FOTO udara dari pesawat "trike" memperlihatkan rumah terendam banjir akibat luapan Sungai Citarum di Kec. Baleendah, Kab. Bandung, akhir Februari lalu. Pemprov Jabar memprioritaskan konservasi lahan di tujuh sub-Daerah Aliran Sungai Citarum hulu untuk mengatasi banjir Cekungan Bandung.* USEP USMAN NASRULLOH/"PR"
BANDUNG - Dari delapan upaya mengatasi banjir Cekungan Bandung, Pemprov Jabar memprioritaskan konservasi lahan di tujuh sub-Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum hulu. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Deny Juanda Puradimadja mengungkapkan, prioritas lainnya adalah normalisasi dan pengerukan dasar Sungai Sapan-Pananjung.
Dua upaya tahap pertama ini membutuhkan anggaran Rp 1,62 triliun, yakni konservasi (Rp 1,5 triliun) serta normalisasi dan pengerukan (Rp 125 miliar). ”Secara simultan, yang pertama adalah penghijauan rehabilitasi lahan kritis. Paralel dengan upaya itu, kita juga akan melakukan pengerukan. Itu yang utama dan harus segera,” ujarnya saat ditemui seusai mendampingi Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menerima kunjungan kerja anggota Komisi VI DPR RI di Gedung Sate, Bandung, Jumat (12/3).
Namun, kata Denny, untuk beberapa tahun ke depan lahan yang terlanda banjir masih akan tetap mengalami bencana tahunan tersebut. Kendati demikian, dua upaya awal ini diharapkan dapat mengurangi luasan rumah penduduk yang terkena banjir. ”Banjir untuk beberapa tahun ke depan masih terjadi. Target kita tahun ini adalah memproses tahap awal dan mengevaluasinya, apa yang terjadi setelah adanya upaya itu,” ungkapnya.
Menurut Deny, upaya awal akan dilakukan setelah pemerintah pusat mencairkan anggaran kebutuhan penyelesaian banjir tahunan Cekungan Bandung. Sementara untuk penghijauan, Pemprov Jabar akan menggandeng pemangku kepentingan (stakeholder) seperti TNI dan beberapa pihak lain untuk melakukan penanaman lahan kritis di kawasan hulu. ”Gerakan rehabilitasi ini harus secara simultan. Semua stakeholder menanam dan kita berbagi peran, di daerah mana dan siapa melakukan apa, tetapi leading sektornya Pemprov Jabar lewat Dinas Kehutanan (Dishut),” katanya menjelaskan.
Deny menambahkan, pemerintah pusat juga ikut serta dalam program tersebut. Sementara soal anggaran, akan sharing antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. ”Pada 2010 ini, dua upaya tersebut akan disimulasikan dan kita lihat hasilnya dalam dua tahun. Apakah wilayah yang terkena banjir itu akan berkurang. Jika bisa berkurang, sangat bagus,” ucapnya pula.
Seribu hektare
Berdasarkan catatan Deny, areal seluas seribu hektare rumah tinggal terendam dalam dua tahun terakhir. Namun, dalam dua tahun ke depan, Pemprov Jabar menargetkan mampu menurunkan areal yang terkena banjir hingga lima puluh persen. ”Itu baru target. Masih banyak tahapan dan program lainnya yang akan kita jalankan,” ujarnya.
Terkait dengan relokasi, Deny menjelaskan, tahun ini masih dalam tahap perencanaan dan konsep yang dianggap paling tepat. Akan tetapi, dipastikan ada relokasi bagi warga yang selalu menjadi korban luapan Sungai Citarum. ”Kami belum memastikan kapan, tetapi kita akan mempersiapkan relokasi sementara. Sebelum banjir datang, mereka sudah dipindahkan ke tempat sementara. Apalagi, sekarang kan ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD),” ucapnya lagi.
Hanya, kata Deny, pemprov belum memastikan di mana dan kapan akan membangun tempat relokasi sementara tersebut. Deny menandaskan, pemerintah akan menindaklanjuti proposal yang sudah diajukan Pemprov Jabar untuk mengatasi persoalan banjir Cekungan Bandung. ”Bulan April akan dibuat proposal bersama, dikoordinasikan ke Menkokesra, Menteri PU, Pertanian, dan Pemprov Jabar untuk nantinya dipresentasikan di hadapan presiden. Selanjutnya, presiden yang akan memutuskan,” ujar Deny. (A-132)***
Source : Pikiran Rakyat, Senin, 15 Maret 2010
0 komentar:
Posting Komentar