitas sehari-harinya seperti biasa jika mendengar kabar baru tentang pembangunan itu. Jatigede akan menenggelamkan sawah di Desa Pakualam seluas sekitar 150 hektar.
Jika Jatigede sudah selesai dibangun, semua rumah warga di Desa Pakualam seluas 473,1 hektar juga akan digenangi air waduk tersebut. Di desa itu terdapat sekitar 993 keluarga. Meski demikian, ia mengatakan, ia tetap mendukung pembangunan Waduk Jatigede karena bermanfaat untuk irigasi, pembangkit listrik, dan pariwisata.
Bila warga direlokasi, lanjutnya, perumahan untuk warga harus siap lebih dulu. Lahan sudah tersedia di Desa Pakualam yang tidak tergenang air Waduk Jatigede. Namun, pembangunan rumah yang baru belum dimulai sama sekali.
"Kalau kapan pastinya direlokasi, warga belum tahu. Kami sudah sering mendengar kabar pembangunan. Rencana pembangunannya mundur terus," ungkapnya.
Menurut Yuyud, warga di Desa Pakualam masih mengharapkan penuntasan persoalan lahan yang belum selesai. Pada tahun 1984-1986 lahan di Desa Pakualam dibebaskan, tetapi terjadi berbagai masalah, seperti keliru bayar, salah klasifikasi, terlewati, dan kurang dari ukuran sebenarnya.
Lebih dari 1.000 warga Desa Pakualam mengalami masalah itu, tetapi Yuyud tidak mengetahui luas total lahan yang dipersoalkan. Persoalan itu disebabkan Pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan pendataan secara sepihak tanpa melibatkan pemilik lahan.
"Jadi, mereka yang punya lahan tidak tahu. Tapi, karena waktu itu masa pemerintah Orde Baru, ya diam saja," tuturnya.
Asal direlokasi
Persoalan itu juga dialami warga di Desa Cipaku, Karangpakuan, Tarunajaya, dan Jatibungur. Semua desa itu berada di Kecamatan Darmaraja.
Menurut Tasam Somantri (72), warga Karangpakuan, Kecamatan Darmaraja, ia tidak keberatan direlokasi. "Asalkan saya mendapatkan kejelasan mengenai tempat tinggal yang baru dan di mana atau mendapatkan ganti rugi yang sesuai," katanya.
Kepala Desa Cijeunjing, Kecamatan Cisitu, Atit Casmiati menyatakan mendukung pembangunan Waduk Jatigede. Waduk itu diharapkan bisa meningkatkan produktivitas pertanian, mendatangkan wisatawan, dan mengairi sawah.
Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Jawa Barat Oo Sutisna mengatakan, pembangunan Waduk Jatigede diharapkan diselesaikan secepatnya. Bila Waduk Jatigede dengan biaya pembangunan yang ditaksir 600 juta dollar AS itu dibangun, lebih dari 40.000 hektar sawah akan mendapatkan irigasi teknis. Sawah yang biasanya hanya dipanen sekali dalam setahun bisa dipanen dua sampai tiga kali. (bay)***
Source : Kompas, Senin, 3 Mei 2010 | 13:38 WIB
DADANG ROHMATULOH @ Selasa, 4 Mei 2010 | 20:08 WIB
TOLONG BAYAR DESA SUKAKERSA !!!! SUDAH PULUHAN TAHUN KAMI MENANTI KEKURANGAN PEMBAYARAN SELAMA PULUHAN TAHUN!!!! HARUSKAH KAMI MEMAMAH RANTAI KEMISKINAN???
WADUK JATIGEDE
Dari Sawah hingga Makam Keramat
Aktivitas di Desa Pakualam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Minggu (2/5), tak banyak terlihat. Beberapa warga bercengkerama di tepi jalan. Sepeda motor pun tak banyak yang hilir mudik. Lima orang di pos ronda asyik berteduh sambil bermain kartu.
Demikian gambaran kehidupan sehari-hari pada suatu siang di Desa Pakualam. Seluruh permukiman di desa itu akan tergenang air jika pembangunan Waduk Jatigede sudah selesai. Namun, rencana pembangunan yang telah dicetuskan setidaknya sejak 40 tahun silam itu belum direalisasikan.
Ratriningsih (35), petani di Desa Pakualam, memiliki sekitar 1 hektar lahan. Ia mempertanyakan pembangunan Waduk Jatigede yang salah satunya bertujuan meningkatkan produktivitas sawah di Jawa Barat dengan irigasi teknis.
"Kalau untuk kemajuan di daerah-daerah lain Jabar, kenapa kami di Desa Pakualam yang dikorbankan," tutur Ratriningsih. Sawah di desa itu rata-rata panen dua kali dalam setahun dengan produktivitas lebih kurang 5 ton per hektar setiap panen.
Meski harus kehilangan sawah dan rumahnya, Ratriningsih mengaku tak keberatan jika mengingat kepentingan untuk masyarakat lain jauh lebih besar. Hanya, ganti rugi atau relokasi untuk warga yang rumahnya tergenang air harus benar-benar jelas. Selain rumah dan sawah, sejumlah makam keramat juga akan tenggelam jika Waduk Jatigede sudah dibangun.
Tak keberatan
Kuncen makam keramat di Desa Cipaku, Iyat (58), mengatakan, lebih kurang 35 makam keramat akan tenggelam jika Waduk Jatigede selesai dibangun di tiga kecamatan. Ia menjaga enam makam, yakni makam Prabu Guru Aji Putih, Nyimas Ratu Ratna Inten Dewi Nawangwulan, Eyang Resi Agung, Mbah Dalem Prabu Lembu Agung, Nyimas Siti Lenggang Sari, dan Mbah Jalul. Mereka adalah keluarga Kerajaan Sumedanglarang yang diperkirakan berdiri pada abad ke-15 Masehi dan termasuk kerajaan penyebar Islam.
Peziarah memberikan sumbangan yang digunakan untuk merawat makam, membayar tukang sapu, dan membiayai pembenahan tempat istirahat peziarah jika diperlukan. Rata-rata, total pengeluaran untuk makam-makam itu sekitar Rp 100.000 per bulan, sementara jumlah sumbangan tak menentu.
"Kalau ramai, bisa dapat Rp 300.000 per bulan. Tapi, kalau sepi, hanya Rp 100.000 per bulan. Padahal, saya harus setor Rp 500.000 per bulan ke Pemerintah Kabupaten Sumedang," katanya.
Iyat tidak keberatan terhadap rencana pembangunan Waduk Jatigede. Faktor paling penting adalah masyarakat yang terkena dampak pembangunan itu. "Kalau nanti makam digenangi air atau dipindahkan, terserah pemerintah saja. Pikirkan dulu masyarakatnya," kata Iyat.
Mengenai kemungkinan timbulnya dampak jika makam dipindahkan, Iyat tidak menjawabnya secara langsung. Ia malah menuturkan kejadian tentang makam keramat di Desa Cisitu, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang, yang dilalui jalur pembangunan jalan.
Peralatan berat sempat tidak berfungsi saat hendak mengerjakan jalan tersebut. Namun, aktivitas kembali normal ketika jalur dibelokkan sehingga tidak melintasi makam. Namun, Iyat tidak mengetahui tokoh yang dimakamkan itu. (dwi bayu radius)***
Source : Kompas, Senin, 3 Mei 2010 | 13:40 WIB
Forum
Petani, dari Raja Menjadi Sahaya
Oleh USEP ROMLI HM
Proses kelahiran Rencana Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan yang hanya melibatkan perusahaan nasional dan multinasional komoditas pertanian semakin memperjelas arah politik pertanian nasional yang amat kapitalistik.
Tidak satu pun institusi kelompok tani diajak serta, apalagi petani yang benar-benar bulu taneuh. Urusan pertanian sekarang, di negara yang mengaku agraris ini, betul-betul berada di tangan pemilik modal, bahkan mungkin mafia khusus pertanian yang menjadikan petani sebagai binatang perahan.
Petani yang bergulat lumpur hanya menjadi sasaran pemasaran produk pertanian buatan pabrik tertentu yang dilegitimiasi aparat birokrasi dari pusat hingga daerah. Mafia khusus sarana produksi pertanian benar-benar telah menguasai jaringan birokrasi untuk menjadikan produk-produk sindikasinya laku keras. Mereka menarik laba dari tetesan keringat petani yang semakin papa.
Petani yang dulu raja kini telah menjadi sahaya, "budak belian" yang segalanya tergantung pada kemurahan hati penentu kebijakan dan pialang-pialang bergelimang uang. Menteri Pertanian atau jajarannya tidak lagi memandang sosok petani pengolah tanah yang semakin merana akibat berbagai hal.
Apresiasi generasi muda telah amat merosot terhadap profesi petani. Sementara itu, terjadi penguasaan tanah garapan oleh "petani berdasi" serta alih fungsi lahan pertanian besar-besaran dan menyeluruh untuk kepentingan yang lebih menguntungkan dari aspek material-finansial. Karena itu, yang diajak bicara mengenai berbagai hal sekitar masalah pertanian hanyalah pengusaha sarana produksi pertanian, seperti pengusaha benih, pupuk, dan obat-obatan.
Petani asli, petani yang setia memegang cangkul, diabaikan. Justru petani yang masih setia mempertahankan usaha di bidang bercocok tanam untuk kesejahteraan pangan, bukan untuk mencari nilai tambah atau mengejar ekspor, dikenai kewajiban mendapatkan izin bertani dari pemerintah setempat (Kompas, 20/4).
Rekayasa genetik
Memang sejak era 1970-an petani tidak lagi menjadi raja. Petani tidak lagi punya kuasa atas tanah garapan sendiri, tidak lagi dapat menentukan tanaman apa yang diinginkan, pupuk dan antihama apa yang akan digunakan, serta ke mana menjual hasilnya kelak. Mereka tidak lagi menjadi raja yang dengan hasil buminya dapat menyejahterakan diri sendiri, keluarga, lingkungan masyarakat, bahkan bangsa dan negara dengan kearifan budaya penyediaan pangan yang spesifik, spiritualistik, bahkan ritualistik.
Tatkala menjadi raja, petani dapat memelihara tradisi masa lampau, masa kini, dan masa depan dengan aneka macam tatara, mulai dari istilah hingga pelaksanaan, yang serba rumit tetapi mudah dimengerti kedalaman maknanya. Semua mengacu pada prinsip hurip sugih mukti (hidup senang lahir batin tidak kekurangan, tetapi tidak berlebihan), dan neundeun miraweuy (menyiapkan bekal masa depan).
Mereka tidak awuntah (boros) walaupun bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah (berlebihan). Mereka tetap ngirit (hemat) menyimpan dan memelihara sesa seubeuh (merasa kenyang) untuk dimodalkeun pada musim tanam mendatang.
Siklus basajan (sederhana) terhapus begitu saja begitu muncul sistem pertanian "modern" yang bertujuan mengejar nilai tambah dari hasil bumi komoditas ekspor. Intensitas dan pengintensifan pertanian digalakkan dengan pengolahan tanah tanpa henti, penebaran benih hasil rekayasa genetik dan bioteknologi, serta penggunaan pupuk non-organik untuk menunjang produktivitas unsur hara tanah.
Akibat modernisasi tersebut, petani digenjot tanpa punya waktu istirahat kerja dan mengistirahatkan tanah dari eksploitasi sistem. Kehilangan unsur hara tanah yang begitu dahsyat setiap musim tanam tidak dapat diimbangi oleh pemulihan kembali daya tanah yang memadai. Petani juga tak dapat dan tak sempat memproduksi sendiri benih serta penangkal hama dan penyakit. Maka, muncul ketergantungan amat sangat kepada produsen benih, pupuk, dan obat-obatan non-organik.
Para produsen inilah yang kemudian memanipulasi diri menjadi petani, sahabat petani, pendorong kemajuan petani, dan lain-lain yang sangat berbau iklan. Sementara petani asli, petani bulu taneuh, semakin terbenam ke dalam lumpur kemiskinan karena tidak lagi memiliki kedaulatan terhadap lahan pertanian, bibit, pupuk, dan obat-obatan. Sebab, semua sudah berada di tangan kekuasaan produsen, distributor, dan pengecer yang rata-rata menjalankan praktik ijon.
Contoh nyata terjadi di Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut. Tahun 2000-an tanaman jambu batu (kulutuk) di atas ratusan hektar tanah produktif dibabat habis karena hendak digantikan dengan tanaman jagung bibit unggul produk sebuah merek terkenal.
Tahun-tahun pertama memang sukses. Panen perdana menjadi berita utama media massa. Tentu saja bupati dan kepala dinas pertanian setempat mendapatkan sanjungan tanpa seorang pun mempersoalkan berapa insentif yang mereka terima dari produsen benih atas keberhasilan menjual sekian ton bibit jagung kepada petani yang semula mengusahakan jambu kulutuk.
Namun, pada musim-musim selanjutnya petani mulai kecewa. Tanaman jagung hibrida tersebut, setelah dipanen dan laku dijual, ternyata memerlukan perlakuan khusus yang membutuhkan waktu dan tenaga sangat banyak. Jagung harus dikupas, bijinya dipereteli dari tongkol, dikeringkan, dan dimasukkan ke dalam wkonsumsi; adah (karung) sebelum mendapatkan harga yang cocok. Adapun harga jual/beli berada di tangan para tengkulak yang lebih dulu memasok benih, pupuk, dan obat-obatan, serta bekal hidup sehari-hari kepada petani.
Harga jual amat rendah tidak termasuk ongkos pemeliharaan pascapanen. Padahal, ketika menanam jambu kulutuk, petani merasa lebih ringan, tinggal petik saja. Bahkan mereka dapat memajang dagangan masing-masing di pinggir jalan yang kebetulan berada di jalur wisata Situ Bagendit. Buah jambu kulutuk juga diperlukan oleh pabrik pembuat obat antidiare dan antidemam berdarah.
Sementara itu, jenis jagung hibrida tidak dapat menjadi bahan konsumsi sebagai makanan pengganti. Jagung itu tidak dapat diolah langsung sebagai cadangan persediaan pangan pada musim paceklik, seperti halnya jagung lokal biasa yang dapat diolah menjadi eumping, boder, dan kejo jagong. Sebab, dari sananya jenis jagung itu sudah dirancang hanya untuk dijual, bukan dimakan. Jenis itu dimaksudkan sebagai komoditas perputaran keuntungan produsen, bukan untuk kesejahteraan petani.
Demikian pula untuk beras/padi, petani sekadar dititipi untuk menanamnya dan diam-diam dikorbankan dalam pusaran pertarungan kaum pemodal yang tidak punya rasrasan (simpati kemanusiaan).
Semua bersumber dari berubahnya prinsip mencari kesejahteraan yang sudah diwarisi turun-temurun oleh kalangan petani menjadi mencari keuntungan yang dimiliki para pemodal dengan mengorbankan kehidupan petani dan sistem pertanian.
Begitulah, di tengah ancaman kerawanan pangan global, petani yang semula raja kuasa menjadi sahaya, hina dina tak berdaya.
USEP ROMLI HM,
Pekerja Sosial; Tinggal di Singaparna, Tasikmalaya
Source : Kompas, Senin, 3 Mei 2010 | 16:32 WIB
NADINE CHANDRAWINATA. (KOMPAS/ARBAIN RAMBEY)***Nadine Chandrawinata
"Menghukum" Diri Sendiri
Pengantar Redaksi
Namanya disorot ketika mewakili Indonesia pada ajang Miss Universe 2006 di Shrine Auditorium, Los Angeles, AS. Nadine Chandrawinata, Puteri Indonesia 2005 ini, belakangan aktif dalam kampanye pelestarian lingkungan hidup.
Sewaktu mengikuti kontes tersebut, dia sempat ”terseleo lidah”. Nadine lalu menjadi bulan-bulanan sebagian masyarakat. Tentang hal itu, ia mengatakan, ”Kita belajar dari kesalahan. Semua caci maki saya terima dengan terbuka. Saya berterima kasih dengan semua respons itu. Ini membuat saya menjadi tegar.”
Selain menjadi macam-macam duta, dia juga menjadi ”orangtua asuh” seekor gajah di Taman Safari Indonesia. Di samping bekerja untuk memengaruhi sebanyak mungkin orang agar peduli kepada kelestarian lingkungan, gadis campuran Jember-Jerman ini juga menjadi juru bicara untuk Badan Narkotika Nasional dan Turisme Indonesia.
Nadine juga menjadi bintang iklan dan bermain dalam sejumlah film, di antaranya Realita, Cinta dan Rock’n Roll dan Generasi Biru.
Nadine, lebih nyaman mana menjadi seorang Duta Lingkungan atau sebagai seorang selebriti?
(Ahmett Sobrie, Rawamangun)
Selebriti (figur publik) bukan status yang saya kejar, tetapi sesuatu yang saya dapatkan dari apa yang dilakukan. Ketika saya melakukan pekerjaan, bukan popularitas yang dicari. Namun, bagaimana bisa bekerja dan fokus dengan apa yang saya tekuni, baik itu dalam akting, modelling, maupun ketika saya mendapat kesempatan menjadi Duta Lingkungan.
Saya sadar, peran figur publik memudahkan saya berkomunikasi dengan masyarakat. Sebagai Duta Lingkungan, saya lebih leluasa mengampanyekan kelestarian lingkungan.
Menurut Nadine, bagaimana pendidikan di Indonesia kini? Sekarang, banyak generasi muda yang memilih budaya luar daripada lokal. Bagaimana mengatasinya?
(Andriani Dwi Hapsari Pertiwi Munaf, xxx@yahoo.com)
Pendidikan di Indonesia semakin maju dan mengalami perkembangan. Namun, sebaiknya kemajuan pendidikan tak hanya terpusat di kota, tetapi sampai pelosok negeri. Di sini, para pendidik yang berkualitas dan memiliki jiwa pendidik sangat dibutuhkan.
Generasi muda dan budaya bangsa? Saya percaya, adanya pendidikan mengenai budaya bangsa sejak dini akan membuat kita lebih mencintai dan menghargai budaya sendiri. Tetapi, kehadiran budaya asing jangan dianggap ancaman. Jadikan itu sebagai acuan kita untuk lebih mengembangkan potensi budaya sendiri.
Saya yakin, jika kita mau menjadi bangsa yang besar, berarti harus berani berkompetisi di kancah dunia, dengan mengedepankan asas keterbukaan akan adanya perbedaan. Kekayaan budaya kita juga menjadi modal. Tinggal tergantung bagaimana kita menanamkan rasa bangga pada budaya sendiri.
Sebagai Duta Lingkungan, bagaimana Anda bereaksi dengan banyaknya produk tak ramah lingkungan, tetapi menguntungkan secara komersial?
(Satrio Riandriyoko, Jakarta, xxx@yahoo.com)
Kita tak bisa menghindari kerusakan lingkungan dalam semua aspek. Tetapi, kita bisa berusaha sedapat mungkin mengurangi kerusakan itu dan selalu melakukan aktivitas yang ramah lingkungan seperti rajin menanam pohon. Sesekali boleh juga kita ”menghukum” diri sendiri, misalnya dengan tak menggunakan listrik sehari dalam sebulan.
Bagaimana Nadine bisa terpilih menjadi orangtua asuh untuk gajah? Apa kriteria untuk menjadi Duta Lingkungan?
(Annisa Priyandita, Tanah Tinggi, Jakarta)
Tak ada kriteria khusus, tetapi saya diberi kepercayaan menjadi Duta Lingkungan dari penilaian masyarakat. Semua yang saya lakukan itu sesuai kepercayaan saya: dari alam untuk alam.
Gajah itu makhluk hidup tertua yang menjaga spesies lain. Dengan membantu menjaga habitatnya, secara otomatis makhluk hidup lain pun terjaga kehidupannya.
Tak ada kebahagiaan tanpa aksi. Inilah kebahagiaan saya, melihat makhluk hidup lain di Bumi mendapatkan hak yang layak untuk hidup.
Halo Nadine, waktu mengikuti kontes Miss Universe 2006 di AS, insiden ”lidah keseleo” sempat membuatmu menjadi bulan-bulanan sebagian masyarakat. Malah ada yang menganggap Nadine memalukan Indonesia. Secara pribadi, marah atau kecewakah Nadine dengan perlakuan itu? Adilkah perlakuan itu, saat Nadine membawa nama Indonesia, justru ditertawakan oleh masyarakat yang seharusnya mendukungmu?
(Arie Paskal Gunawan, xxx@yahoo.com)
Semua yang terjadi dalam hidup saya, baik itu kesalahan maupun prestasi, adalah proses pembelajaran menjadi manusia yang lebih baik. Saya sempat menyesal mengapa melakukan kesalahan. Namun, inilah cara Tuhan mengajar saya, lewat dukungan keluarga, teman, dan keluarga Mustika Ratu, saya bangkit dan tetap maju.
Semua orang melakukan kesalahan. Kita belajar dari kesalahan itu. Semua caci maki saya terima dengan terbuka. Saya justru berterima kasih dengan semua respons, baik positif maupun negatif. Ini membuat saya menjadi tegar.
Apa yang melatarbelakangi persepsi Nadine berhadapan dengan realitas pelestarian lingkungan di Indonesia? Bagaimana menyebar ”virus” pelestarian lingkungan, khususnya kepada perempuan, dengan tahapan berkelanjutan, tersistematis, tersistem, dan terlembaga, tanpa dana pemerintah?
(Azis Malik, Kompleks DPR RI)
Lingkungan hidup harus menjadi bagian dari kurikulum pendidikan. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang luas dan baik tentang kelestarian alam. Perempuan itu identik dengan kesabaran dan kelembutan. Dengan memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari, seperti membuang sampah di tempatnya dan penghijauan di halaman rumah, itu langkah nyata mengampanyekan lingkungan hidup. Saya yakin hasilnya akan signifikan.
Andai Kak Nadine tak merintis jalan lewat Puteri Indonesia, apakah akan berkecimpung di dunia hiburan atau memilih jalur sosial seperti menjadi Duta Lingkungan? Atau, punya pilihan lain? Terima kasih atas inspirasi Kak Nadine selama ini.
(Christiansimada Sembiring, Yogyakarta)
Saya tak merencanakan menjadi apa. Namun, ketika kesempatan terbuka dan ada jalan meraihnya, saya tak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Saya tak tahu menjadi apa jika tidak berkesempatan di dunia hiburan. Tetapi, satu hal pasti, apa pun karier yang dijalani, saya tetap berbicara tentang pelestarian lingkungan dan bertindak ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari.
Sekarang banyak artis cantik ditawari menjadi anggota DPR atau wakil bupati. Jika ada partai yang menawari, Anda tertarik menduduki jabatan itu?
(Diah Marliati A Soeradiredja, Jalan Bukit Duri Selatan, Jakarta Selatan)
Untuk saat ini saya tidak berkompetensi di bidang itu. Saya merasa akan lebih bermanfaat jika memperjuangkan lingkungan di luar sistem pemerintahan. Namun, tak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Selama itu positif dan kita mampu, tak ada salahnya memperjuangkan dunia yang lebih baik dengan kapasitas masing-masing.
Hai Nadine, selamat atas semua aktivitas positif Anda. Anda bisa menjadi role-model untuk kaum muda Indonesia. Siapa sebenarnya role-model Anda? Mengapa? Kalau punya pilihan, bidang apa yang paling Anda inginkan? Apa yang paling ingin Anda katakan tentang negeri tercinta?
(Farid Badron, Rempoa, Tangerang, xxx@yahoo.com.sg)
Seperti yang dikatakan Ibu Theresa: ”We can do great things; only small things with great love.” Itulah yang saya lakukan untuk perairan kita. Perairan itu begitu luas, apa yang kita lakukan mungkin hanya setitik kecil. Tetapi, tanpa ”titik” itu, ada yang hilang dari perairan kita.
Nadine, sudah punya pacar? Kapan menikah?
(John Travolta, xxx@yahoo.co.id)
Ha-ha-ha, saya berhubungan serius dengan seseorang. Tetapi menikah? Saya tak pernah menargetkannya, biarkanlah semua mengalir. Bila waktunya tiba, itu akan menjadi proses hidup. ”Love lasts when the good relationship comes first”.
Kak Nadine, apa yang dilakukan untuk memulihkan nama Indonesia di mata internasional?
(Kenny Liantogunawan, Bogor, xxx@rocketmail.com)
Semua berawal dari hal paling kecil, membenahi diri sendiri dan menghasilkan karya dalam bidang pekerjaan kita. Saya membuat Pantaskah Aku Mengeluh? dan Nadine, Labour of Love yang dirilis di 24 negara. Buku fotografi itu menunjukkan indahnya alam bawah laut dan memperkenalkan desain perancang busana anak bangsa.
Saya yakin, jika semua warga Indonesia sadar dengan mengubah dirinya lebih dulu, kita akan menjadi bangsa besar dan dihargai dunia internasional. Stop menyalahkan orang lain, mulailah mengoreksi diri kita.
Dari semua tempat di Indonesia yang pernah dikunjungi, mana yang berkesan dan menurut Nadine, ”wajib” dikunjungi?
(Kristanto, Banjarmasin, xxx@gmail.com)
Setiap daerah itu unik dan beda. Keindahan itu berbeda, tergantung persepsi manusianya. Sulit bagi saya untuk menentukan mana yang terfavorit. Indonesia memiliki keindahan alam luar biasa, baik di darat maupun di laut. Apalagi ini pun didukung kerajinan, kesenian, dan tradisi masyarakat lokal.
Apa pendapat Mbak Nadine tentang eksploitasi hutan di Kalimantan? Bagaimana langkah konkretnya? Kalau sudah berkeluarga kelak, ada pengaruhnyakah pada kontribusi Mbak terhadap lingkungan?
(Werdi Agung Suwargono, Cilacap)
Kita perlu hukum yang ramah lingkungan. Untuk mengatasinya, perlu penerapan hukum (yang tegas), pengawasan ketat dari aparat terkait, dan kontrol sosial masyarakat serta media massa. Kelak, saya akan tetap mengajarkan ”hukum alam”, apa yang kita lakukan akan berbalik lagi pada kita.
Nadine, Patih Laman, pemimpin Suku Talang Mamak, Indragiri, Riau, menyerahkan kembali Kalpataru 2003 kepada pemerintah karena jerih payahnya musnah oleh illegal logging dan perkebunan sawit. Adakah program khusus menyikapi tragedi itu?
(Winardi, Kuansing, Riau)
Penghargaan Kalpataru itu hasil jerih payahnya memperjuangkan alam kita. Sayang, penghargaan itu dikembalikan, sebab sekecil apa pun usaha kita, haruslah dihargai. Ini amat berarti untuk keseimbangan alam.
”Semakin tinggi pohon, semakin kuat embusan anginnya”. Kita tak bisa menutup mata, masih banyak masyarakat yang melakukan illegal logging. Untuk itulah kita sebaiknya menyadari, manusia itu bisa menjadi penghancur atau penyelamat dunia. Pilihan ada pada diri sendiri.
Source : Kompas, Jumat, 7 Mei 2010 | 05:11 WIB
