Jabar Punya Badan Khusus Bencana

BANJIR

Jabar Punya Badan Khusus Bencana

BANDUNG, Lingkungan Global - Setelah dibahas selama hampir setahun, akhirnya Jawa Barat memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Kepastian itu diperoleh setelah rapat paripurna DPRD menyetujui pembentukan badan itu, Senin (11/1) di Bandung.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan akan menunjuk pejabat kepala badan BPBD dalam dua minggu ini. Selanjutnya, badan itu bertugas mengatasi segala persolan bencana yang terjadi di Jabar, meliputi pencegahan dan penanganan bencana. "Badan ini juga bisa berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sehingga penanganan bencana di Jabar diharapkan lebih baik dan cepat," katanya yang ditemui seusai rapat paripurna.

Perdebatan yang muncul seputar pembentukan badan ini ialah adanya tanggung jawab badan setingkat dinas tersebut untuk mengatasi bencana sosial. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Jabar Deny Juanda mengatakan, definisi bencana sosial itu masih akan dipertegas dalam rincian tugas pokok dan fungsi badan itu.

Sebagai organisasi perangkat daerah baru, badan tersebut juga akan mendapat dana APBD. Selama ini anggaran bencana selalu dialokasikan dalam pos anggaran tak terduga. Pada 2009, besar pos anggaran tak terduga Rp 75 miliar. "Dengan adanya badan baru yang khusus bencana, anggaran bencana itu bisa dipindahkan ke badan tersebut," ujar Heryawan.

Terkait dengan penanganan bencana banjir tahunan yang melanda Kabupaten Bandung, Deny mengatakan, BPBD juga berwenang mengatasinya. "Namun, kewenangan itu hanya pada tahap penanganan dan pencegahan, sedangkan untuk persoalan Sungai Citarum, hal itu menjadi kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum," katanya.

Pemerintah Provinsi Jabar melalui Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat telah membuat agenda penanganan banjir. "Saya juga berharap ada masukan dari ahli untuk menyelesaikan banjir pada 2012. Masukan itu bukan berupa relokasi karena persoalan itu menimbulkan pro dan kontra bagi warga," ujarnya.

Masalah koordinasi

Wakil Wali Kota Bandung Ayi Vivananda mengatakan, koordinasi di antara Pemerintah Kota Bandung, pemerintah pusat, dan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum kurang sempurna. Ini, misalnya, tecermin dari kurang maksimalnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sungai. Salah satu akibatnya adalah tanggul rapuh dan air sungai berubah menjadi banjir. "Harus ada peningkatan koordinasi," ujar Ayi di kantornya, Senin.

Ayi menjelaskan, sebenarnya tidak ada sungai di Kota Bandung yang menjadi tanggung jawab penuh Pemkot Bandung. Itu karena sungai-sungai tersebut berhulu di kawasan Bandung utara (Kabupaten Bandung Barat) dan bermuara di Kabupaten Bandung.

Sungai-sungai itu menjadi tanggung jawab Pemprov Jabar dan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum. Namun, bila terjadi bencana, Pemkot Bandung lebih banyak menanggung risiko. Untuk meminimalisasi banjir, Ayi meminta warga tidak membuang sampah ke sungai.

Secara terpisah, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan, mengatakan, 70 persen banjir di Kota Bandung berupa ciluencang. Sisanya berupa banjir karena luapan air sungai atau tanggul jebol. Salah satu penyebabnya, luas lahan tangkapan air berkurang. "Maka, sebaiknya tidak ada lagi pembangunan di kawasan Bandung utara agar daerah tangkapan air terpelihara," kata Tedy. (REK/MHF/Kompas)***

Source : Kompas, Selasa, 12 Januari 2010 | 16:06 WIB